Lagi-lagi Freeport Permainkan Indonesia, Pemerintah Kok Diam?
Perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) PT Freeport Indonesia, semakin berani mempermainkan Indonesia. Hal itu terbukti dari sikap Freeport yang masih mengabaikan pembangunan smelter. Padahal mereka terkesan memaksa pemerintah Indonesia untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat.
Dari informasi yang diperoleh redaksi, Freeport hingga kini belum menyetorkan uang jaminan pembangunan smelter. Seharusnya uang tersebut disetorkan pada Januari 2016.
Problematika dengan perusahaan tambang ini sebenarnya sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Namun saat redaksi menanyakan perkembangan terhadap Freeport, Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot Ariyono tak menjawabnya.
Namun Bambang pernah mengungkapkan jika pembagunan smelter tak akan terlaksana pada Juni, dan dirinya tidak melakukan memberikan izin tersebut karena penggunaan anggaran yang diajukan oleh Freeport tidak berkaitan dengan pembangunan smelter.
“Juli yang jelas groundbreaking tidak jalan, nggak jadi, 20 kalau pembelanjannya ngak ada hubungannya sama smelter nggak dikasih lah,” tegas Bambang saat ditemui di Kantornya, yang ditulis Jumat (23/6/2016).
Sebelumnya, pengamat energi Marwan Batubara menyarankan pemerintah tidak perlu memperpanjang berbagai izin dari Freeport. Hal itu disebabkan Indonesia mampu mengolahnya sendiri. “Gak usah diperpanjang, ambil alih sendiri aja,” terangnya beberapa waktu lalu pada Energyworld.
Seperti diketahui, pemerintah meminta uang jaminan kepada Freeport sebesar USD 2,5 miliar sebagai sebagai uang komitmen untuk pembangunan smelter, kemudian dengan uang itu juga pemerintah mengeluarkan izin ekspor selama enam bulan. Namun hingga kini baru sekitar USD 20 juta yang disetorkan.
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
SEKITAR 60 ribu hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.