Andre Rosiade Desak Pemerintah Perbaiki Tata Niaga Nikel

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak pemerintah segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi pelaku industri nikel nasional. Selama ini harga beli nikel oleh smelter terlalu murah, sekitar Rp 300.000 per ton.

“Saya usul agar segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga agar berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter milik asing,” kata Andre saat audiensi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Gedung usantara I DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Andre mengatakan, dirinya mencium indikasi praktik kartel di balik harga beli nikel murah oleh smelter. Sebab, harga beli rendah ini jelas-jelas tidak mematuhi Harga Patokan Mineral (HPM) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Mereka (smelter) bisa menekan teman-teman penambang Nikel dalam negeri. Saya menduga ada dugaan praktik kartel. Tapi faktanya pemerintah terkesan diam dan membiarkan praktik itu terjadi. Berapa ruginya negara kita akibat hal ini? Mereka sudah mendapat tax holiday, feronikel kita diekspor dan tidak dipajaki,” ucap Andre.

“Kita banyak mendengar rumor-rumor ada beking yang ada di Chinsam, Virtue Dragon, Bintang. Saya ingin konfirmasi kepada Asosiasi, kami dengar Ada nama Luhut Binsar Panjaitan. Kita buka-bukaan saja. Apa benar? Siapa yang menghalangi akan kita gigit,” imbuh Andre.

Dalam kesempatan itu, Andre juga menyoroti smelter yang tidak memakai surveyor yang ditunjuk pemerintah sesuai ketentuan dalam menentukan grade nikel. Menurutnya, ini berpengaruh pada harga jual bijih nikel yang didapatkan oleh pengusaha nasional, yang ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan perolehan harga ekspor. Padahal bijih nikel yang dijual adalah yang berkadar tinggi.

“Di sini terlihat jelas ada ketidakadilan, ketidakberpihakan terhadap pengusaha tambang nasional. Saya harap Komisi VI keluarkan rekomendasi untuk lindungi sumber daya kita. Ini sesuai dengan pidato Pak Jokowi, saya akan gigit siapapun yang kerjanya impor dan menghalangi ekspor, serta mengganggu pengusaha nasional,” ucap Andre.(*/dn)