News

Relaksasi Bea Keluar Mineral tak Kurangi Pendapatan Negara

Relaksasi Bea Keluar Mineral tak Kurangi Pendapatan Negara
Jakarta, EnergiToday-- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan relaksasi izin ekspor bea keluar mineral olahan kepada pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tak akan mengurangi permintaan atas pendapatan negara. Dia mengatakan bahwa tarif ini akan melihat komponen pembiayaan penerimaan negara

"Jadi nanti kita akan lihat. komponen penerimaan negara itu ada dari PPh, PPN dan Royalti, secara keseluruhan akan dipastikan bahwa dia meningkatkan penerimaan negara," ujar Suahasil, Jumat (11/11). Dia mengaku membutuhkan masukan dari pihak ESDM mengenai kelonggaran ini, apakah akan mengatur kontrak karya atau persoalan lainnya. Selain persoalan itu, dia menyinggung kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan menjadi kewajiban Pertamina agar dijalankan tanpa mengurangi deviden.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali memberikan izin relaksasi ekspor mineral olahan kepada pemilik izin usaha pertambangan (IUP) bila ada kemajuan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter).

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan akan memberikan izin relaksasi ekspor mineral olahan yang beragam bagi setiap IUP sesuai dengan perkembangan pembangunan smelter-nya melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan batubara

Latest News

Polemik Freeport Mereda Pengamat Jangan Ada Dusta di Antara KeduanyaPolemik Freeport Mereda, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Keduanya
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan
SEKITAR 60 ribu hektare la­han di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Kemenperin Siapkan SDM Industri SmelterKemenperin Siapkan SDM Industri Smelter
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT