News

Menteri Arcandra, Jangan Jadikan Kedaulatan Energi Sebatas Jargon

Menteri Arcandra, Jangan Jadikan Kedaulatan Energi Sebatas Jargon
Presiden Joko Widodo telah menitipkan pesan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Arcandra Tahar, dapat segera mewujudkan kedaulatan energi dalam kurun waktu yang tidak lama.
Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar berharap kedaulatan energi harus punya peta jalan alias road map yang jelas.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara membangun energi berbasis kemampuan dalam negeri yang mampu memberi manfaat optimal dan berkelanjutan (sustainability). Oleh karena itu, Menteri Arcandra perlu usaha dan kerja keras dalam mewujudkan hal tersebut.

"Kedaulatan energi menjadi komitmen yang kerap didengar sebagai janji setiap pemerintahan dan hampir semua menteri ESDM. Namun ironisnya berulang kali komitmen tersebut lebih nampak hanya sebagai jargon dan komitmen politik semata," ujar Rofi di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Nusa Tenggara Timur, Senin (1/8).

Rofi menambahkan hampir lebih dari satu dasawarsa, Indonesia menjadi net importir di sektor migas, dan dalam kurun waktu tersebut pula komoditas minerba nasional diekspor tanpa peningkatan mutu nilai (non smelter) yang signifikan.

Di sisi lain, peningkatan elektrifikasi secara nasional masih tersendat dan berjalan lambat. Hal itu dikarenakan mixed energy masih didominasi sumber daya fosil, serta pembangunan pembangkir listrik yang masih terjebak pada program-program populis.

"Setiap tahun kebutuhan migas kita meningkat, namun produksinya secara nasional terus menurun dan importasi semakin besar. Selama tidak ada terobosan yang kreatif, penemuan sumur-sumur baru dan insentif teknologi maka kedaulatan energi nasional masih jauh dari apa yang diharapkan," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Anggota Panja Migas ini juga menilai, secara umum road map pengembangan energi terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan. Padahal, sudah cukup banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mendorong percepatan implementasi dari hal tersebut.

"Oleh karena itu, ada baiknya program pengarusutamaan EBT menjadi prioritas utama dan tulang punggung terbaik mewujudkan kedaulatan energi," tukas Rofi.[rus]

Sumber : rmol.co.id

Latest News

Polemik Freeport Mereda Pengamat Jangan Ada Dusta di Antara KeduanyaPolemik Freeport Mereda, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Keduanya
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan
SEKITAR 60 ribu hektare la­han di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Kemenperin Siapkan SDM Industri SmelterKemenperin Siapkan SDM Industri Smelter
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT