Ciruss: Wajib Smelter Perlu Dikaitkan Langsung Dengan Industri Hilir
JAKARTA--Kebijakan hilirisasi mineral lewat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter perlu dikaitkan langsung dengan industri logam di sektor hilir.
Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan hilirisasi mineral yang selama ini selalu dikaitkan langsung dengan tambang.
Menurutnya, apabila dikaitkan dengan industri hilir, risiko bisnis yang selama ini lebih berat ke sektor tambang bisa terpecah. Dengan begitu, proyek smelter akan lebih ekonomis.
"Smelter risiko besar, tambang risiko besar. Digabung bisa tidak ekonomis. Kalau dipaket dengan industri, maka risiko bisa terbayar dengan added value di industri hilirnya," katanya, Kamis (14/9/2016).
Selain itu, dia menilai mandeknya pembangunan smelter seharusnya tidak dilihat dari sisi kewajiban pengusaha saja. Tetapi juga dari sisi kebijakan dan perencanaan yang kerap menimbulkan hambatan di tengah jalan.
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
SEKITAR 60 ribu hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.