News

Jonan Putuskan Gantung Perpanjangan Kontrak Freeport

Jonan Putuskan Gantung Perpanjangan Kontrak Freeport
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi sinyal akan menggantungkan permohonan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021 mendatang.

Jonan berkukuh baru mau membuat keputusan atas perpanjangan kontrak Freeport, setelah pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) selesai dilakukan.

"Nanti saja, putusannya menunggu PP. Kita tidak mau mendahului," ujar Jonan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (8/12).

Pembahasan revisi PP 77 masih terus dibahas tim lintas kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

"Ini sedang dibahas, belum ada keputusannya, nanti tanya Pak Menko Perekonomian saja," imbuh Jonan.

Namun begitu, Jonan kembali mengingatkan Freeport untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

"Ya mestinya harus bangun smelter," katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono memilih bungkam saat ditanya kelanjutan pembahasan revisi PP 77 oleh awak media.



Sebagai informasi, revisi PP 77 dilakukan pemerintah untuk mempercepat masa pengajuan izin perpanjangan kontrak pertambangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian investasi di bidang minerba.

Adapun perpanjangan kontrak pertambangan ini akan berlaku bagi seluruh pemegang kontrak tambang di Indonesia.

Sementara itu, sejak dua tahun terakhir, Freeport telah mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah sebagai syarat membangun smelter. Freeport juga membutuhkan masa operasi di Indonesia untuk memulai penggalian tambang bawah tanah di Papua.

Namun begitu, pengajuan perpanjangan kontrak Freeport belum ditanggapi pemerintah, lantaran kontrak tambang di Papua itu baru berakhir pada 2021 mendatang sehingga Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat tahun 2019 sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba. (gen)

Latest News

Polemik Freeport Mereda Pengamat Jangan Ada Dusta di Antara KeduanyaPolemik Freeport Mereda, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Keduanya
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan
SEKITAR 60 ribu hektare la­han di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Kemenperin Siapkan SDM Industri SmelterKemenperin Siapkan SDM Industri Smelter
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT