News Update
Tarik Ulur Ekspor KonsentratMengacu pada Undang- Undang tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 dan baru diberlakukan tahun 2014, perusahaan tambang sejatinya dilarang mengekspor konsentrat. Namun, mereka boleh mengekspor dengan catatan membangun pabrik pengolahan bijih mineral dan konsentrat (smelter).
Sri Mulyani Patok Bea Keluar Tinggi untuk Nikel dan BauksitKementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merilis peraturan mengenai penyesuaian bea keluar bagi ekspor mineral setelah pemerintah kembali melakukan pelonggaran ekspor hingga lima tahun mendatang. Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 yang ditandatangani Sri Mulyani tanggal 9 Februari 2017 silam.
Stok mineral mentah penambang menumpukPara pengusaha mineral bauksit dan nikel menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar segera membuat petunjuk teknis atas ekspor mineral. Ini agar produsen tambang mineral bisa menentukan kuota ekspor.
Ini Tarif Baru Bea Keluar Ekspor Produk Mineral LogamPemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Tuntut Penerbitan Izin Ekspor Konsentrat, Karyawan Freeport DemoRibuan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) dan perusahaan privatisasi serta kontraknya bergerak dari Lapangan Timika Indah menuju Kantor Bupati Mimika di Kampung Karang Senang-SP3 Timika, Papua, Jumat (17/2/2017).
Falah Amru Kritik Pemerintah yang Melarang Ekspor Konsentrat MentahAnggota Komisi VII DPR, Falah Amru menyoalkan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat mentah sejak 12 Januari 2014 lalu. Menurutnya, meski setelah itu, diberikan kelonggaran ekspor dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain, membangun smelter, membayar bea keluar dan lain sebagainya.
Izin Freeport tetap rasa Kontrak KaryaInilah karpet merah bagi FreeportMcMoran dari Indonesia. Lewat Peraturan Menteri ESDM No.15/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, pemerintah memberi kelonggaran bagi Freeport.
Tanpa Smelter, Pemerintah Tak Tahu Potensi Emas FreeportPemerintah mengaku tak tahu menahu mengenai potensi emas PT Freeport Indonesia. Hal ini disinyalir karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tidak memiliki fasilitas pengolahan (smelter).
Hilirisasi Sektor Pertambangan Harus DijalankanPemerintah saat ini terus mendorong kegiatan hilirisasi terutama di sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan UU Minerba no.4 tahun 2009 mengenai pengolahan bahan tambang mineral di dalam negeri melalui pembangunan pabrik pemurnian (smelter).
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT