Peraturan Kementerian Perindustrian
Freeport Ekspor 22.000 Ton Konsentrat ke India
PT Freeport Indonesia sudah mulai melakukan pengapalan (shipping) konsentrat sebanyak 22.000 ton.
Selengkapnya klik URL ini Jonan Minta Jajarannya Tak Persulit Perizinan Investasi di Sektor ESDM
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan kembali mengingatkan jajarannya agar tidak memberikan pelayanan investasi dalam bentuk perijinan yang terlampau panjang.
Selengkapnya klik URL ini Bangun Smelter di Sumbawa, Pemprov Minta AMNT Koordinasi
Rencana PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membangun pabrik pemurnian konsentrat atau smelter di Pulau Sumbawa belum diketahui Pemprov NTB. Hingga saat ini, perusahaan tambang itu belum memberikan penjelasan apa-apa pada pemprov.
Selengkapnya klik URL ini Investor Tiongkok Paling Minati Pembangunan Smelter
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan minat investor menanamkan modal pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) cukup tinggi. Ini menjadi bukti bila program hilirisasi mineral pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemajuan.
Selengkapnya klik URL ini Thomas Lembong: Kasus Freeport Tidak Ganggu Iklim Investasi
Polemik yang timbul antara PT Freeport Indonesia (FI) dengan Pemerintah Indonesia secara umum dinilai tidak berdampak terhadap iklim investasi di Tanah Air.
Selengkapnya klik URL ini Ngotot dengan KK, Freeport Harus Angkat Koper dari Indonesia
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi menilai bahwa sikap Freeport Indonesia yang bersikeras mempertahankan kontrak karya akan membahayakan diri mereka sendiri.
Selengkapnya klik URL ini Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Regulasi Jonan
Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mendesak Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri ESDM terkait dengan relaksasi ekspor mineral karena bertentangan dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini 2 Tahun Lagi, Kapasitas Produksi Feronikel Antam Jadi 40.500 TNi
PT Antam (Persero) Tbk (Antam) telah memasang tiang pancang perdana (first piling) Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim, hari ini, Selasa, 25 April 2017.
Selengkapnya klik URL ini Antam Bangun Pabrik Feronikel Halmahera Timur
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mulai proses pembangunan pabrik feronikel Halmahera Timur dengan melaksanakan pemasangan tiang pancang perdana (first piling) di Halmahera Timur, Maluku Utara pada 25 April 2017.
Selengkapnya klik URL ini 25 April, Izin Ekspor Konsentrat Freeport Terbit
PT Freeport Indonesia ditargetkan bisa mengirim kembali konsentrat tembaga ke luar negeri pada 25 April mendatang. Izin ekspor konsentrat tersebut saat ini sedang diproses oleh Kementerian Perdagangan.
Selengkapnya klik URL ini Insentif untuk Pengembang EBT Tinggal Tunggu Keputusan Wapres
Pemerintah tengah mengkaji rencana pemberian insentif bagi para pengembang energi baru terbarukan (EBT). Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah membahas rencana tersebut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Selengkapnya klik URL ini Produksi Nikel Vale Capai 17.224 Metrik Ton
PT Vale Indonesia Tbk menyatakan produksi nikel matte pada triwulan pertama 2017 mencapai 17.224 metrik ton. Realisasi capaian itu lebih tinggi 2 persen ketimbang tingkat produksi pada periode yang sama tahun lalu.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Ajukan Izin Ekspor ke Kemendag, Pekan Depan Mulai Ekspor Konsentrat
PT Freeport Indonesia telah mengajukan rekomendasi izin ekspor konsentrat ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE).
Selengkapnya klik URL ini Upah Pekerja Tantangan Terbesar Industri Manufaktur
Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selengkapnya klik URL ini Freeport minta kuota ekspor 1,1 juta ton
Setelah dua bulan bernegosiasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya mengajukan kegiatan ekspor konsentrat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan kuota 1,1 juta ton konsentrat tembaga.
Selengkapnya klik URL ini Menteri Airlangga klaim pelaku industri kini minat keluar Jawa
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto terus mendorong industri untuk keluar dari Pulau Jawa. Bahkan, menurutnya, beberapa industri saat ini telah mengambil ancang-ancang mengembangkan usahanya di luar Jawa.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Protes Soal Bea Keluar Ekspor, Apa Langkah Pemerintah?
PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah terus bernegosiasi terkait kelanjutan operasi, divestasi saham, pembangunan smelter, dan sebagainya. Perundingan sudah berlangsung hampir 2 bulan.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Protes Soal Bea Keluar Ekspor Konsentrat
PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah terus bernegosiasi terkait kelanjutan operasi, divestasi saham, pembangunan smelter, dan sebagainya. Perundingan sudah berlangsung hampir 2 bulan.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Diminta Tetap Konsisten Berlakukan Relaksasi Ekspor Mineral
Keputusan pemerintah memberlakukan relaksasi ekspor mineral mentah dinilai menunjukkan ketidakadilan perlakuan, baik terhadap pelaku usaha pertambangan dan masyarakat pada umumnya.
Selengkapnya klik URL ini Jangan Gegabah Perpanjang Izin
Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin tambang sebaiknya menjadi pelajaran dalam langkah perpanjangan izin usaha pertambangan.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Tunjuk 20 Verifikator Smelter
Selasa, 18 April 2017 | 9:59
Selasa, 18 April 2017 | 9:59
Pemerintah bakal menunjuk 20 verifikator independen dalam menilai kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Progres smelter menjadi acuan dalam penerbitan perpanjangan izin ekspor dan pengenaan bea keluar.
Selengkapnya klik URL ini Gresik Siap bila Smelter Freeport Dibangun di Wilayahnya
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan, kotanya sudah siap bila PT Freeport membangun smelter di daerahnya.
Selengkapnya klik URL ini PUSHEP: Permen ESDM 28/2017 Bukti Pemerintah Tak Berkutik Dihadapan Freeport
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri merupakan permen yang ilegal karena diterbitkan tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Selengkapnya klik URL ini Tunggakan PNBP tambang masih Rp 4,9 triliun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), dan kontrak karya (KK) sudah menciut. Jumlahnya kini menjadi Rp 4,9 triliun.
Selengkapnya klik URL ini Komisi VII, Eny Maulani : Freeport Hanya Bisa Bangun Smelter di Gresik
Anggota DPR RI dari FPG Eny Maulani memastikan Freeport tidak ada pilihan kecuali membangun smelter di Gresik. Jika Freeport membangun di Papua berarti semakin tidak mungkin pembangunan smelter terlaksana.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Tunjuk 20 Tim Verifikator Pembangunan Smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyiapkan 20 orang sebagai Tim Verifikator pelaksana peningkatan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini METI Ingin Harga Listrik EBT Dikaji Kembali
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) kembali mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan mengenai harga listrik dari energi terbarukan. Kebijakan baru ini dinilai kontra produktif dengan pengembangan energi terbarukan.
Selengkapnya klik URL ini 11 KK dan 33 PKP2B Belum Amandemen Kontrak, Menteri ESDM akan Laporkan kepada Presiden Jokowi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perusahaan tambang, baik perusahaan pemegang lisensi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang belum menandatangani amandemen kontrak pertambangan seperti diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Selengkapnya klik URL ini Energy Forum 2017 Reshaping the Energy Sector,Hotel Mulia, 11 April 2017
Selengkapnya klik URL ini J Resource Asia Pasifik Belum Bisa Bangun Smelter
Jakarta Meskipun sudah menggenggam persetujuan analisis dampak lingkungan (Amdal), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) belum bisa memproduksi maupun membangun pusat pengolahan mineral mentah (smelter) emas di Blok Pani, Gorontalo.
Selengkapnya klik URL ini Amandemen 12 Kontrak Karya, Jonan: Bingung Ada yang Tidak Mau
Hari ini Menteri ESDM, Ignasius Jonan melakukan penandatanganan amandemen 12 perusahaan pemegang tambang Kontrak Karya (KK). Amandemen dilakukan, lantaran beberapa klausul KK lama tak sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Selengkapnya klik URL ini Menteri ESDM Tandatangani Amandemen 12 KK dan 15 PKP2B
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Igansius Jonan, hari ini, Rabu (12/4), menandatangani 27 kontrak pengusahaan mineral dan batu bara, terdiri dari 12 Kontrak Karya (KK) dan 15 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Selengkapnya klik URL ini Permen ESDM 28/2017, Jonan: Hanya untuk Kegiatan Ekspor Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri hanya ditujukan bagi pemegang Kontrak Karya, yaitu PT Freeport Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Revisi Permen 5, KESDM Fasilitasi Ekspor Konsentrat Freeport
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memfasilitasi hilirisasi PT Freeport Indonesia dengan penerbitan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Selengkapnya klik URL ini Revisi Permen ESDM Perbolehkan Freeport Ekspor Konsentrat
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 28/2017, yang merupakan revisi dari Peraturan No 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri.
Selengkapnya klik URL ini Menteri Jonan jelaskan revisi peraturan IUPK terkait smelter
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, revisi Peraturan Menteri yang dilakukan terkait dengan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan penegasan pembangunan smelter.
Selengkapnya klik URL ini PLN Fokus Realisasikan Proyek PLTU Mulut Tambang Berkapasitas 7.300 MW
PT PLN (Persero) akan mengoptimalkan potensi sumber daya batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026 PLTU mulut tambang akan dibangun di 15 lokasi.
Selengkapnya klik URL ini LPPI akan Danai Kawasan Industri
Saat ini, Haris menjelaskan, Kemenperin membahas pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), yang akan difokuskan untuk membantu pendanaan hilirisasi industri.
Selengkapnya klik URL ini Tenaga Kerja Lokal Diutamakan
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan semakin banyak seiring bertambahnya jumlah kawasan industri yang dibangun pemerintah. Pemerintah pun menegaskan akan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam kawasan industri yang dibangun.
Selengkapnya klik URL ini Ini Tujuh Rencana Strategis Medco Energi Tahun Ini
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), emiten pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan oleh pengusaha nasional Arifin Panigoro, menyiapkan sedikitnya tujuh rencana kerja perseroan sepanjang tahun ini setelah mengempit laba bersih signifikan sepanjang 2016 sebesar US$ 184,75 juta, naik signifikan dari rugi bersih sebesar US$ 188 juta pada 2015.
Selengkapnya klik URL ini Divestasi 51% Saham Freeport Harus Tuntas Sebelum 2021
Pemerintah mengharapkan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak mereka berakhir pada 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu diklaim telah menyetujui permintaan divestasi tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Tak Konsisten terhadap Freeport, Jokowi Diminta Terbitkan PERPPU
Pemerintah dinilai tidak konsisten terhadap penerapan kebijakan pertambangan, khususnya terhadap PT Freeport Indonesia. Semisal peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Jonan Punya Dua Syarat Utama Agar Freeport Tetap Boleh Ekspor
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memiliki dua syarat utama agar rekomendasi ekspor mineral sementara dari instansinya tetap diberikan kepada PT Freeport Indonesia, setelah masa berlakunya habis dalam enam bulan ke depan.
Selengkapnya klik URL ini Jika Tidak Bangun Smelter, Pemerintah akan Cabut Izin Ekspor Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Evaluasi Pasca Diklat (EPD) Tahun 2017, bagi operator smelter angkt. I-IV yang telah diselenggarakan pada tahun 2016. 21-24 Maret 2017
Selengkapnya klik URL ini IUPK Sementara Harus Dibatalkan
Pemberian kembali izin ekspor konsentrat oleh PT Freeport Indonesia dinilai tak mempunyai dasar hukum kuat. Langkah tersebut justru dianggap memberikan preseden buruk terkait lemahnya posisi tawar pemerintah terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah ingin divestasi saham Freeport sebelum 2021
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak mereka berakhir pada 2021.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Tunggu Rekomendasi ESDM
PT Freeport Indonesia nampaknya masih belum mau mengekspor konsentrat. Padahal perusahaan tambang ini sudah mengangguk setuju berubah status sementara dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Diberlakukan Izin Ekspor Freeport Sementara
Ijin ekspor yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia kini hanya bersifat sementara. Adapun izin ekspor sementara diberlakukan di mana setiap enam bulan sekali pihaknya akan me-review, “Demikian ditegaskan Menteri Energi sumber Daya dan Mineral (ESDM) Iqnatius Jonan seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana kepresidenan Jakarta, Kamis (16/4).
Selengkapnya klik URL ini Undangan dari Bank Indonesia untuk AP3I - Diskusi Terbatas Mengenai Industri Logam Dasar Indonesia - 040417
Selengkapnya klik URL ini Bangun Smelter, ANTM Butuh Rp 3,5 Triliun
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) membutuhkan dana sekitar Rp3,5 triliun untuk ekspansi smelter di Pomala, Sulawesi Tenggara.”Kapasitas smelter nikel yang sedang dibangun mencapai 13.500 ton per tahun dan uang hasil ekspor bisa dipakai untuk menambah kapasitas hingga dua kali lipat.
Selengkapnya klik URL ini IUPK Sementara, ESDM: Freeport Bisa Ekspor 1.113.000 ton Kosentrat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) “sementara” bagi PT Freeport Indonesia. Penerbitan IUPK sementara ini guna memenuhi perusahaan asal Amerika Serikat untuk bisa ekspor konsentrat selama 8 bulan ke depan.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Minta Freeport Ajukan Lagi Volume Ekspor yang Diinginkan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Freeport Indonesia kembali mengajukan permohonan kuota ekspor konsentrat tembaga. Pasalnya tingkat produksi Freeport saat ini berkurang hampir separuhnya.
Selengkapnya klik URL ini Antam Raih Rekomendasi Ekspor Nikel dan Bauksit 3,55 Juta Ton
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), badan usaha milik negara di sektor pertambangan mendapatkan rekomendasi ekspor mineral nikel kadar rendah dan bauksit sebesar 3,55 juta ton untuk periode satu tahun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selengkapnya klik URL ini Eksplorasi Amman bisa terganjal status IUPK
Rencana eksplorasi pengembangan Blok Elang di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara bakal terhambat aturan yang pemerintah bikin. Yakni soal batasan wilayah eksplorasi yang dipangkas menjadi 25.000 hektare (ha), bila perusahaan tersebut sepakat berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Ini Alasan BUMN Tambang Tak Usah Beli Saham Freeport Indonesia
Hingga saat ini, PT Freeport Indonesia belum juga merealisasikan komitmennnya untuk membangun fasilitas pemurnian mineral mentah (smelter). Padahal, padar pemegang Kontrak Karya seperti PT Vale ( ex Inco ) dan PT Amman Mineral Sumbawa (ex Newmont ) bersikap patuh mengikuti kewajiban dalam UU Minerba nomor 4 tahun 2009.
Selengkapnya klik URL ini Menggugat Ekspor Mineral Mentah
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berisi pembukaan kembali ekspor mineral, yakni konsentrat tembaga. Keputusan yang sudah direstui Presiden Joko Widodo ini menimbulkan reaksi luas dari publik.
Selengkapnya klik URL ini Timah Targetkan Volume Penjualan Naik 33,3 Persen
PT Timah Tbk (TINS), badan usaha milik negara di sektor pertambangan timah, menargetkan volume penjualan logam timah sebesar 35.550 metrik ton pada tahun ini, naik 33,3 persen dibanding realisasi penjualan 2016 sebesar 26.670 metrik ton.
Selengkapnya klik URL ini Jonan: Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Jika Terima IUPK
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan PT Freeport Indonesia (FI) bisa memulai ekspor konsentrat bila menerima status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) I dalam negeri. Perundingan antara pemerintah dan Freeport masih berlangsung.
Selengkapnya klik URL ini Jonan: PHK Freeport Biasa Saja, Cuma 29 Orang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan manajemen PT Freeport Indonesia selepas tidak diperbolehkannya lagi ekspor konsentrat terbilang tidak begitu signifikan. Menurut data Kementerian ESDM, sejauh ini perusahaan asal Amerika Serikat tersebut baru melakukan PHK atas 29 tenaga kerjanya di Papua.
Selengkapnya klik URL ini Raker di DPR, Jonan Jelaskan Progres Nego dengan Freeport
erundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berlangsung. PTFI akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) dilanggar
Selengkapnya klik URL ini Hari ini PP ekspor mineral mentah digugat ke MA
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) hari ini siap ajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung (MA) perihal penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Menteri ESDM Rapat dengan DPR Bahas Freeport, Gas dan Listrik
Komisi VII DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas perkembangan PT Freeport Indonesia, harga gas hingga penerapan tarif listrik.
Selengkapnya klik URL ini Harga Listrik Turun, Industri Kian Mampu Bersaing
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, Biaya Pokok Produksi (BPP) Indonesia telah menurun. Dengan begitu, rakyat bisa menggunakan listrik dengan baik dan industri semakin bersaing.
Selengkapnya klik URL ini Aturan ekspor mineral mentah digugat ke MA
Kalau tak ada onak dan duri, Koalisi Masyarakat Sipil hari ini akan menggugat ke Mahkamah Agung terkait tiga peraturan sekaligus soal hilirisasi mineral yang sudah diterbitkan pemerintah. Ketiga aturan itu adalah Pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini INCO Tidak Bagi Dividen
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. “Dividen tidak dibagikan karena kondisi perusahaan,” kata Direktur Utama INCO, Nico Kanter di Jakarta, Senin (27/3).
Selengkapnya klik URL ini Vale Jajaki Investor Tiongkok untuk Bangun Smelter Baru
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berencana membangun smelter di wilayah Bahodopi, Sulawesi Tengah. Untuk itu, perseroan menjajaki kerja sama dengan investor asal Tiongkok.
Selengkapnya klik URL ini Vale Indonesia Masih Tunggu Izin Smelter dari Pemerintah
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) masih menunggu izin pemerintah terkait pengembangan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Perusahaan menargetkan dapat mengantongi izin pembangunan smelter tersebut pada tahun ini.
Selengkapnya klik URL ini Penghiliran Ciptakan Nilai Tambah
"Adanya disparitas persaingan ini membuat UMKM sulit berkompetisi dengan perusahaan besar. Harus ada upaya agar UMKM bisa naik dan sejajar dengan usaha besar. Hilirisasi industri adalah sebuah solusi memangkas disparitas tersebut," tandasnya.
Senada dengan dia, Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif menilai hilirisasi industri memberikan sangat banyak manfaat di dalam negeri.
Ia mencontohkan hilirisasi pada produk pertambangan, yakni melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, dinilai bakal memberikan nilai tambah yang lebih besar karena langsung mengelola sumber daya alam mineral tersebut.
Masih terkait dengan pengembangan industri hilir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meresmikan peluncuran kapal MV Iriana yang merupakan kapal angkutan semen curah.
Itu merupakan kapal dengan teknologi electric propulsion pertama dibangun di Indonesia oleh PT Sumber Marine Shipyard.
Airlangga mengatakan teknologi tersebut sama dengan yang digunakan Jepang sebagai negara pertama yang menerapkannya.
"Teknologi di Jepang dilakukan dengan 'saving' energi sekitar 10%, tapi di sini bisa 20%," kata dia di Riau, Sabtu (25/3).
Menurut Menperin, pembangunan kapal tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang menempatkan sektor maritim sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan nasional, termasuk juga di dalamnya pengembangan industri galangan kapal. (Ant/E-3)
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/98297/penghiliran-ciptakan-nilai-tambah/2017-03-27#sthash.KtTIjteL.dpuf
Selengkapnya klik URL ini Senada dengan dia, Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif menilai hilirisasi industri memberikan sangat banyak manfaat di dalam negeri.
Ia mencontohkan hilirisasi pada produk pertambangan, yakni melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, dinilai bakal memberikan nilai tambah yang lebih besar karena langsung mengelola sumber daya alam mineral tersebut.
Masih terkait dengan pengembangan industri hilir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meresmikan peluncuran kapal MV Iriana yang merupakan kapal angkutan semen curah.
Itu merupakan kapal dengan teknologi electric propulsion pertama dibangun di Indonesia oleh PT Sumber Marine Shipyard.
Airlangga mengatakan teknologi tersebut sama dengan yang digunakan Jepang sebagai negara pertama yang menerapkannya.
"Teknologi di Jepang dilakukan dengan 'saving' energi sekitar 10%, tapi di sini bisa 20%," kata dia di Riau, Sabtu (25/3).
Menurut Menperin, pembangunan kapal tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang menempatkan sektor maritim sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan nasional, termasuk juga di dalamnya pengembangan industri galangan kapal. (Ant/E-3)
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/98297/penghiliran-ciptakan-nilai-tambah/2017-03-27#sthash.KtTIjteL.dpuf
Luhut: Pembangunan Smelter Harga Mati bagi Freeport
Lebih lanjut Luhut menegaskan pembangunan smelter merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh Freeport. Smelter merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang wajib diikuti oleh pemerintah. “Smelter kita enggak mau mundur,” tegasnya.
Selengkapnya klik URL ini Dinilai Rugikan Negara, Perusahaan yang Tidak Bangun Smelter Harus Dicabut Izinnya
Lebih dari 15 juta ton biji nikel kadar rendah dan bauksit dalam jumlah yang sama bakal diekspor menyusul dibukanya kembali ekspor mineral mentah. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat pembangunan smelter di dalam negeri, yang sangat bergantung pada jaminan pasokan mineral mentah.
Selengkapnya klik URL ini Menko Luhut: Freeport Jangan Kebanyakan Mengatur RI
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proses perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait divestasi saham, ketentuan pajak, serta pembangunan smelter terus berlangsung.
Selengkapnya klik URL ini 'MASALAH KAMI, KEPERCAYAAN'
Setelah geger rencana Freeport-McMoRan maju ke peradilan arbitrase, banyak pihak bertanya-tanya bagaimana akhir cerita itu. Pemerintah secara tegas menyatakan berdiri di belakang Undang Undang No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara, sedangkan Freeport khawatir dengan kepastian investasi.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Harus Tegas terhadap Perusahaan yang Tak Bangun Smelter
Lebih dari 15 juta ton nikel kadar rendah dan bauksit dalam jumlah yang sama bakal diekspor menyusul dibukanya kembali ekspor mineral mentah. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat pembangunan smelter di dalam negeri, yang sangat bergantung pada jaminan pasokan mineral mentah.
Selengkapnya klik URL ini Jokowi: Hilirisasi Industri Minerba Harus Terintegrasi dengan KEK
Presiden Joko Widodo mengajak jajarannya untuk berani mengubah paradigma lama terkait mineral dan batu bara (Minerba) sebagai komoditas menjadi Minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Selengkapnya klik URL ini Jokowi Beri Sinyal Setop Jualan Mineral Mentah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak mau lagi meneruskan ketergantungan Indonesia pada ekspor mineral mentah. Demi menyetop penjualan bahan galian tambang yang belum diolah, ia meminta anak buahnya untuk mengubah paradigma dengan membuat regulasi yang menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Selengkapnya klik URL ini Mau Ekspor Nikel, Antam Menanti Izin dari ESDM
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) masih menunggu keluarnya izin ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7% atau kadar rendah. Sebelumnya, Antam sudah mengajukan permohonan ini ke Kementerian ESDM dan diharapkan izin tersebut dapat keluar dalam waktu dekat ini.
Selengkapnya klik URL ini HARGA TEMBAGA: Tren Merosot Dipicu Proyeksi Pertumbuhan Pasokan
Pada penutupan perdagangan Selasa (21/3) di bursa London Metal Exchange (LME), harga tembaga turun 104 poin atau 177% menjadi US.776 per ton. Ini merupakan level terendah dalam sepekan terakhir.
Selengkapnya klik URL ini Antam Berharap Izin Ekspor Nikel Kadar Rendah Terbit April
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat mengekspor ore nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen. Aplikasi tersebut telah dikirimkan pada pekan ini dan diharapkan prosesnya bisa selesai sesegera mungkin.
Selengkapnya klik URL ini Empat Smelter Mulai Beroperasi Tahun Ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, ada empat smelter atau fasilitas pengolahan bijih mineral baru yang akan beroperasi tahun ini.
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Jerman minati investasi smelter nickel Rp10,4 triliun
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mengungkapkan perusahaan asal Jerman berminat untuk menanamkan modalnya senilai US0 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun. Modal tersebut akan diinvestasikan pada proyek smelter yang bekerja sama dengan BUMN pertambangan Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Tampung Konsentrat Freeport, Konsorsium BUMN Tambang Disarankan Bangun Smelter
Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai, Pemerintah seharusnya menugaskan segera Konsorsium BUMN tambang ( PT Inalum ,PT Antam , PT Bukit Asam dan PT Timah ) bersama PT Perokimia Gresik dan PT Semen Gresik untuk membangun smelter menampung konsentrat dari tambang PT Freeport Indonesia (FI ) maupun dari tambang lainnya di seluruh Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Hindari Pembangunan Smelter, Freeport Terapkan Strategi Ulur Kewajiban
Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai, sikap PT Freeport Indonesia (FI) tidak mau membangun smelter dengan alasan harus ada kepastian perpanjangan izin operasi sampai dengan tahun 2041 adalah bagian strategi mengulur kewajibannya untuk memurnikan semua emas bebas yang diperoleh oleh proses penangkapan 14 unit konsertrator Knelasen terbesar di dunia.
Selengkapnya klik URL ini Meeting Penyelarasan IUI untuk Smelter dengan IUP - OPK- Gedung Perindustrian - 22032017
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Jerman Minati Investasi di Smelter dan Gas
DUA perusahaan asal Jerman telah menyatakan minat untuk menanamkan modal di Indonesia. Satu perusahaan berniat bekerja sama dengan BUMN pertambangan Indonesia guna menanamkan modal US0 juta (Rp10,4 triliun) di proyek smelter nickel. Sementara itu, satu perusahaan lain di bidang usaha sektor gas belum menyebutkan besaran nilai investasi.
Selengkapnya klik URL ini PHK, Dampak Sosial dan “Kartu Kuning” Bagi Ribuan Karyawan Freeport
Pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia dikuatkan berdampak pada sosial masyarakat Papua, khususnya Mimika.
Selengkapnya klik URL ini Investor Jerman Minat Bangun Smelter Nikel di RI
Perusahaan asal Jerman disebut tertarik untuk berinvestasi membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel senilai USD800 juta atau sekitar Rp10,4 triliun di Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Kegiatan Produksi Freeport Masih Berjalan 40%
Kegiatan produksi PT Freeport Indonesia tetap berjalan meski hanya 40 persen. Produksi konsentrat tersebut dialokasikan untuk pemenuhan pasokan smelter di Gresik.
Selengkapnya klik URL ini Soal Peralihan KK menjadi IUPK, Pemerintah dan Freeport Diharapkan Tak Bawa ke Arbitrase
Manajemen PT Freeport Indonesia berharap pemerintah dan Freeport tidak mengajukan ke arbitrase internasional terkait sengkarut status peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Komisi VII Dapat Gambaran Model Pengawasan Sektor Ketenagalistrikan di Inggris
Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, sumberdaya mineral, ristek, dan lingkungan hidup mengakhiri kunjungan ke UK House of Commons (DPR Inggris). Kunjungan tersebut terkait pembahasan kerja sama parlemen dan juga pemerintahan.
Selengkapnya klik URL ini Patuhi Perintah Jokowi, Amman Mineral Bangun Smelter US M
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berencana membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Smelter tersebut rencananya memiliki kapasitas 1,5 juta ton per tahun.
Selengkapnya klik URL ini Siapkan Rp10 T, Investor Jerman Tertarik Smelter
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa pada tanggal 15-22 Maret 2017.
Selengkapnya klik URL ini Soal Divestasi, AMNT Tidak Bisa Disamakan dengan Freeport
Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) menyatakan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak bisa disamakan dengan PT Freeport. Kedua perusahaan tambang tembaga tersebut, dinilai memiliki persoalan berbeda yang dihadapi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini Menko Darmin Prediksi Ekspor akan Lampaui Impor Setahun ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kinerja perdagangan Indonesia akan mempertahankan tren positif hingga setahun ke depan. Meski begitu, Darmin melihat akan ada periode di mana angka impor akan tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekspornya. Apalagi kondisi saat ini, angka kinerja impor bahan baku dan barang modal yang menurun dikhawatirkan memberi gambaran bahwa industri pengolahan masih lesu.
Selengkapnya klik URL ini Smelter RBT kembali beroperasi?
Smelter PT. Refined Bangka Tin (RBT) diduga kembali beroperasi. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Perusahaan pertambangan timah terbesar kedua setelah PT Timah ini kembali melakukan aktivitasnya. Hanya saja berdasarkan Elektronik Surat Keterangan Asal (E-SKA) Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Babel, RBT sudah mengekspor timahnya dalam jumlah cukup besar yakni 1.353.113 kg.
Selengkapnya klik URL ini Soal Divestasi, AMNT Tidak Bisa Disamakan dengan Freeport
Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) menyatakan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak bisa disamakan dengan PT Freeport. Kedua perusahaan tambang tembaga tersebut, dinilai memiliki persoalan berbeda yang dihadapi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini ESDM dan Freeport Rumuskan Legalitas “Stability Agreement”
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara estafet terus melakukan perundingan dengan manajemen PT Freeport Indonesia. Salah satunya terkait legalitas stability agreement.
Selengkapnya klik URL ini FGD Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bidang Usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral - Gedung Perindustrian 070317
FGD Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bidang Usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral - Gedung Perindustrian 070317
Selengkapnya klik URL ini Rapat Evaluasi Hasil Seleksi Calon Peserta Diklat untuk daerah Gresik, Jawa Timur bersama PPSDM Geologi Mineral dan Batu Bara-Kementerian ESDM - Bandung170317
Rapat Evaluasi Hasil Seleksi Calon Peserta Diklat untuk daerah Gresik, Jawa Timur bersama PPSDM Geologi Mineral dan Batu Bara-Kementerian ESDM - Bandung170317
Selengkapnya klik URL ini Rapat Lanjutan RSKKNI & PPSDM Geologi, Mineral dan Batu Bara - Kementerian ESDM terkait Pemetaan Tujuan dan Fungsi Operator Industri Pengolahan dan Pemurnian - Bandung170317
Rapat Lanjutan RSKKNI & PPSDM Geologi, Mineral dan Batu Bara - Kementerian ESDM terkait Pemetaan Tujuan dan Fungsi Operator Industri Pengolahan dan Pemurnian - Bandung170317
Selengkapnya klik URL ini Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Diklat Operator Smelter 2017 bersama PPSDM Geologi, Mineral, Batu Bara - Kementerian ESD untuk daerah Bantaeng - Bandung170317
Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Diklat Operator Smelter 2017 bersama PPSDM Geologi, Mineral, Batu Bara - Kementerian ESD untuk daerah Bantaeng - Bandung170317
Selengkapnya klik URL ini Februari, Nilai Ekspor Sulsel Menurun 6,42
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat penurunan aktivitas ekspor dan impor di daerah itu selama Februari 2017.
Selengkapnya klik URL ini Amman Tanam US Miliar
Komitmen pihak swasta di sektor pertambangan kian konkret setelah PT Amman Mineral Nusa Tenggara siap menginvestasikan dana senilai US miliar untuk pengembangan tambang dan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter tembaga.
Selengkapnya klik URL ini UU Minerba Butuh Implementasi Konsisten Pemerintah
Ketidakkonsistenan pemerintah melaksanakan peraturan menjadi penyebab ketidaktaatan hukum para pengusaha nasional dan asing di Indonesia. Alhasil, kemakmuran rakyat sesuai amanat dari Pasal 33 UUD 1945 sulit terjadi.
Selengkapnya klik URL ini 13 Perusahaan Tambang Ogah Ubah Kontrak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, dari 34 perusahaan pemegang kontrak karya, tinggal 24 perusahaan yang belum menyepakati dua dari enam poin dalam amandemen kontrak.
Selengkapnya klik URL ini Kapolda Babel Akan Kumpulkan Pengusaha Smelter untuk Menghijaukan Babel
Kapolda Kep Bangka Belitung Brigjen (Po) Anton Wahono mengungkapkan akan mengumpulkan pihak perusahaan smelter (peleburan bijih timah) yang ada di Bangka Belitung.
Selengkapnya klik URL ini Inalum Cari Investor Bangun PLTU untuk Smelter
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero mencari investor pembangunan PLTU 2 x 350 MW dalam rangka pengembangan smelter aluminium di Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara.
Selengkapnya klik URL ini Revisi UU Minerba akan jadi inisiatif pemerintah
Penyelesaian Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Tampaknya, Komisi VII DPR RI tidak menyanggupi menyelesaikan Revisi UU Minerba itu dan berencana akan menyerahkan penyelesaiannya menjadi inisiatif pemerintah.
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi Ekspor Mineral, Saham Antam Bisa Melambung ke Rp1.175
Peraturan relaksasi ekspor mineral dari Indonesia membuka peluang lebar bagi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Dengan adanya relaksasi ekspor, ANTM dapat mengekspor kurang lebih 1,7 juta ton bijih nikel yang merupakan 70% dari kapasitas pabrik feronickel di Halmahera Timur (diperkirakan selesai 2019).
Selengkapnya klik URL ini Inisiatif revisi UU Minerba, DPR menyerah
Komisi VII DPR RI menyatakan tidak sanggup menyelesaikan usulan inisiatif revisi UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba atawa UU Minerba. Karena itu, DPR akan menyerahkan rencana revisi ini sebagai inisiatif pemerintah. Sebab pembahasan revisi UU Minerba sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 atas inisiatif DPR.
Selengkapnya klik URL ini Tujuh Instruksi Presiden Jokowi terkait Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat
Penggunaan merkuri pada berbagai industri termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Banyaknya kasus penggunaan bahan kimia berbahaya itu di sejumlah pertambangan rakyat membuat pemerintah segera mengambil tindakan.
Selengkapnya klik URL ini Miners Need to Concentrate_Bloomberg_08March2017
Selengkapnya klik URL ini World's Newest Copper Mine Is a Loner Until Prices Rebound_Bloomberg_08March2017
Selengkapnya klik URL ini Jonan Meets with Former Energy Ministers; Discusses Freeport_LKBNAntara_09March2017
Selengkapnya klik URL ini Smelting Center to Be Developed in North Kalimantan_Bloomberg_09March2017
Selengkapnya klik URL ini Bakal Punya Smelter, Ekonomi Sulteng Diharapkan Tumbuh Dua Digit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas untuk membahas mengenai evaluasi proyek infrastruktur di daerah. Hari ini, ratas dilakukan dengan pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Selengkapnya klik URL ini Harga Nikel Melemah Sementara Seiring Tambahan Suplai Indonesia
Harga nikel mengalami pelemahan dalam jangka pendek seiring dengan proyeksi bertumbuhnya ekspor dari Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Smelter Rugi Gara-Gara Harga Tembaga Olahan Anjlok
Perusahaan smelter di Cina dan Jepang mengalami penurunan produksi menyusul berhentinya produksi dua tambang tembaga terbesar di dunia, Indonesia dan Chilie dua tahun terakhir. Menurunnya produksi memaksa perusahaan smelter harus menelan pil pahit sebab anjloknya harga tembaga konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini Smelter Gresik Beroperasi Lagi, Produksi Freeport Pulih 40%
PT Freeport Indonesia bisa sedikit bernafas lega. Smelter di Gresik yang biasa menyerap 40% konsentrat Freeport mulai kembali beroperasi setelah sempat lumpuh akibat pekerjanya melakukan aksi pemogokan pada 19 Januari 2017.
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Smelter Rugi Gara-Gara Harga Tembaga Olahan Anjlok
Perusahaan smelter di Cina dan Jepang mengalami penurunan produksi menyusul berhentinya produksi dua tambang tembaga terbesar di dunia, Indonesia dan Chilie dua tahun terakhir. Menurunnya produksi memaksa perusahaan smelter harus menelan pil pahit sebab anjloknya harga tembaga konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini Perubahan KK Jadi IUPK Tak Bisa Ditawar
Sementara itu, Staf Khusus bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid menuturkan, perundingan dengan PTFI dilakukan secara intensif sejak pekan lalu. Dia menyebut ada hal yang tidak bisa ditawar terkait perubahan KK menjadi IUPK. Perubahan status itu merupakan jalan keluar bagi Freeport untuk bisa ekspor konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini Anggota Komisi VII: PHK 309 Pekerja Smelting Dinilai Tidak Transparan
Pemutusan Hubungan Kerja atau kontrak terhadap 309 karyawan PT Smelting Gresik dinilai tidak transparan.
Selengkapnya klik URL ini DPR Minta Pemerintah Batalkan PP 72/2016
Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana meminta pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT).
Selengkapnya klik URL ini Faisal Basri : Holding Sektor Energi Sesat, Batalkan!
Faisal Basri, Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas menuturkan rencana Menteri BUMN yang ingin Pertamina mencaplok saham Perusahaan Gas Negara (PGN) dinilai sesat. Pertamina dinilai masih banyak “pekerjaan rumah” alias PR untuk memperbaiki Good Corporate Governance (GCG).
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Terbitkan Rekomendasi Izin Ekspor Anoda Slime PT Smelting
PT Smelting Gresik telah mendapatkan rekomendasi izin ekspor anoda slime atau lumpur anoda dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rekomendasi izin ekspor ini nantinya menjadi dasar Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan ekspor selama setahun.
Selengkapnya klik URL ini Menkeu Setuju Naikkan Tarif Ekspor Konsentrat
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, akan mengikuti keputusan mengenai tarif bea keluar ekspor konsentrat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Ingin Freeport Ikuti Jejak Amman Mineral Nusa Tenggara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap PT Freeport Indonesia mengikuti jejak PT Amman Mineral Nusa Tenggara dengan mengikuti kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan mengikuti kemudahan tersebut maka Freeport Indonesia bisa melakukan ekspor mineral olahan (konsentrat).
Selengkapnya klik URL ini Cuma fokus kejar divestasi, Freeport akan kembali dimiliki asing
Divestasi 51 persen ditengarai menjadi alasan keberatan PT Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan jumlah divestasi tersebut, pemerintah menjadi pemegang kendali tambang emas di Papua.
Selengkapnya klik URL ini Progres Pembangunan Smelter Jadi Kunci Perpanjangan Izin Ekspor Mineral
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Susigit mengatakan, progress pembangunan smelter menjadi kunci perpanjangan izin ekspor.
Selengkapnya klik URL ini KSPI Turun Tangan Soal PHK 309 Pekerja Smelter Freeport
Konfederasi Serikat Pekerja Iâândonesia (KSPI) meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Smelting Gresik terhadap 309 pekerja yang sebelumnya melakukan aksi mogok kerja karena diskriminasi upah.
Selengkapnya klik URL ini Pengarahan seleksi siswa diklat Operator Smelter di Gresik, Jawa Timur, 08032017
Selengkapnya klik URL ini Ditjen Minerba Pede 32 Smelter Nikel Dibangun Tahun Ini
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebut, pada 2017 akan ada penambahan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk komoditas nikel. Direncanakan 32 smelter nikel dapat beroperasi pada 2017.
Selengkapnya klik URL ini CERI: BUMN Bangun Smelter, Cara Ampuh Kontrol Freeport
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah agar tidak menggantungkan diri pada Freeport untuk menyukseskan hilirisasi sektor pertambangan dan pembangunan smelter.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Siapkan Verifikator Independen Ekspor Bijih Nikel
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), bijih nikel dengan kadar rendah di bawah 1,7% yang tak terserap oleh smelter (fasilitas pemurnian mineral) boleh diekspor.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Pastikan Independensi Tim Verifikator Smelter
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tim verifikator yang terbentuk nanti benar-benar independen dalam mengevaluasi dan mengawasi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Laporan tim menjadi patokan perpanjangan izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat maupun nikel kadar rendah serta bauksit hasil pencucian.
Selengkapnya klik URL ini Kementerian ESDM Segera Bentuk Tim Pengawas Pembangunan Smelter
Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk tim pengawas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Tim ini akan mengawal pembangunan smelter dari perusahaan mineral sehingga bisa selesai sesuai dengan target lima tahun.
Selengkapnya klik URL ini 9 Rencana Investasi Smelter Menggantung
Pelaku industri pemurnian logam masih menunggu regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah No 1/2017 yang poin pentingnya berisi tentang relaksasi keran ekspor nikel dan bauksit. Pasca penerbitan beleid itu, saat ini tercatat ada sembilan proyek investasi smelter yang tidak dilanjutkan pembangunannya.
Selengkapnya klik URL ini Ini Sebab Freeport Takut ke Pemerintah Indonesia
Hasil analisa Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM memperkirakan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak akan pernah merealisasikan ancaman untuk memperkarakan Indonesia ke Arbitase. Alasannya, selain peluang menang kecil, juga resiko besar. Salah satu resikonya adalah potensi semakin mersosotnya harga saham McMoRan Copper & Gold Inc di Bursa New York (FCX).
Selengkapnya klik URL ini Smelter Topang Ekonomi Baru
Penghiliran industri berbasis sumber daya alam melalui pengembangan industri smelter diyakini bakal menjadi sumber penopang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur.
Selengkapnya klik URL ini Kawasan Industri Morowali Tarik Investasi Rp 78 Triliun
Kementerian Perindustrian sedang fokus mengembangkan hilirisasi industri pengolahan dan pemurnian atau smelter di kawasan Indonesia timur. Salah satu industri berbasis smelter yang masuk dalam prioritas pengembangan yakni Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP).
Selengkapnya klik URL ini Industri Smelter Serap Investasi US$ 18 Miliar
Sebanyak 32 proyek pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) menyerap total investasi sebesar US$ 18 miliar (Rp 240,39 triliun).
Selengkapnya klik URL ini Kemenperin: 20 Smelter Logam Rampung 100 Persen
Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan proses pembangunan 20 proyek smelter telah rampung. Itu berasal dari 32 proyek smelter logam dengan nilai investasi US$ 18 miliar.
Selengkapnya klik URL ini 32 Proyek Smelter Serap 28 Ribu Tenaga Kerja
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan industri berbasis smelter telah berkembang cukup baik di Indonesia. Saat ini tercatat ada 32 proyek smelter yang tumbuh dengan nilai investasi US$ 18 miliar.
Selengkapnya klik URL ini Menteri ESDM Kedepankan Perundingan dengan Freeport
Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa pemerintah masih terus menempuh jalur perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Perundingan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penolakan perubahan ketentuan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Pakai PP 1/2017, Pemerintah Dorong Perusahaan Tambang Bangun Smelter
Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa pemerintah masih terus menempuh jalur perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Perundingan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penolakan perubahan ketentuan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Antam menggaet berkah feronikel
Setelah dua tahun berturut-turut menyandang rapor merah, akhirnya rapor PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2016 membiru. Perusahaan pelat merah itu mencatatkan laba bersih Rp 64,81 miliar. Setahun sebelumnya, bottom line BUMN ini tercatat rugi Rp 1,44 triliun.
Selengkapnya klik URL ini Lapangan Kerja Harus Tercipta dari Pertambangan di Daerah
Kementerian Perindustrian menyatakan, sektor tambang dan hasil produk tambang harus dapat memberikan nilai tambah, serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk negara. Di antaranya, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan investasi yang berimbas kepada pendapatan negara.
Selengkapnya klik URL ini Bangun Hilirisasi Tidak Buat Perusahaan Tambang Bangkrut
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kewajiban membangun hilirisasi dalam bentuk fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak akan membuat perusahaan tambang mineral dan batu bara bangkrut.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Tegaskan Hilirisasi Sudah Sesuai Aturan
Pemerintah menyatakan kebijakan hilirisasi, yakni pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) untuk Kontrak Karya yang sudah beroperasi, sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Selengkapnya klik URL ini ESDM: Kami Tak Paksa Freeport Ganti Kontrak Karya Jadi IUPK
Kementerian ESDM menegaskan, perusahaan pertambangangan pemegang Kontrak Karya (KK) tidak diwajibkan mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Semua pemegang KK, termasuk PT Freeport Indonesia, berhak tetap memegang KK. Tidak ada paksaan untuk berubah menjadi IUPK.
Selengkapnya klik URL ini Perbaikan Sektor Pertambangan RI Terganjal 3 Masalah Ini
Para pendiri bangsa menginginkan kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, cita-cita ini tertuang dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Tapi realitanya, Indonesia masih membutuhkan kehadiran asing di sektor pertambangan. Modal, teknologi, dan pengelolaan wilayah-wilayah pertambangan yang dikuasai korporasi asing.
Selengkapnya klik URL ini Amman Mineral Peroleh Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat
Pasar tembaga global diprediksi mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir pada 2017. Oleh karena itu, harga komoditas ini diproyeksi meningkat dalam jangka panjang.
Selengkapnya klik URL ini Defisit Kuatkan Tembaga
Pasar tembaga global diprediksi mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir pada 2017. Oleh karena itu, harga komoditas ini diproyeksi meningkat dalam jangka panjang.
Selengkapnya klik URL ini Biaya produksi feronikel ANTM 2016 susut drastis
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) klaim menjadi perusahaan yang mampu memproduksi feronikel berbiaya rendah di dunia dengan capaian biaya tunai unaudited sebesar US$ 3,39 per pon padaa 2016.
Selengkapnya klik URL ini Menanti Kabar Auditan Emiten ANTM
Akhir tahun lalu PT Antam (Persero) Tbk (Antam) menyatakan target produksi komoditas nikel dan emasnya terlampaui. Perihal proyeksi keuntungan, Sekretaris Perusahaan Trenggono Sutioso mengatakan masih menunggu audit laporan keuangan.
Selengkapnya klik URL ini SMI Sedang Membangun Pabrik Feronikel Tahap III
Tsinghan melalui perusahaan patungannya dengan Bintang Delapan Group, PT Sulawesi Mining Investment (SMI), memiliki pabrik feronikel di Morowali berkapasitas 900 ribu ton per tahun.
Selengkapnya klik URL ini Biaya Tunai Feronikel Antam Dibawah Rata-Rata Produsen Dunia
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), badan usaha milik negara di sektor pertambangan mencatat biaya tunai feronikel sebesar US,39 per pon pada 2016, turun 21 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar US,31 per pon. Seiring dengan tren peningkatan harga nikel dunia, yang turun didorong pentupan beberapa tambang nikel di Filipina, Aneka Tambang atau Antam optimistis dapat meningkatan margin keuntungan dari bisnis nikel pada 2017.
Selengkapnya klik URL ini Apindo Yakin Tambang Freeport Bisa Dikelola Swasta
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyakini tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua bisa dikelola oleh swasta. Sebelum itu terwujud, terlebih dahulu pemerintah harus berani mengakhiri kerja sama dengan Freeport.
Selengkapnya klik URL ini Jero Wacik: Pelonggaran BK Mineral Bukan Karena Takut
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan pemberian kelonggaran bea keluar mineral bukan karena pemerintah 'takut' terhadap pemodal asing. Pelonggaran bea keluar diberikan sebagai bentuk insentif pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Selengkapnya klik URL ini REVIEW: Jokowi Turun Tangan Selesaikan Kasus Freeport
Polemik status kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal turun tangan untuk menyelesaikannya.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Segera Terbitkan Juknis Ekspor Nikel dan Bauksit
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan petunjuk teknis terkait ekspor nikel kadar rendah dan bauksit yang dicuci. Beleid ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM No 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor 12 juta ton bauksit tunggu aturan
Meski aturan relaksasi ekspor mineral mentah sudah muncul sejak pertengahan Januari 2017, mayoritas pengusaha pertambangan belum mengajukan rekomendasi ekspor. Mereka menunggu keluarnya petunjuk teknis (juknis) aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selengkapnya klik URL ini Seminar Majelis Nasional KAHMI, 20 Feb 2017
Selengkapnya klik URL ini Ancam Ajukan Arbitrase, Ini Senjata Indonesia untuk Hadapi Freeport
President and CEO Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson secara tegas berencana untuk membawa kasus ini hingga ke tahap arbitrase. Akar masalahnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PT Freeport Indonesia sebagai salah satu pemegang KK menolak secara tegas perubahan status kontrak ini.
Selengkapnya klik URL ini Nasib Buruh PT Smelting Gresik, Ini Kata Gubernur Jatim
Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap buruh PT Smelting Gresik harusnya diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Selengkapnya klik URL ini Amman Mineral Berencana Bangun Smelter di Sumbawa Barat
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter tersebut memiliki kapasitas satu juta ton konsentrat tembaga. Ditargetkan pembangunan smelter itu paling lambat 2022.
Selengkapnya klik URL ini Penolakan Freeport Bangun Smelter Berdampak ke Perusahaan Lain
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengingatkan Pemerintah agar berdialog dengan DPR RI guna mencari solusi dalam menyikapi persoalan perusahaan pertambangan PT Freeport karena menyangkut kepentingan nasional.
Selengkapnya klik URL ini Hamdan Zoelva: Hilirisasi Tambang Mineral sesuai Konstitusi
Peningkatan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri mampu memberikan manfaat dan partisipasi masyarakat.
Selengkapnya klik URL ini Hilirisasi Tambang Mineral Tumbuhkan Daya Saing Perekonomian Indonesia di Dunia
Peningkatan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri (hilirisasi) akan menumbuhkan daya saing perekonomian Indonesia di dunia.
Selengkapnya klik URL ini Menteri ESDM Terbitkan Peraturan tentang Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM 2017
Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Ignasius Jonan tanggal 19 Januari 2017 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 240 K/06/MEM/2017 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini Bagaimana Peluang RI Menang Lawan Freeport di Arbitrase?
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih bernegosiasi soal perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila dalam 6 bulan tidak menemui kesepakatan, maka Freeport akan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional.
Selengkapnya klik URL ini Kenapa Freeport Akhirnya Mau Ganti Kontrak Karya Jadi IUPK?
Menteri ESDM Ignasius Jonan hari ini menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dengan demikian, Kontrak Karya (KK) Freeport dan AMNT tak berlaku lagi, status pengusahaan pertambangannya berubah menjadi IUPK.
Selengkapnya klik URL ini Daftar Tarif Baru Bea Keluar Mineral Racikan Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan tarif baru bea keluar (BK) ekspor mineral dan barang tambang. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru pengganti PMK Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Beroperasi Lagi Awal Maret
PT Freeport Indonesia (PTFI) akan kembali beroperasi pada awal Maret mendatang, meski belum mengantongi izin ekspor konsentrat. Namun, salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini hanya memproduksi konsentrat sekitar 40% dari kapasitas normal. Hal ini lantaran menyesuaikan dengan kebutuhan PT Smelting, perusahaan smelter yang sebagian sahamnya dimiliki PTFI.
Selengkapnya klik URL ini Hilirisasi Sektor Pertambangan Harus Dijalankan
Pemerintah saat ini terus mendorong kegiatan hilirisasi terutama di sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan UU Minerba no.4 tahun 2009 mengenai pengolahan bahan tambang mineral di dalam negeri melalui pembangunan pabrik pemurnian (smelter).
Selengkapnya klik URL ini Tanpa Smelter, Pemerintah Tak Tahu Potensi Emas Freeport
Pemerintah mengaku tak tahu menahu mengenai potensi emas PT Freeport Indonesia. Hal ini disinyalir karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tidak memiliki fasilitas pengolahan (smelter).
Selengkapnya klik URL ini Izin Freeport tetap rasa Kontrak Karya
Inilah karpet merah bagi FreeportMcMoran dari Indonesia. Lewat Peraturan Menteri ESDM No.15/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, pemerintah memberi kelonggaran bagi Freeport.
Selengkapnya klik URL ini Falah Amru Kritik Pemerintah yang Melarang Ekspor Konsentrat Mentah
Anggota Komisi VII DPR, Falah Amru menyoalkan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat mentah sejak 12 Januari 2014 lalu. Menurutnya, meski setelah itu, diberikan kelonggaran ekspor dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain, membangun smelter, membayar bea keluar dan lain sebagainya.
Selengkapnya klik URL ini Tuntut Penerbitan Izin Ekspor Konsentrat, Karyawan Freeport Demo
Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) dan perusahaan privatisasi serta kontraknya bergerak dari Lapangan Timika Indah menuju Kantor Bupati Mimika di Kampung Karang Senang-SP3 Timika, Papua, Jumat (17/2/2017).
Selengkapnya klik URL ini Ini Tarif Baru Bea Keluar Ekspor Produk Mineral Logam
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Selengkapnya klik URL ini Stok mineral mentah penambang menumpuk
Para pengusaha mineral bauksit dan nikel menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar segera membuat petunjuk teknis atas ekspor mineral. Ini agar produsen tambang mineral bisa menentukan kuota ekspor.
Selengkapnya klik URL ini Sri Mulyani Patok Bea Keluar Tinggi untuk Nikel dan Bauksit
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merilis peraturan mengenai penyesuaian bea keluar bagi ekspor mineral setelah pemerintah kembali melakukan pelonggaran ekspor hingga lima tahun mendatang. Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 yang ditandatangani Sri Mulyani tanggal 9 Februari 2017 silam.
Selengkapnya klik URL ini Tarik Ulur Ekspor Konsentrat
Mengacu pada Undang- Undang tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 dan baru diberlakukan tahun 2014, perusahaan tambang sejatinya dilarang mengekspor konsentrat. Namun, mereka boleh mengekspor dengan catatan membangun pabrik pengolahan bijih mineral dan konsentrat (smelter).
Selengkapnya klik URL ini ESDM: Terserah Mau Bilang Operasi Freeport Ilegal atau Tidak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan menegaskan status usaha PT Freeport Indonesia, dan mengklaim kondisi operasional perusahaan masih berjalan dengan baik meski tidak melakukan ekspor selama sebulan terakhir.
Selengkapnya klik URL ini Rencana Gugat Aturan Ekspor Mineral Jonan Ditentukan Besok
Rencana gugatan terhadap dua Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di awal Januari lalu, yang disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi rupanya masih jalan di tempat menunggu hasil penyelidikan dari Ombudsman.
Selengkapnya klik URL ini Kenaikan BK Dilakukan Bagi Pembangunan Fasilitas Smelter
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan kenaikan tarif bea keluar dilakukan untuk kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) yang pengembangannya belum optimal.
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi Ekspor Mineral Jadi Ancaman Smelter
Sejumlah pengusaha smelter kecewa dengan kebijakan yang membuka kembali keran ekspor nikel dan bauksit. Aturan tersebut memberikan dampak negatif terhadap komitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan meningkatkan nilai tambah pertambangan sesuai amanat konstitusi.
Selengkapnya klik URL ini Bangun Smelter Lebih 75 Persen, Bebas Bea Keluar Ekspor Mineral
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bagi pengusaha tambang mineral dan batubara (minerba).
Selengkapnya klik URL ini Disetujui Pemerintah, Status Freeport jadi IUPK
Kementerian ESDM resmi menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Batalkan Pemberian IUPK Sementara bagi Freeport
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi mengganti status izin usaha PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian, pemerintah tidak jadi memberikan status IUPK sementara seperti yang diawacanakan sebelumnya.
Selengkapnya klik URL ini Sungguh Repot Mencari Jalan Keluar Ekspor untuk Freeport
Keputusan pemerintah untuk memperpanjang pelonggaran ekspor mineral cukup mengernyitkan dahi. Tak ayal, seluruh perhatian langsung tertuju ke Gunung Grasberg di Papua, tempat di mana perusahaan tambang Amerika Serikat bernama PT Freeport Indonesia beroperasi selama 40 tahun lebih.
Selengkapnya klik URL ini Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tambah Penerimaan Rp 5 Triliun
Pemerintah memutuskan ada sedikit perubahan lapisan tarif bea keluar ekspor konsentrat mineral tambang, menyusul implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan, pemerintah memutuskan ada 4 lapis tarif yang mengacu pada sejauh mana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang atau smelter bisa dilakukan.
Selengkapnya klik URL ini Keran Ekspor Dibuka, Jadi Angin Segar untuk Industri Minerba
Kebijakan terbaru di sektor mineral logam yang salah satunya terkait kebijakan membuka kembali keran ekspor bagi nikel kadar rendah dan bauksit untuk lima tahun mendatang, dipercaya dapat menjawab kebutuhan industri mineral dan batubara (Minerba) saat ini.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor Mineral Dibuka, Kemenperin Kebanjiran Keluhan
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku telah menerima banyaknya keluhan dari beberapa investor terkait keputusan pemerintah yang mengizinkan kembali ekspor mineral mentah tahun ini.
Selengkapnya klik URL ini Ini Penjelasan Bos Freeport soal Kabar Marah-Marah ke Anggota DPR
Jakarta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim mengklarifikasi kabar soal dirinya yang marah-marah pada Anggota Komisi VII Mochtar Tompo saat Rapat Dengar Pendapat komisi VII DPR dengan petinggi perusahaan tambang, kemarin (9/2/2017).
Selengkapnya klik URL ini Dicecar soal smelter, bos Freeport mengamuk dan bentak anggota DPR
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 12 Perusahaan Tambang yang salah satunya PT Freeport Indonesia berlangsung panas. Saat RDPU memasuki sesi akhir, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim marah ke Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo.
Selengkapnya klik URL ini Tagih Smelter, Anggota DPR Dibentak Presdir Freeport
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mukhtar Tompo mengklaim dimarahi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Chappy Hakim, usai rapat kerja di Komisi VII. Saat rapat, Mukhtar menyarankan PT. Freeport konsisten dalam menjawab pertanyaan soal pembangunan smelter.
Selengkapnya klik URL ini Temui Jonan, Antam Laporkan Perkembangan Proyek Smelter
Manajemen PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. mendatangi kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Pertemuan membahas rencana proyek hilirisasi tambang mineral perusahaan.
Selengkapnya klik URL ini Antam siapkan sumber emas baru
Negosiasi panjang PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam dengan PT Smelting Gresik dan PT Freeport Indonesia, akhirnya membuahkan hasil. Rabu (8/1) kemarin, ketiga perusahaan itu meneken kerjasama suplai anode slime untuk kebutuhan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Selengkapnya klik URL ini Hilirisasi Mineral Tugasnya Manufaktur, Bukan Tambang
Kebijakan terbaru di sektor mineral logam masih menjadi bahan diskusi yang ramai. Salah satunya terkait kebijakan membuka kembali keran ekspor bagi nikel kadar rendah dan bauksit untuk lima tahun mendatang. Bahkan, ada sebagian kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam industri mineral dan batubara.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Klaim PP No 1 tahun 2017 Tidak Bertentangan UU No 4 Tahun 2009
Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono mengklaim bahwa, Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2017 atas perubahan PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak melanggar peraturan perundangan undangan sebelumnya yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Cari Jalan tengah dengan Freeport
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ketentuan fiskal menjadi salah satu pembahasan dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan status itu agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali melakukan ekspor mineral hasil olahan alias konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Bentuk Verifikator Independen Pemeriksa Izin Ekspor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa syarat bagi perusahaan untuk memperoleh izin ekspor mineral mentah dan olahan (konsentrat) sangat ketat. Saking ketatnya, sampai saat ini belum ada perusahaan yang mendapatkankan izin ekspor mineral mentah dan olahan.
Selengkapnya klik URL ini Izin Ekspor Mineral Sepi Peminat Pasca Terbitnya Aturan Baru
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, sampai saat ini belum ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengajukan rekomendasi ekspor ore setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 pertengahan Januari lalu.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Bentuk Tim Verifikasi Smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk tim verifikasi independen yang bertugas mengevaluasi dan mengawasi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Laporan tim verifikator menjadi patokan perpanjangan izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini RDPU DPD RI Komisi II, 060217
Selengkapnya klik URL ini Siapkan Smelter Bukti Keseriusan Investor-Pemerintah
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan bahwa aturan untuk membangun smelter adalah bukti untuk melihat keseriusan investor untuk komitmen dengan pemerintah.
Selengkapnya klik URL ini Kawasan Industri Morowali Telah Ekspor Hasil Smelter US$ 990 Juta
Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) melakukan ekspor produk hasil pengolahan dan pemurnian (smelter) sebesar US$ 990 juta pada 2016. Dari jumlah tersebut, kawasan industri ini berkontribusi pada penerimaan negara sekitar Rp 1,7 triliun dalam bentuk PPN dan PPh badan.
Selengkapnya klik URL ini ESDM akan tunjuk surveyor pantau progres smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk verifikator indpenden untuk mengevaluasi dan mengawasi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) bagi perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan ekspor mineral.
Selengkapnya klik URL ini Siapkan Smelter Bukti Keseriusan Investor-Pemerintah
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan bahwa aturan untuk membangun smelter adalah bukti untuk melihat keseriusan investor untuk komitmen dengan pemerintah.
