News

Akan Bangun Smelter, Freeport Minta Kejelasan Pemerintah

Akan Bangun Smelter, Freeport Minta Kejelasan Pemerintah
Liputan6.com, Jakarta - PT Feeport Indonesia meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan kejelasan perpanjangan kontrak karya di Indonesia. Kepastian tersebut akan menjadi landasan bagi perusahaan untuk membangun fasilitas pengilahan dan pemurnian (smelter).

Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim mengatakan, ‎perpanjangan masa operasi, pasca habisnya kontrak Freeport Indonesia pada 2021 menjadi pertimbangan untuk melakukan pembangunan smelter.

‎"Ada bahan pertimbangan yang diselesiakan dulu antara lain kepastian perpanjangan kontrak," kata Chappy, saat rapat dengar pendapat, dengan komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Karena itu, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut ingin Pemerintah Indonesia memberikan kejelasan perpanjangan operasi. Hal ini terkait dengan sumber pendanaan pembangunan smelter. "Perpanjangan kontrak untuk ketersediaan dana pembangunan smelter sendiri," ucap Chappy.

Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury menambahkan, saat ini proses pembangunan smelter masih dalam tahap persiapan lahan. Dari anggaran investasi pembangunan smelter US$ 2,2 miliar, baru dikeluarkan US$ 212,9 juta sampai November 2016. Dana tersebut untuk persiapan lahan.

"Waktu mengeluarkan biaya menggunakan auditor independen, di sini kelihatan detail mengenai dikeluarkan apa saja, persiapan lahan, prizinan dan jaminan kesungguhan," tutup Chappy.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia berkomitmen mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. ‎

Jonan menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Freport menyatakan komitmennya untuk mengikuti aturan yang dibuat Pemerintah Indonesia. Aturan-aturan tersebut seperti membangun fasilitas pengelolaan dan pemurnian mineral (smelter) dalam 5 tahun ke depan.

"Prinsipnya mereka berkomitmen bangun smelter dalam 5 tahun ke depan. Itu sudah ada dalam agenda mereka," kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut juga akan melakukan pelepasan saham (divestasi). Namun, hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh tim. "Kedua soal divestasi, mereka juga berkomitmen untuk melepas saham. Ini pokoknya dibicarakan dulu nanti dikerjakan oleh tim," ungkap Jonan.

Jonan pun menyambut baik terpilihnya Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.Terpilihnya Chappy Hakim sudah menjadi keputusan pihak manajemen Freeport McMoran Inc, sedangkan Pemerintah Indonesia mendukung keputusan tersebut. (Pew/Gdn)

Latest News

Polemik Freeport Mereda Pengamat Jangan Ada Dusta di Antara KeduanyaPolemik Freeport Mereda, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Keduanya
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan
SEKITAR 60 ribu hektare la­han di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Kemenperin Siapkan SDM Industri SmelterKemenperin Siapkan SDM Industri Smelter
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT