Isu-Isu Strategis Nasional Sektor Pertambangan dan Mineral

Jakarta - Pemilihan presiden sudah selesai dan KPU telah secara resmi menetapkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang. Kedua calon presiden yang bertarung dalam kontestasi juga telah bertemu secara formal, walaupun dikemas dalam suasana yang sangat santai. Bagi pelaku bisnis umumnya, kondisi ini cukup memberi kejelasan setidaknya untuk 5 tahun ke depan.

Menimbang salah satu agenda jangka pendek dan menengah pemerintah adalah memicu investasi, para pelaku usaha pertambangan juga akan berlomba-lomba memanfaatkan momentum ini. Mereka akan melakukan konsolidasi secara cepat dan segera mengajukan proposal-proposal kepada pemerintah. Proposal yang dianggap mampu memberi angin segar investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, pelaku usaha dan pemangku kepentingan industri pertambangan dan mineral masih akan menghadapi beberapa tantangan. Dalam sektor mineral, kebijakan integrasi downstream yang dikenal dengan hilirisasi akan terus dijalankan. Porsi terbanyak untuk nikel dan lainnya untuk tembaga, bauksit, besi, dan mangan. Karena itu, komoditas nikel akan menarik perhatian para pelaku bisnis dan pemerintah.

Untuk memastikan target hilirisasi tercapai, pemerintah tampaknya akan mempertahankan kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah, setidaknya hingga 2022 untuk mempercepat kemajuan pembangunan smelter. Namun demikian, pelaku bisnis akan tetap menghadapi kendala-kendala pembangunan smelter, terutama ketersediaan sumber energi, akses lahan, dan jaminan pasokan bahan baku yang cukup dan berkelanjutan.

Kendala ini termasuk usaha-usaha yang dibutuhkan oleh calon pengembang smelter untuk mengkonsolidasikan beberapa izin pertambangan skala kecil-menengah untuk memberikan jaminan suplai. Di sektor batu bara, para pelaku bisnis akan menantikan keputusan pemerintah dalam menghadapi beberapa PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batu bara) generasi pertama yang akan habis atau terminasi dalam waktu dekat.

Diskursus apakah pemberian perpanjangan kontrak dapat diberikan atau tidak akan tetap menjadi perhatian. Jika keputusannya negatif, maka ini akan mengubah konstelasi industri batubara Indonesia secara signifikan karena kelompok tersebut memasok sekitar 70% dari pasokan batu bara ke PLN serta penyumbang terbesar PNBP subsektor batu bara.

Sementara itu, investasi pembukaan tambang melalui proses perizinan yang baru tampaknya akan cenderung stagnan. Mekanisme pemberian konsesi yang sekarang harus melalui proses lelang tampaknya belum berjalan optimal. Akibatnya, eksplorasi cenderung lambat dan tidak mendapatkan kemajuan berarti.

Inisiatif yang harusnya datang dari pemerintah masih sangat minim. Kalaupun ada yang berhasil dilelang, beberapa konsesi tidak cukup menarik bagi calon investor. Kalangan bisnis menilai harga Kompensasi Data Informasi (KDI) terlalu besar sementara validitas dan ketersediaan data mungkin minimal. Karena itu, bisnis pertambangan akan berkembang secara terbatas, terutama dalam jangka waktu dekat adalah operasi pada izin-izin yang terlebih dahulu terbit sebelum rezim lelang diterapkan.

Pembukaan tambang baru juga akan didominasi pada konsesi greenfield yang telah memiliki izin pertambangan. Investasi baru juga akan menyasar jenis izin ini melalui mekanisme take over atau kerja sama bisnis yang lain karena dianggap lebih mudah, cepat, dan realistis dibanding memperoleh konsesi melalui mekanisme lelang.

Isu Global

Isu-isu global seperti perlindungan lingkungan, penyediaan material secara bertanggung jawab (responsible sourcing), serta kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan akan menjadi perhatian khusus pemerintah ke depan. Pemerintah akan mendorong secara lebih serius agenda-agenda tersebut, sementara lembaga-lembaga non-pemerintah (NGO) akan lebih kritis terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan.

Kolaborasi ini akan menjadi bagian dari kampanye nasional sektor pertambangan. Karena itu, perusahaan harus merespons melalui penerapan praktik-praktik terbaik perlindungan lingkungan dan rehabilitasi lahan. Aspek sosial-ekonomi, terutama terkait distribusi kesejahteraan juga akan terus menjadi isu hangat yang menjadi rujukan dan pembahasan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan di sektor ini.

Pemerintah mempunyai tugas besar untuk mereposisi industri pertambangan sebagai pengungkit ekonomi lokal dan regional, bukan hanya sebagai objek kegiatan yang menghasilkan pendapatan negara. Untuk itu, pemerintah akan mendorong perusahaan pertambangan dan mineral untuk berperan secara lebih strategis dalam memaksimalkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi mereka.

Perusahaan pertambangan akan dituntut untuk memberi perhatian khusus pada pendekatan-pendekatan yang bersifat kemitraan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi dan budaya setempat. Pendekatan ini penting untuk membangkitkan perekonomian lokal yang lebih mandiri.

Regional-Lokal

Pelaku usaha pertambangan saat ini harus menimbang lingkungan bisnis yang lain seperti risiko politik pada level regional-lokal, ketersediaan tenaga kerja terampil, logistik, dan jasa keuangan untuk memutuskan investasi. Ini penting karena industri pertambangan yang sifatnya ekstraktif harus menghadapi dinamika yang bukan hanya skala nasional tetapi juga regional pada level provinsi dan lokal pada level kabupaten hingga desa.

Calon pelaku usaha pengolahan dan pemurnian misalnya harus menimbang akses lahan dan jaminan pasokan bahan baku yang cukup dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus misalnya di Sulawesi deposit mineral terbagi dalam konsesi-konsesi yang relatif kecil. Untuk itu, calon pengembang smelter perlu mengkonsolidasikan beberapa izin usaha pertambangan untuk memberikan jaminan suplai, yang kadang hal ini tidak mudah dilakukan.

Dalam skala regional, isu sosial ekonomi dipastikan akan menjadi perbincangan lebih serius, sekali lagi terutama terkait distribusi kesejahteraan dan manfaat sektor ini pada semua level. Di Sulawesi Tengah misalnya yang akan mengadakan pemilihan gubernur pada 2020, isu sosial-ekonomi dipastikan akan menjadi materi, bahkan yang bisa menggerakkan pemilih untuk menentukan pilihan.

Pertama, karena industri pertambangan dan mineral merupakan sektor padat modal yang dianggap berpotensi membangkitkan kapital dalam waktu cepat sehingga akan menjadi ladang perebutan konsesi sebagai modal pertarungan politik pada kandidat. Kedua, karena kawasan-kawasan di sekitar industri pertambangan dan mineral juga merupakan sentra pemukiman, mereka yang merupakan pemilih untuk kontestasi pilgub.

Dalam kaitan ini, isu-isu kesejahteraan buruh sangat rawan menjadi bahan tawar-menawar para politisi lokal dalam memperebutkan pengaruh dan suara pemilih. Pada titik ini, pelaku usaha harus mampu mengantisipasi situasi.

Dr Jannus TH Siahaan, MA, MSi pengamat isu pertambangan