Royalti Ore: Pemerintah Diminta Tak Hanya Lihat Aspek Penerimaan Negara
JAKARTA - Pemerintah harus melihat royalti di sektor pertambangan sebagai instrumen untuk merangsang pertumbuhan indusri dalam negeri dan bukan hanya sekadar penerimaan negara.
Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan pemerintah harus memikirkan hal tersebut sebelum menaikan royalti mineral mentah (ore).
Dia justru mendorong agar royalti bagi komoditas yang dibutuhkan untuk kepentingan nasional dihapuskan saja.
"Untuk komiditi yang butuhkan nasional bebas royalti dan untuk ekspor langsung dinaikkan saja," katanya, Rabu (20/4/2016).
Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan selama ini penerimaan negara dari sektor pertambangan sangat rendah bila dibandingkan dengan tingkat produksinya.
Oleh karena itu, dia menilai royalti komoditas tambang memang seharusnya dinaikkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara tersebut.
"Royalti memang sudah seharusnya lebih tinggi. Jangan sampai sumber daya alam kita habis tapi penerimaan negara sangat sedikit," ujarnya.
Adapun rencana penaikan royalti ore tersebut sudah masuk dalam pokok pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di Kementerian ESDM.
Belakangan ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan pertambangan besar marak terjadi. Setelah PT Freeport Indonesia merumahkan karyawan, ada kabar PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berencana memangkas jumlah karyawan.
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson kembali datang ke Indonesia. Orang nomor satu di Freeport menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamis (4/5/2017) sore guna memulai perundingan dengan Pemerintah Indonesia terkait kelanjutan izin operasi dari PT Freeport Indonesia (PTFI)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan selesainya permasalahan terkait Freeport Indonesia. Menurutnya, tak ada lagi negoisasi buat perusahaan asal Amerika itu, semuanya sesuai dengan aturan yang ada.