Selengkapnya klik URL ini Awasi Smelter, ESDM Tunjuk Lembaga Verifikator Independen
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menunjuk lembaga verifikator independen untuk mengawasi progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Sebab, progres pembangunan smelter menjadi salah satu syarat perusahaan tambang dapat memperoleh izin ekspor konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini Bupati Bantaeng Kritik Relaksasi Ekspor Mineral Mentah
Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengeritik kebijakan pemerintah pusat terkait relaksasi ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Permen ESDM No 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No 6 Tahun 2017. "Saya yakin itu (kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah, Red) kalau digugat ke MK pasti dibatalkan, karena bertentangan dengan undang-undang," kata Nurdin yang ditemui di Makassar, Senin (6/2).
Selengkapnya klik URL ini Kunjungan kerja ke Kampus Lapangan Pusdiklat Mineral dan Batubara (3Feb2017) dalam Rangka perencanaan pelaksanaan Diklat Operator Smelter Tahun 2017
Selengkapnya klik URL ini Freeport Ngotot Ingin Dapatkan Izin Ekspor Konsentrat
Freeport-McMoran Inc selaku pemegang saham terbesar PT Freeport Indonesia kembali bereaksi kepada Pemerintah Indonesia. Maklum saja, hampir sebulan ini anak usaha Freeport McMoran itu belum bisa menunaikan kegiatan ekspor konsentrat tembaga.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor Konsentrat, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Freeport
PT Freeport Indonesia hingga kini dilarang untuk melakukan ekspor konsentrat tambang sejak 12 Januari 2017. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor mineral terganjal sejumlah syarat
Perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan kegiatan ekspor mineral mentah masih terganjal beberapa syarat. Sehingga, sampai saat ini, belum ada perusahaan tambang yang mengajukan rekomendasi ekspor kepada Kementerian ESDM.
Selengkapnya klik URL ini IUPK-Sementara Freeport Melanggar Hukum Dan Asas Diskresi
Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar menyatakan kebijakan pemerintah untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus berstatus Sementara (IUPK-S) merupakan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum.
Selengkapnya klik URL ini Rapat pembahasan prioritas Judul RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia),020217
Selengkapnya klik URL ini Bahana: Kinerja Emiten Tambang Terdongkrak Aturan Baru
PT Bahana Securities memprediksikan kinerja sejumlah emiten pertambangan akan terdongkrak oleh aturan baru dari pemerintah. Awal tahun ini, Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang cukup mengejutkan pasar dengan merelaksasi aturan ekspor mineral.
Selengkapnya klik URL ini Duh, Harga Nikel Melemah Pasca-Babak Baru Sektor Tambang
Di tengah-tengah sentimen positif yang sedang membayangi harga komoditas dan mineral secara global, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam saja. Saat prospek harga mulai membaik dan beberapa kalangan sudah mengonfirmasikan bahwa perbaikan harga ini masih akan berlanjut, mengawali tahun ini, Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang cukup mengejutkan pasar dengan merelaksasi aturan ekspor mineral.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Diberi Izin Ekspor Sementara, Ini Alasannya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara untuk PT Freeport Indonesia. Izin ini diberikan agar penambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga, yang tak dilakukan sejak 11 Januari lalu.
Selengkapnya klik URL ini Kejar Pertumbuhan Industri 5,5 Persen, Pemerintah Pacu Pengembangan Smelter
Pemerintah terus berupaya memacu program hilirisasi industri pertambangan melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Hal ini dalam upaya mencapai sasaran pembangunan industri non-migas pada 2017 yang ditargetkan tumbuh 5,5 persen.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor Mineral Mentah Dibuka, Kemenperin: Jangan Sampai Rugikan Industri Smelter
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 1/2017). Aturan ini membuka peluang bagi perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk mengekspor mineral mentah jenis tertentu.
Selengkapnya klik URL ini Three-hour license service for energy sector launched_Jakarta Post_30Jan2017
Selengkapnya klik URL ini Freeport Indonesia ‘Adjusting' To New Regulation_JakartaPost_30Januari2017.pdf
Selengkapnya klik URL ini Freeport Profit Misses Estimates as Indonesia Lags Forecast_26Jan2017
Selengkapnya klik URL ini Foreign direct investment growth in Indonesia slows in Q4_Reuter_26Jan2017
Selengkapnya klik URL ini Amman Mineral Disebut Ajukan Status Izin Pertambangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang merupakan nama baru dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), telah mengajukan perubahan status izin usaha dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Mengapa Izin "Smelter" Tak Masuk ke Dalam Perizinan Tiga Jam ESDM?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja meluncurkan layanan perizinan tiga jam bernama ESDM3J untuk usaha di bidang minyak dan gas bumi (migas) dan bidang ketenagalistrikan.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Berharap AMNT Bangun Smelter Sendiri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap agar sebaiknya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sebelumnya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tembaga sendiri.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Minta Amman Bangun Fasilitas Smelter Sendiri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga di dalam negeri. Amman yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang merupakan pemegang Kontrak Karya generasi ke-4.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor Mineral Mentah Kembali Dibuka, Pengusaha Smelter Merasa Dirugikan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini membuka peluang bagi perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk mengekspor mineral mentah jenis tertentu dan konsentrat (mineral yang telah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).
Selengkapnya klik URL ini Freeport Tutup Operasi Tambang Terbuka
Kepolisian Resor Mimika, Papua mengharapkan proses relokasi pekerja tambang terbuka Grasberg PT Freeport ke bagian lain di lingkungan perusahaan itu berlangsung lancar tanpa masalah.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Incar 83 Persen Investasi dari Energi dan Mineral
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp568 triliun pada tahun ini. Angka ini mengambil angka 83,67 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp678,8 triliun.
Selengkapnya klik URL ini Menjaga Tren Positif Investasi
Akhir pekan lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp612,8 triliun, meningkat 12,4% bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp545,4 triliun.
Selengkapnya klik URL ini Luncurkan ESDM3J, BKPM: 50% Investasi Berasal dari Sektor Energi
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hari ini resmi meluncurkan program layanan 3 jam perizinan terkait infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM3J. Turut hadir dalam peluncuran program ini Kepala BKPM Thomas Lembong dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Selengkapnya klik URL ini BKPM Prediksi Kontribusi Investasi Sektor ESDM Hingga 50%
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memprediksi kontribusi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai 20 persen hingga 50 persen pada tahun-tahun mendatang.
Selengkapnya klik URL ini BK Ekspor Konsentrat Harus Sejalan dengan Progres Smelter
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait bea keluar ekspor konsentrat untuk perusahaan pertambangan. Melalui aturan ini, perusahaan tambang yang akan mengekspor konsentrat harus terlebih dahulu membayar bea keluar yang besarannya akan ditentukan pemerintah.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah beri kelonggaran perusahaan bangun smelter
Kementerian ESDM ingin mendorong perusahaan tambang agar mudah untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri sesuai kapasitasnya.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Akan Kurangi Pekerja dan Produksi, Ini Kata Jonan
Pemerintah berharap PT Freeport Indonesia menganulir rencana pengurangan pekerja dan produksi. Izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu diberikan bila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Selengkapnya klik URL ini Menperin: Ekonomi Morowali tumbuh 60 persen karena hilirisasi
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mendukung penuh kebijakan hilirisasi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pembangunan smelter karena kewajiban hilirisasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contohnya di Morowali Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 60 persen.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Diminta Bangun Smelter di Papua
Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di wilayah Papua.
Selengkapnya klik URL ini Menkeu: Bea Keluar Ekspor Konsentrat Mengacu Progres Smelter
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan penetapan bea keluar ekspor konsentrat mineral tambang akan mengacu pada progres fasilitas pengolahan atau smelter. Artinya, tinggi rendahnya bea keluar ekspor yang harus dibayarkan pemegang izin usaha pertambangan bergantung pada cepat atau lambannya pembangunan smelter.
Selengkapnya klik URL ini Segini Nilai Investasi di PT TMU Smelter Bantaeng
Nilai investasi industri smelter PT Titan Mineral Utama (TMU) senilai Rp 5 triliun. Hal itu disampaikan President Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Taufik Fachruddin, kepada TribunBantaeng.com, Rabu (25/1/2017).
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi Ekspor Mineral Tuai Protes Investor Smelter
Kebijakan relaksasi ekspor mineral yang baru diberlakukan pemerintah belum lama ini menuai banyak protes dari investor asing yang tengah melakukan pembangunan smelter.
Selengkapnya klik URL ini Sentimen Anti-China Diyakini BKPM Tak Mempan Ganggu Investasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meramal realisasi investasi China diperkirakan akan mendominasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Selengkapnya klik URL ini Nilai Investasi 2017 Diprediksi Melambung, Ini Sejumlah Katalisnya
Mandiri Sekuritas memprediksi investasi yang masuk ke Indonesia pada 2017 akan lebih tinggi dibandingkan dengan 2016. Analis Mandiri Sekuritas Leo Rinaldy dan Wisnu Trihatmojo memaparkan nilai investasi pada 2017 diprediksi melambung seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi naik hingga 5,1%.
Selengkapnya klik URL ini Jokowi Plinplan, BKPM Banjir Keluhan Investor Smelter
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku dibanjiri keluhan dari investor fasilitas pemurnian mineral (smelter) pasca pemerintah melonggarkan relaksasi ekspor mineral melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini Bank Mandiri dan BNI Siapkan Kredit Jumbo untuk Proyek Smelter
Dua bank pelat merah, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana menyalurkan pinjaman ke perusahaan tambang yang berniat membangun pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Tiga Produsen Feronikel Beroperasi di Semester I 2017
Kementerian Perindustrian memproyeksikan adanya pertumbuhan industri logam pada tahun ini. Catatan Kementerian menyebutkan, pada kuartal pertama tahun ini akan ada tiga proyek hilir logam yang mulai beroperasi.
Selengkapnya klik URL ini Ombudsman akan Panggil Menteri ESDM terkait Terbitnya Peraturan Minerba
Ombudsman Republik Indonesia akan mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebagai pihak penyusun dan pengambil kebijakan dua Peraturan Menteri ESDM, yaitu Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
Selengkapnya klik URL ini Makin Cepat Bangun Smelter, Makin Kecil Bayar Bea Keluar Ekspor
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang belum mengeluarkan aturan baru terkait tarif bea keluar ekspor konsentrat. Namun, sejumlah ketentuan dipastikan akan tertera dalam aturan baru nantinya.
Selengkapnya klik URL ini Dua Smelter Senilai Rp 6,4 Triliun Segera Beroperasi di Bantaeng
Dua smelter senilai Rp 6,4 triliun yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan akan segera beroperasi pada 2017 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah usai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulsel di Makassar, Senin (23/1/2017).
Selengkapnya klik URL ini SENTIMEN PASAR 24 JANUARI: Peluang Kebijakan Trump, Aturan Free-Float
Kebijakan Trump. Sebagian besar pelaku usaha di Tanah Air optimistis, bahkan mengincar peluang dari arah kebijakan Presiden Ke-45 AS Donald J. Trump yang bakal lebih protektif terhadap sejumlah mitra dagangnya, terutama China. (Bisnis Indonesia)
Selengkapnya klik URL ini Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin (23/1/2017), terkait dugaan maladministrasi dalam pembuatan regulasi tentang relaksasi mineral.
Selengkapnya klik URL ini ANTM fokus memperluas pabrik feronikel tahun ini
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan menggenjot konstruksi Proyek Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH). Perusahaan tambang pelat merah ini menyiapkan Rp 2,56 triliun untuk belanja modal 2017.
Selengkapnya klik URL ini Sri Mulyani Keluarkan Aturan Bea Keluar Konsentrat Pekan Ini
Menurut Suahasil, tarif bea keluar sebesar 10 persen ditetapkan untuk bahan mineral mentah. Sementara untuk yang sudah diolah berdasarkan proses kemajuan pembangunan smelter, tarif akan terbagi dalam beberapa layer.
"Yang 10 persen itu benara-benar untuk raw (mentah). Kalau belum sama sekali diolah, bea keluar paling tinggi. Sedangkan kalau sudah ada kemajuan pembangunan smelter, makin maju progress-nya, bea keluar makin rendah," jelas dia.
Terkait layer, Suahasil menegaskan masih dalam proses diskusi. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi perusahaan tambang dalam pembangunan smelter. Artinya semakin tinggi kemajuan pembangunan smelter, bea keluar yang ditetapkan semakin rendah.
