AP3I Minta Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mineral Mentah
Guna meringankan pengusaha saat harga komoditas anjlok, maka dari itu Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menginginkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah tetap konsisten diberlakukan.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonathan Handojo belum lama ini di Jakarta.
“Kalau pemerintah mau kasih insentif sebetulnya mudah, misalnya tidak dipungut pajak,” tuturnya.
Namun, dirinya menyayangkan kekhawatiran pemerintah terhadap penurunan harga komoditas dan berencana membuka pelarangan eskpor mineral mentah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan dan batu bara.
Untuk itu, Jonathan pun optimistis jika pemerintah tetap konsisten menerapkan pelarangan ekspor mineral mentah, pembangunan smelter akan mengalami kemajuan. Bahkan diperkirakan ada sebanyak 7 juta ton bijih nikel bakal terserap pada 2017.
“Kami optimistis sekitar 7 juta ton nikel ore akan diserap. Ini bukti smelter sudah ada hasilnya,” pungkasnya.
Belakangan ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan pertambangan besar marak terjadi. Setelah PT Freeport Indonesia merumahkan karyawan, ada kabar PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berencana memangkas jumlah karyawan.
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson kembali datang ke Indonesia. Orang nomor satu di Freeport menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamis (4/5/2017) sore guna memulai perundingan dengan Pemerintah Indonesia terkait kelanjutan izin operasi dari PT Freeport Indonesia (PTFI)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan selesainya permasalahan terkait Freeport Indonesia. Menurutnya, tak ada lagi negoisasi buat perusahaan asal Amerika itu, semuanya sesuai dengan aturan yang ada.