News

Relaksasi Ore, AP3I: Preseden Buruk Investasi Hingga Peningkatan Kredit Macet

Relaksasi Ore, AP3I: Preseden Buruk Investasi Hingga Peningkatan Kredit Macet
Jakarta, Aktual.com – Kebijakan relaksasi ekspor biji mineral atau ore menyebabkan multiplayer efek negatif kepada negara Indonesia. Kebijakan tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam menjaga dan menegakkan konsistensi hukum, bahkan terkesan ‘menelanjangi’ Presiden Jokowi.

Selama ini didalam berbagai pidato, Jokowi selalu getol menyuarakan larangan ekspor bahan mentah dan harus melalui pemurnian terlebih dahulu tuk mendorong hilirisasi supaya memberikan nilai tambah bagi negara. Namun nyatanya Jokowi mulai tidak komitmen atas ucapannya.

“Dampaknya nama Indonesia hancur bagi dunia investasi, dianggap negara yang tidak konsisten dengan UU nya. Kemudian presidennya malu. Karena kalau kita dengar pak Jokowi pidato, getol tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Itu sikap presiden seperti itu mau dipermalukan?” Kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonatan Handojo di Jakarta, Rabu (7/9).

Namun yang sangat fatal adalah imbas buruk kepada sektor ekonomi, yang mana jika pemerintah mengeluarkan ekspor biji mineral maka smelter yang telah dibangun investor akan mengalami ketidak pastian pasokan. Akibatnya banyak smelter akan mengalami kendala yang berujung pada kredit macet. Kemudian, hal tersebut akan bermasalah pada ekonomi negara, karena 70 persen biaya pembangunan bersumber dari pinjaman perbankan. Disaat perbankan mengalami kendala, negara tidak bisa berlepas tangan atas ancaman ekonomi nasional.

“Ada 70 persen duit pembangunan smelter berasal dari bank. Jadi yang rugi siapa, bank kan, kedit macet, jadi nanti urusannya dengan bank pemerintah, akhirnya pemerintah ribut sendiri,” tukasnya.

Tidak berhenti disitu, bagi investor luar dia akan terkendala dengan perbankan di negaranya, tentu mereka melakukan koordinasi dan menyampaikan ke pemerintahan bahwa pemerintah Indonesi telah merugikan dananya dan kemudian diikuti upaya gugatan.

“Kalau yang investor dari luar negeri, ini yang bahaya. Dia nanti kemarahannya akan diteruskan ke pemerintahnya (pak tolong saya dikerjain oleh Indonesia) apa yang terjadi? Nanti semua proyek yang dijanjikan Xi Jingping (Presiden Cina) kepada Presiden Jokowi, ya dibatalin semua. Nanti akan ada tuntutan,” pungkas Jonatan.

Latest News

Polemik Freeport Mereda Pengamat Jangan Ada Dusta di Antara KeduanyaPolemik Freeport Mereda, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Keduanya
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan Hijaukan Lahan Eks Tambang untuk Kurangi Ketergantungan
SEKITAR 60 ribu hektare la­han di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Kemenperin Siapkan SDM Industri SmelterKemenperin Siapkan SDM Industri Smelter
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT