Gresiknews.co – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Eny Maulani mengakui perjuangan komisi untuk pembangunan smelter oleh Freeport di Gresik belum terwujud sampai saat ini.
“Ini karena alasan PT Freeport belum mendapatkan kepastian apakah kontrak Freeport diperpanjang atau tidak,”kata Eny Maulani kepada wartawan usai menemui konstituennya di Kecamatan Karanggeneng, Kamis,(29/12/2016).
Meski begitu, pihaknya akan terus mengawal janji Freeport dan perjuangan Komisi VII agar smelter itu tetap diwujudkan di Gresik.
Saat ini memang masih ada kendala, karena,” Freeport komiten hanya di mulut saja,”tandasnya.
“Namun dari hasil keputusan Komisi VII, eny mengatakan, jika masih belom ada kepastian pembangunan hingga 2017, maka pemerintah tidak mengizinkan freport untuk melakukan ekspor.klo itu dilanggar maka pemerintah melanggar undang-undang, dan kami akan menindak tegas.”imbuhnya.(khanif/feb)
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
SEKITAR 60 ribu hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.