Indonesia Terancam Krisis Listrik pada 2018 Dipicu Peningkatan Permintaan Konsumen
JAKARTA– Indonesia diperkirakan mengalami krisis listrik sebesar 1.000 megawatt (MW) pada 2018 karena setiap tahun ada tambahan kebutuhan listrik masyarakat sekitar 5.000 MW. Padahal PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, hanya mampu menyediakan pasokan listrik sekitar 4.000 MW setiap tahunnya.
Hendri Saparini, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengatakan hingga kini tambahan kebutuhan listrik dari masyarakat, seperti rumah tangga, industri, usaha komersial dan umum masih melebihi pasokan dari PLN. Artinya, ada defisit pasokan listrik 1.000 MW per tahun. “Bila tidak ada langkah nyata, Indonesia akan mengalami krisis listrik pada 2018,” ujar Hendri.
Menurut Hendri, kurangnya pasokan listrik membuat sebagian wilayah di Indonesia sering terkena pemadaman listrik bergilir, dan kondisi ini umumnya terjadi di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan. “Banyak mesin pabrik tidak bisa berproduksi karena tidak ada pasokan setrum,” katanya
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperlihatkan hingga 2 November 2015, dari 22 sistem kelistrikan nasional, 11 sistem kelistrikan lain berstatus siaga karena cadangan listriknya lebih kecil dari pembangkit besar, katanya. “Sisanya sebanyak sembilan sistem kelistrikan dalam kondisi defisit pasokan listrik, seperti di Sumatera dan Kalimantan,” katanya.
Dia mengingatkan krisis listrik itu harus segera diselesaikan karena pasokan energi yang cukup merupakan kunci utama untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Jika krisis listrik terjadi di daerah-daerah potensial saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berjalan seperti sekarang, dampaknya bisa sangat merugikan Indonesia.
“Daya saing produsen dan manufaktur di daerah tersebut, bisa tergerus dalam perdagangan bebas ASEAN,” kata Hendri. (DR/ANT)
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
SEKITAR 60 ribu hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.