Meski Tetap Diminta Bangun Smelter, Freeport Punya Rencana Lain

Timlo.net – PT Freeport diminta tetap membangun smelter sesuai Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba). Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada beberapa aspek penerimaan dan kontribusi nilai tambah yang diperbandingkan atas pembangunan smelter tembaga Freeport ini.


“Betul tetap membangun smelter baru sesuai UU Minerba dan IUPK. Begitu tanggapannya,” kata Ridwan dalam keterangannya, Selasa (27/10).

Asumsi ini berdasarkan kapasitas smelter sebesar 300.000 ton katoda yang diserap domestik ditambah pertumbuhan konsumsi 10% per tahun. Perhitungan ini juga didasarkan atas proyeksi penerimaan selama 17 tahun beroperasi

Ridwan menuturkan, dari sisi total penerimaan tambang, jika tidak membangun smelter maka jumlahnya sejumlah US$24,80 miliar. Jika dibangun smelter, memang akan menurun menjadi US$21,20 miliar.


Begitu juga dengan total penerimaan negara dari sisi hulu yang akan turun menjadi US$43,70 miliar ketika smelter terbangun. Jika tidak membangun smelter, total penerimaan negara dari hulu diproyeksikan sejumlah US$46 miliar.

Sementara itu, Chief Executive Officer Freeport McMoran (FCX) Richard Adkerson yang mengungkapkan keengganan untuk membangun smelter baru.

Adkerson mengungkapkan, ketimbang membangun smelter baru, pihaknya menawarkan alternatif lain. FCX yang memegang 49% saham PTFI mengajukan opsi berupa perluasan smelter tembaga yang ada saat ini, yakni PT Smelting di Gresik dan menambahkan pabrik logam mulia di dalamnya.

“Sebagai alternatif, ketimbang membangun smelter baru (sebaiknya) memperluas kapasitas smelter eksisting dan menambah pabrik logam mulia,” ujarnya.