Perpanjangan Rekomendasi Ekspor Tak Serta Merta Diberikan

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, perpanjangan rekomendasi ekspor tidak serta merta diberikan. Pasalnya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama ialah pembangunan smelter.

Pihaknya akan mengevaluasi progres smelter Freeport. Smelter Freeport memang belum masuk tahap konstruksi. Namun Bambang menyebut Freeport selama ini telah melakukan berbagai macam studi. "Itu nanti kita evaluasi," tegasnya.

Freeport sudah menunjuk PT Surveyor Indonesia untuk mengevaluasi progres smelter. Hasil evaluasi itu sudah dilampirkan dalam berkas permohonan perpanjangan izin ekspor. Surveyor menyatakan kemajuan pembangunan smelter mencapai 2,45%. Capaian itu sesuai dengan rencana pembangunan selama satu tahun. Pasalnya ada sekitar 38 item rencana kerja yang digarap selama satu tahun terakhir.

Freeport membangun smelter sejak 2014 silam dengan nilai investasi US$ 2,1 miliar. Smelter itu berlokasi di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat. Hanya saja pembangunan smelter berjalan lambat lantaran Freeport meminta kepastian operasi pasca-berakhirnya Kontrak Karya pada 2021. Kini kepastian operasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses negosiasi dengan pemerintah dalam menyusun lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu beralih status menjadi IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang Kontrak Karya untuk mengekspor konsentrat sejak awal 2017.

Hanya pemilik IUPK yang membangun smelter lah yang diizinkan ekspor hingga 2022. Tercatat ada satu pemegang Kontrak Karya yang telah beralih status menjadi IUPK yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Amman sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara.