Menteri BUMN Jajaki Pembentukan Perusahaan Energi Terbarukan
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian BUMN tengah menjajaki pembentukan perusahaan pelat merah khusus untuk energi baru dan terbarukan (EBT). BUMN tersebut rencananya akan ada di bawah kendali PT PLN (Persero).
"Masih dalam penjajakan," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di sela Perayaan HUT ke-18 Kementerian BUMN di Jakarta, Mingg (25/4).
Sayangnya, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu masih belum mau memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Saya belum bisa memberikan komentar," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menyatakan rencana pembentukan perusahaan EBT masih pada tahap diskusi.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana ketika itu menuturkan beberapa hal yang dibicarakan adalah mengenai bentuk, mekanisme pengelolaan, dan perusahaan mana berpotensi untuk ditunjuk menjadi pengelola.
Pemerintah, lanjut Rida, memang lebih condong menjadikan salah satu anak perusahaan PT PLN untuk mengelola EBT dari pada harus membuat perusahaan baru.
Pertimbangan lain, PT PLN diperkirakan akan kesulitan jika langsung menangani EBT yang membutuhkan biaya relatif mahal.
Pemerintah sendiri terus mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sampai 20 persen.
Dalam suatu kesempatan, Menteri ESDM Sudirman Said pernah berkata bahwa dari 57.000 megawatt produksi listrik baru 6 sampai dengan 7 persen yang berasal dari EBT.
Belakangan ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan pertambangan besar marak terjadi. Setelah PT Freeport Indonesia merumahkan karyawan, ada kabar PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berencana memangkas jumlah karyawan.
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson kembali datang ke Indonesia. Orang nomor satu di Freeport menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamis (4/5/2017) sore guna memulai perundingan dengan Pemerintah Indonesia terkait kelanjutan izin operasi dari PT Freeport Indonesia (PTFI)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan selesainya permasalahan terkait Freeport Indonesia. Menurutnya, tak ada lagi negoisasi buat perusahaan asal Amerika itu, semuanya sesuai dengan aturan yang ada.