"Layer bisa jadi berubah, ini lagi didiskusikan apakah sama atau ada alternatif yang lain. Pokoknya untuk memastikan perusahaan memiliki insentif mengejar progres. Dikasih insentif, makin tinggi progresnya, maka bea keluar makin rendah," ujar dia.
Sebelumnya, untuk kemajuan fisik smelter nol sampai 7,5 persen, tarif bea keluar ekspor dikenakan 7,5 persen. Sedangkan kemajuan fisik 7,5 persen sampai 30 persen, bea keluar dipungut tarif 5 persen, sementara di atas 30 persen, maka bebas tarif bea keluar.
Selengkapnya klik URL ini "Yang 10 persen itu benara-benar untuk raw (mentah). Kalau belum sama sekali diolah, bea keluar paling tinggi. Sedangkan kalau sudah ada kemajuan pembangunan smelter, makin maju progress-nya, bea keluar makin rendah," jelas dia.
Terkait layer, Suahasil menegaskan masih dalam proses diskusi. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi perusahaan tambang dalam pembangunan smelter. Artinya semakin tinggi kemajuan pembangunan smelter, bea keluar yang ditetapkan semakin rendah.
"Layer bisa jadi berubah, ini lagi didiskusikan apakah sama atau ada alternatif yang lain. Pokoknya untuk memastikan perusahaan memiliki insentif mengejar progres. Dikasih insentif, makin tinggi progresnya, maka bea keluar makin rendah," ujar dia.
Sebelumnya, untuk kemajuan fisik smelter nol sampai 7,5 persen, tarif bea keluar ekspor dikenakan 7,5 persen. Sedangkan kemajuan fisik 7,5 persen sampai 30 persen, bea keluar dipungut tarif 5 persen, sementara di atas 30 persen, maka bebas tarif bea keluar.
Menko Luhut 'Pasang Badan' Buat Pemerintah kepada Pelaku Usaha Minerba Bikin Smelter
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku bakal menjaminkan dirinya buat para pelaku industri minerba dalam membangun persyaratan pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat dengan jangka waktu lima tahun.
Selengkapnya klik URL ini Soal Smelter, Menko Luhut: Saya Akan Turun Langsung!
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan jaminan bahwa fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat segera terbangun dengan waktu lima tahun. Jaminan yang diberikannya adalah dirinya sendiri.
Selengkapnya klik URL ini Proggres Smelter Perusahaan Tambang Tentukan Izin Ekspor Minerba
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan ekspor mineral konsentrat ke tangan perusahaan pertambangan yang saat ini membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Optimistis dalam 5 Tahun Smelter Terbangun
Pemerintah optimistis dalam lima tahun ke depan, yakni pada 2022 tidak ada lagi ekspor konsentrat, karena smelter telah dibangun oleh perusahaan tambang di dalam negeri. Saat ini, pemerintah masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspor konsentrat dengan sejumlah persyaratan yang ketat, menyusul dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2017 serta Permen ESDM No 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No 6 Tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang yang tak Bangun Smelter
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 terkait izin usaha pertambangan yang merupakan revisi keempat dari PP Nomor 23 Tahun 2010 ini dikeluarkan pemerintah untuk bisa menertibkan persoalan hilirisasi di sektor tambang. Salah satu yang ditegaskan dalam peraturan tersebut adalah pencabutan izin usaha tambang perusahaan yang tak kunjung membangun smelter.
Selengkapnya klik URL ini Awasi Pembangunan Smelter, KESDM Siapkan Verifikator Independen
Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan lelang verifikator independen sebagai pengawas pembangunan pengolahan dan pemurnian (smelter) yang dilakukan perusahaan tambang.
Selengkapnya klik URL ini PP Minerba untuk Kepastian Usaha
Penerbitan sejumlah aturan baru dalam pengelolaan sumber daya mineral oleh perusahaan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Selengkapnya klik URL ini Pembangunan Smelter Freeport Diverifikasi Tiap 6 Bulan
Pemerintah akan mengawasi pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian bahan tambang milik Freeport setiap 6 bulan. Hal itu dilakukan untuk menjamin agar pihak Freeport memenuhi kewajibannya membangun smelter dalam lima tahun ke depan. Selama bertahun-tahun, pembangunan itu belum dilakukan.
Selengkapnya klik URL ini Ekspor Mineral Mentah Kembali Dibuka, Ini Penjelasan ESDM
Pasca berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tetapi belum sampai tahap pemurnian) per 11 Januari 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 (Permen ESDM 5/2017), dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 (Permen ESDM 6/2017).
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Bentuk Tim Independen Pengawas Pembangunan Smelter
Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM membentuk tim independen untuk mengawasi jalannya pembangunan smelter perusahaan-perusahaan tambang. Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot mengatakan tim pengawas ini bertugas untuk melakukan verifikasi atas pembangunan smelter.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Evaluasi Kemajuan Smelter Tiap 6 Bulan
Pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter yang dilakukan perusahaan tambang, setiap enam bulan sekali, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan pemerintah. Jika tidak terdapat kemajuan, maka pemerintah akan mencabut fasilitas ekspor konsentrat yang diberikan kepada perusahaan tambang.
Selengkapnya klik URL ini Menyoal Ekspor Minerba Mentah
Di tengah penolakan masif terhadap kebijakan relaksasi ekspor Minerba Mentah, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan.
Selengkapnya klik URL ini Wakil Menteri ESDM Ancam Cabut Izin Ekspor Konsentrat Perusahaan yang Tak Serius Bangun Smelter
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengingatkan kepada pengusaha mineral dan batu bara (minerba) untuk membuat smelter jika ingin melakukan kegiatan ekspor.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Tak Bergeming Terhadap Gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Relaksasi Ekspor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tetap akan menerapkan dua Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
Selengkapnya klik URL ini Dua Permen dalam Proses Gugatan, ESDM Tak Boleh Beri Rekomendasi Izin Ekspor
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Kementerian ESDM untuk tidak menerbitkan rekomendasi izin eskpor mineral mentah dan konsentrat selama dua peraturan yaitu Permen ESDM No.5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No.6 Tahun 2017 masih dalam proses gugatan.
Selengkapnya klik URL ini Industri Smelter Siap Serap Nikel Kadar Rendah
PEMERINTAH kini mewajibkan industri hilir menyerap nikel kadar rendah di bawah 1,7% dari total kapasitas produksi fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter).
Selengkapnya klik URL ini Copper Miners Left In Lurch As Indonesia Lets Export Rules Lapse_Bloomberg12Jan2017
Selengkapnya klik URL ini Mineral exports hang in balance with planned revision_JakartaPost12Jan17
Selengkapnya klik URL ini PressConference, Menolak Kebijakan Minerba yang tidak Pro Kepentingan Nasional, 18 Jan '17
Selengkapnya klik URL ini Rapat kebijakan hilirisasi mineral, Gedung Kementerian Perindustrian, 18 Jan '17
Selengkapnya klik URL ini Berkompromi dengan Industri
Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara idealnya menjadi jalan tengah untuk merangsang tata kelola industri yang efektif.
Selengkapnya klik URL ini Serius Bangun Smelter, Dapat Izin Ekspor Konsentrat
Pemerintah memberikan batas waktu lima tahun untuk membangun pabrik pemurnian yang progress pembangunannya dimonitor secara periodik per enam bulan.
Selengkapnya klik URL ini Bayar Mahal Bea Keluar atau Bangun Smelter
Tim tarif yang dikomandoi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, segera menetapkan tarif bea keluar ekspor mineral dan batubara (batubara) yang baru direlaksasi.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Didesak Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah maupun konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini Sulawesi jadi Andalan Kemenperin Genjot Industri Smelter
Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara dan Morowali di Sulawesi Tengah sebagai salah satu prioritas dalam program pengembangan basis industri logam.
Selengkapnya klik URL ini Kemenkeu Segera Tetapkan Besaran Bea Keluar Ekspor Konsentrat
Kementerian Keuangan menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait ketentuan bea keluar ekspor konsentrat mineral tambang oleh pengusaha tambang di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Dua Permen ESDM Melanggar UU, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan ke MA
Koalisi Masyarakat Sipil akan mengajukan uji materil Peraturan Menteri ESDM No.05 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA) minggu ini.
Selengkapnya klik URL ini PWYP Indonesia Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat.
Selengkapnya klik URL ini Minta Perpanjangan Operasi Hingga 2041, Freeport Bersedia Ubah KK Menjadi IUPK
PT Freeport Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah atas kesediaannya untuk merubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selengkapnya klik URL ini Dua Permen ESDM Kawal PP Nomor 1 Tahun 2017
Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai petunjuk pelaksanaan PP No. 1/2017.
Selengkapnya klik URL ini Ini 6 Arahan Presiden Jokowi Soal Hilirisasi Pertambangan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, kemarin (10/01), mengikuti rapat terbatas terkait hilirisasi mineral yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Selengkapnya klik URL ini Industri Tambang Berada di Ujung Tanduk?
Perlambatan ekonomi dunia telah membuat permintaan komoditas barang tambang menurun.
@jitunews http://www.jitunews.com/read/49227/industri-tambang-berada-di-ujung-tanduk#ixzz4VuJ4M2u2
Selengkapnya klik URL ini @jitunews http://www.jitunews.com/read/49227/industri-tambang-berada-di-ujung-tanduk#ixzz4VuJ4M2u2
FGD Perumusan Peningkatan Iklim Usaha Pada Sektor Industri Logam, Gedung Kementerian Perindustrian, 16 Jan '17
Selengkapnya klik URL ini Vale: Dibukanya Keran Ekspor Akan Membuat Harga Nikel Jatuh
Pemerintah Indonesia kembali membuka keran ekspor bijih nikel terhitung sejak 12 Januari 2017 kemarin. Kebijakan ini sebenarnya ingin mendorong pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) nikel di dalam negeri. Namun kebijakan ini malah membuat harga nikel terkoreksi dan bisa berimbas pada pembangunan smelter. Meski hanya nikel kadar rendah kurang dari 1,7 persen yang dizinkan ekspor dalam jumlah terbatas.
Selengkapnya klik URL ini Aturan Ekspor Berubah-ubah Bingungkan Pengusaha
Industri tambang global langsung merespons perubahan kebijakan ekspor tambang RI. Aturan ekspor baru meresahkan perusahaan asing yang telah berinvestasi smelter.
Selengkapnya klik URL ini Kapasitas Smelter Bakal Naik
Pemerintah meyakini ekspor bijih nikel dan bauksit dengan persyaratan menyuplai minimal 30% untuk smelter bakal mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian kedua komoditas mineral itu di Tanah Air.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Revisi Aturan, Saham Freeport Terjun 3,78 Persen
Investor Freeport McMoran Inc menyambut negatif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 Atas Perubahan Keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Indonesia tetapkan perubahan ketentuan ekspor mineral mentah
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa persyaratan lewat PP No. 1 Tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini Smelter Baru Dongkrak Kontribusi Manufaktur terhadap PDB
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa naik menjadi di atas 20% tahun ini, seiring beroperasinya beberapa pabrik pemurnian dan mineral (smelter) baru.
Selengkapnya klik URL ini 32 Smelter Senilai US Miliar Beroperasi di Indonesia
Terdapat 32 perusahaan pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter yang telah beroperasi di Indonesia dengan total investasi mencapai 20 miliar dollar AS sejak 2012 hingga 2016. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Tambang Dapat Waktu Bangun Smelter 5 Tahun
Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam waktu lima tahun ke depan. Pembangunan smelter ini untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi mineral.
Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam waktu lima tahun ke depan. Pembangunan smelter ini untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi mineral.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam waktu lima tahun ke depan. Pembangunan smelter ini untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi mineral.
Kunjungan kerja ke PT.Bintang Smelter Indonesia - Konawe Selatan, 12 Jan '17
Selengkapnya klik URL ini Kemenperin Pacu Kawasan Industri Berbasis Smelter
Kementerian Perindustrian memacu percepatan pembangunan Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu prioritas dalam program pengembangan basis industri logam.
Selengkapnya klik URL ini Menperin: Ada Pekerja Asing di Industri Smelter Hanya Sementara
Tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada industri smelter di dalam negeri, khususnya kawasan industri Morowali hanya bersifat sementara. Penggunaan pekerja asing ini hanya selama proses pembangunan industri di kawasan tersebut berlangsung.
