News

Jonan Ingin Percepat Renegosiasi Kontrak Tambang

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan malam ini mengumpulkan pengusaha tambang pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan batubara (PKP2B). Melalui pertemuan ini, Jonan menginginkan agar renegosiasi KK dan PKP2B dapat dipercepat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan, Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, proses renegosiasi kontrak sudah berlangsung cukup lama namun hingga saat ini tak kunjung selesai.

Renegosiasi merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, dimana KK dan PKP2B harus diubah dari rezim perjanjian atau kontrak menjadi rezim perizinan. Salah satunya dengan mengubahnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

‎"Renegosiasi ini kan sudah lama dan Pak Menteri minta proses dipercepat. Kami ingin mempercepat penyelesaian renegosiasi," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Untuk mengamandemen kontrak, pengusaha tambang harus memenuhi enam poin syarat renegosiasi, diantaranya divestasi sebesar 20%, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi, peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri (smelter), penciutan lahan operasional, pengenaan royalti bagi tembaga, emas dan perak. Menurutnya, salah satu poin yang masih alot adalah mengenai aspek penerimaan negara.

Untuk itu, Jonan telah meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan ‎Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. "Dengan begitu Pak Menteri minta Dirjen Minerba koordinasi dengan kolega lain, seperti BKF yang belum sepakat untuk dikomunikasikan," imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM juga menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kegiatan pertambangan harus melibatkan masyarakat setempat. "‎Pesan Pak Menteri, menegaskan arahan Presiden, diminta KK dan PKP2B melibatkan semaksimal mungkin masyarakat setempat," tandasnya.

Latest News

Polemik Freeport Mereda Pengamat Jangan Ada Dusta di Antara KeduanyaPolemik Freeport Mereda, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Keduanya
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan
SEKITAR 60 ribu hektare la­han di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Kemenperin Siapkan SDM Industri SmelterKemenperin Siapkan SDM Industri Smelter
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT