JAKARTA – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membuahkan hasil. Kunjungan tersebut membuat Rusia siap mendukung Indonesia untuk mewujudkan fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya sangat berkeyakinan bahwa yang diperlukan bukan hanya melanjutkan hubungan bilateral, tapi membutuhkan dorongan baru untuk tingkatkan interaksi," kata Putin seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Kamis (19/5/2016).
Rusia, ucap Putin, siap mendukung Indonesia untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur berskala besar, seperti didirikannya jalur kereta api di Kalimantan dan pembangunan prasarana masa depan.
Ada juga rencana untuk kembangkan jenis pertambangan seperti di nikel, dan lain-lain. Pihak Rusia juga tertarik dalam pengadaan berbagai jenis kapal, termasuk kapal dan berbagai jenis pelabuhan terapung.
Presiden Putin juga menyampaikan ada juga peluang luas untuk tingkatkan kerjasama di bidang energi. Ada proyek serius dan berskala besar, antara lain ada rencana bangun industri perminyakan di Bali dengan investasi USD13 miliar, juga pembangunan listrik dengan dengan besarnya 1,8 Giga Watt dan investasi USD2,8 miliar.
Selain itu, presiden Putin juga menyinggung bahwa tahun lalu sudah ada bantuan Rusia dalam aksi penyelamatan, termasuk di pemadaman kebakaran luas di Kalimantan dan Sumatera.
Presiden Putin juga terus meningkatkan hubungan people to people dari kedua negara, saat ini di Rusia terdapat 100 mahasiswa Indonesia. "Untuk tahun depan, diberikan 100 beasiswa lagi," ucap Presiden Putin.
Dalam pertemuan bilateral, Presiden Putin juga sempat membahas sejumlah isu bilateral dan global. Antara lain di bidang penanggulangan terorisme dan seterusnya. "Ada koordinasi baik dari kedua negara untuk pencegahan ancaman tersebut dan sepakat memperkuat dan memperluas badan ketahanan kedua negara itu," kata Presiden Putin.
Setelah babak belur pada dua tahun terakhir, kinerja positif ditorehkan PT Antam (Persero) Tbk pada tahun buku 2016. Perusahaan pertambangan itu berhasil meraih untung Rp 65 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut, persoalan PT Freeport Indonesia sudah selesai. Menurut dia tidak ada lagi negosiasi karena Freeport memang harus ikuti aturan pemerintah.
Kegiatan ekspor para perusahaan pertambangan sudah dibuka. Namun, sampai saat ini pembentukan tim verifikator indpendent sebagai pengawas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (ESDM) belum juga dibentuk.