Program Penghiliran Mineral, Pengusaha Butuh Tambahan Insentif
Jakarta, EnergiToday—Pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif untuk pengusaha tambang yang tengah membangun smelter agar program penghiliran mineral bisa terus berlanjut.
Direktur Centre for Indonesia Resources Strategic Studies (Ciruss), Budi Santoso mengatakan menilai, pemerintah sampai saat ini belum memilki tindakan yang signifikan untuk mewujudkan program penghiliran mineral. “Kecuali hanya menekan pengusaha yang saat ini juga kesulitan,” ujar Budi, Rabu (28/9).
Menurutnya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu ada koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Dengan begitu, proses penghiliran bisa berjalan mulus mulai dari tambang hingga industri logam tanpa sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan tambang.
Apabila dikaitkan dengan industri hilir, risiko bisnis yang selama ini lebih berat ke sektor tambang bisa terpecah. Dengan begitu, proyek smelter akan lebih ekonomis.
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
SEKITAR 60 ribu hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.