Selengkapnya klik URL ini Industri Smelter di Morowali Serap Investasi Rp 78 Triliun
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu prioritas program pengembangan berbasis industri logam.
Selengkapnya klik URL ini undangan Pertemuan antara Bapak Direktur Jenderal ILMATE dengan Pelaku Usaha dan Asosiasi Industri Logam
Yth. Bapak dan Ibu
Anggota AP3I
Bersama ini kami sampaikan undangan Pertemuan antara Bapak Direktur Jenderal ILMATE dengan Pelaku Usaha dan Asosiasi Industri Logam yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2017
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Garuda Lantai 2
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Mohon konfirmasi kehadirannya paling lambat hari Kamis, 12 Januari 2017 dengan mengembalikan lembar konfirmasi via email Sdr. Abdullah Enstein ([email protected])
Terima Kasih
Sekretariat AP3I
Selengkapnya klik URL ini Anggota AP3I
Bersama ini kami sampaikan undangan Pertemuan antara Bapak Direktur Jenderal ILMATE dengan Pelaku Usaha dan Asosiasi Industri Logam yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2017
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Garuda Lantai 2
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Mohon konfirmasi kehadirannya paling lambat hari Kamis, 12 Januari 2017 dengan mengembalikan lembar konfirmasi via email Sdr. Abdullah Enstein ([email protected])
Terima Kasih
Sekretariat AP3I
Petrokimia Gresik Menanti Berkah dari Proyek Smelter Freeport
Manajemen PT Petrokimia Gresik mendukung langkah pemerintah yang memperpanjang masa berlakunya relaksasi ekspor mineral mentah dengan syarat perusahaan tambang di Indonesia harus menyelesaikan pembangunan smelter-nya.
Selengkapnya klik URL ini Bahas Smelter, Jokowi Mewanti-wanti Batasan Pengelolaan SDA
Presiden Joko Widodo mengatakan pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan nasional. Ini diungkapkan Jokowi dalam pengantar rapat terbatas yang membahas relaksasi ekspor konsentrat perusahaan tambang.
Selengkapnya klik URL ini Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Larang Ekspor Mineral
Pengusaha pengolahan dan pemurnian mineral meminta pemerintah tetap konsisten menerapkan pelarangan ekspor mineral olahan ( konsentrat ) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (minerba).
Selengkapnya klik URL ini AP3I : Pemerintah Harus Menjaga Iklim Investasi Smelter
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mendesak pemerintah untuk menjaga iklim investasi pembangunan smelter yang saat ini sedang berlangsung. Hal itu terkait rencana akan diterbitkanya perubahan ke-4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Selengkapnya klik URL ini PRESS RELEASE AP3I (090117), Terkait Rencana Revisi ke-4 atas PP No.23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara
Selengkapnya klik URL ini PRESS RELEASE AP3I, Terkait Rencana Revisi ke-4 atas PP No.23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara
PRESS RELEASE AP3I, Terkait Rencana Revisi ke-4 atas PP No.23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara
Selengkapnya klik URL ini Industri Smelter Minta Pemerintah Tidak Perpanjang Relaksasi Ekspor Mineral
PEMERINTAH segera memutuskan arah kebijakan ekspor mineral konsentrat seiring mendekatnya batas waktu yang jatuh pada 11 Januari 2017. Kebijakan itu akan tertuang dalam perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini AP3I Minta Presiden Jokowi Konsisten Jalankan Amanah UU Minerba
Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso mengatakan bahwa AP3I yang terdiri dari 23 perusahaan smelter diantaranya sektor mineral nikel, tembaga, besi, mangan, zircon, timah, dan silica yang sebagian besar berdiri pada kurun waktu tahun 2014 – 2016 telah merealisasikan investasi total mencapai USD20 milyar.
Selengkapnya klik URL ini Freepot berpeluang ekspor mineral mentah lagi
Pemerintah pasang badan untuk meloloskan ekspor mineral mentah jenis konsentrat tembaga pasca 12 Januari 2017. Pemerintah berkeyakinan, pelonggaran ekspor mineral mentah tersebut tidak melanggar Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Selengkapnya klik URL ini Industri Smelter Minta Pemerintah Tidak Perpanjang Relaksasi Ekspor Mineral
Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pelonggaran atau relaksasi ekspor mineral dan batubara (minerba) melalui pengambilan keputusan final hari ini, Selasa (10/1) di kantornya
Selengkapnya klik URL ini Asosiasi Smelter Minta Jokowi Setop Ekspor Mineral Mentah
Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pelonggaran atau relaksasi ekspor mineral dan batubara (minerba) melalui pengambilan keputusan final hari ini, Selasa (10/1) di kantornya
Selengkapnya klik URL ini Jokowi Buat Putusan Final Smelter dan Ekspor Mineral Hari Ini
Pemerintah akan mengambil kebijakan final relaksasi ekspor mineral mentah dan kewajiban pembangunan smelter bahan galian tambang di kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. RI 1 dijadwalkan bakal menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait untuk mengambil keputusan atas isu tersebut pada pukul 15.00 WIB nanti.
Selengkapnya klik URL ini Kontrak Karya Jadi Izin Usaha Tambang, Bagaimana Nasib Smelter?
Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi ekspor mineral mentah diputuskan Presiden Selasa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah akan diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas Selasa (10/1).
Selengkapnya klik URL ini Cuma produsen tembaga nikmati relaksasi ekspor
Para penambang komoditas tembaga bakal bernapas lega. Presiden Joko Widodo memang belum mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan surat tanggal 28 Desember 2016 yang diteken Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, hanya konsentrat tembaga yang bisa mendapatkan relaksasi ekspor.
Selengkapnya klik URL ini Gandeng Swasta, Antam Bangun Smelter di Maluku
PT Antam (Persero) Tbk akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Halmahera Timur, Maluku. Untuk membangun smelter ini, Antam menunjuk konsorsium yang berisikan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
Selengkapnya klik URL ini Petrokimia Gresik Dukung Pembangunan Smelter Freeport
PT Petrokimia Gresik mendukung rencana pembangunan pabrik pengolahan mineral atau smelter PT Freeport Indonesia. Pembangunan smelter itu bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan nasional, khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi.
Selengkapnya klik URL ini Awal Februari, Lima Tungku Smelter VDNI Mulai Beroperasi
PT Virtue Dragon Nikel Internasional menargetkan lima tungku smelter yang tengah dibangun dapat beroperasi pada februari 2017.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Usulkan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan perpanjangan ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat. Sedianya izin ekspor konsentrat itu berakhir pada 11 Januari 2017 nanti. Perpanjangan batas waktu ekspor konsentrat itu tercantum dalam usulan Kementerian ESDM terkait revisi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Jonan-Arcandra Kirim Surat ke Darmin Soal Kebijakan Hilirisasi Mineral
Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Usulkan Enam Jenis Ore yang Tak Dapat Relaksasi Ekspor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merekomendasikan enam jenis ore yang tidak bisa mendapatkan fasilitas relaksasi ekspor di tahun ini. Rekomendasi ini rencananya murni usulan Kementerian ESDM di dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Minister Luhut opposes ease in raw mineral exports_Jakarta Post_05 Jan 2017
Minister Luhut opposes ease in raw mineral exports
Selengkapnya klik URL ini Batan: Ada Energi Alternatif Lain di Indonesia, Thorium
Thorium merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga thorium/PLTT). Dari pengolahan thorium ini maka akan menghasilkan energi uranium.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah hati-hati putuskan ekspor bijih mineral
Pemerintah masih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan soal pelonggaran ekspor bijih mineral. Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan kebijakan ekspor bijih mineral.
Selengkapnya klik URL ini Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu.
Selengkapnya klik URL ini Soal Ekspor Freeport, Kemendag Tunggu Rekomendasi Jonan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan belum mendapat angka rekomendasi ekspor konsentrat mineral dan batu bara (minerba) PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 11 Januari mendatang.
Selengkapnya klik URL ini Central Omega segera produksi nickel pig iron
Tahun 2017 bakal menjadi catatan penting dalam perjalanan bisnis PT Central Omega Resources Tbk. Mulai Maret, perusahaan ini menjadwalkan produksi perdana nickel pig iron dari pabrik pemurnian dan pengolahan mineral mentah (smelter) tahap I. Proses pembangunan smelter itu sudah sampai tahap commissioning atau uji instalasi terpasang.
Selengkapnya klik URL ini Apemindo: Freeport Bisa Ekspor Konsentrat, Kenapa Nikel Tak Bisa?
Rencana pemerintah membuka kran ekspor mineral mentah pasca 12 Januari 2017 dinilai akan membantu perusahaan, khususnya perusahaan tambang penghasil nikel dan bauksit untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Tak Bersertifikat, 3 Ribu Izin Usaha Tambang Terancam Dicabut
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan sebanyak 3.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak akan berlaku lagi tahun ini, seiring dengan tidak adanya sertifikasi Clear and Clear (CnC) yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang tersebut.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Kebut Aturan Main Perjanjian Jual Beli Listrik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menginjak penuh pedal gas untuk merampungkan aturan main sektor ketenagalistrikan terkait perjanjian jual-beli listrik antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).
Selengkapnya klik URL ini Katalis positif membalut nikel
Dorongan dari sektor manufaktur China yang positif jadi pendongkrak utama harga nikel di awal perdagangan tahun 2017 ini. Analis menduga peluang kenaikan akan terjaga setidaknya hingga pertengahan pekan sebelum rilis data tenaga kerja AS.
Selengkapnya klik URL ini Benarkah Smelter Belum Terwujud, Ini Alasannya
Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Eny Maulani mengakui perjuangan komisi untuk pembangunan smelter oleh Freeport di Gresik belum terwujud sampai saat ini.
Selengkapnya klik URL ini Smelter Freeport Masuk Rekor MURI
Pabrik peleburan dan pemurnian (smelter) tembaga PT Freeport Indonesia menerima piagam Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) pada hari ini, di Jakarta. Piagam MURI diserahkan oleh Ketua Umum MURI Jaya Suprana kepada Presiden Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim, terkait PT Smelting Gresik yang didirikan oleh Freeport Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Proyek listrik & smelter diincar pekerja China
Sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit ketenagalistrikan dan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) menjadi incaran para pekerja kasar asing asal China.
Selengkapnya klik URL ini Rapat Perdana Bos Baru Freeport dengan DPR, Bahas Apa?
Komisi VII DPR RI menggelar rapat perdana dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru, Chappy Hakim dan jajarannya, hari ini, Rabu 7 Desember 2016. Rapat kali ini, membahas progres kewajiban pembangunan smelter, atau fasilitas pengolahan mineral oleh Freeport di Gresik, Jawa Timur.
Selengkapnya klik URL ini FGD Ketenagakerjaan di sektor Industri Smelter, Gedung Kemenperin,28 Des 2016
Pembicara
1.Bpk Gusti Putu
2. Bpk Alex Barus ( SMI )
3. Bpk Yudanus Dekiwanto ( Direktur izin tinggal - kementerian Imigrasi )
4. Rachmawati Yuanidar ( Direktur Pengunaan TKA - Kementerian Tenaga Kerja )
5. Rudy Rusmudi ( Virtue Dragon )
6. Bpk Kristo ( ESDM )
Selengkapnya klik URL ini 1.Bpk Gusti Putu
2. Bpk Alex Barus ( SMI )
3. Bpk Yudanus Dekiwanto ( Direktur izin tinggal - kementerian Imigrasi )
4. Rachmawati Yuanidar ( Direktur Pengunaan TKA - Kementerian Tenaga Kerja )
5. Rudy Rusmudi ( Virtue Dragon )
6. Bpk Kristo ( ESDM )
Pamor nikel Antam kembali bersinar
Relaksasi aturan ekspor mineral mentah akan mulai berlaku Januari tahun depan. Dimulainya aturan ini berpeluang mendongkrak kinerja emiten tambang. Salah satu emiten yang berpotensi mengalap berkah adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
Selengkapnya klik URL ini Indonesia May Allow Some Bauxite and Nickel Ore Exports Minister_JAkartaGlobe23Des2016
Indonesia May Allow Some Bauxite and Nickel Ore Exports Minister_JAkartaGlobe23Des2016
Selengkapnya klik URL ini Indonesia to allow export of mineral concentrates if conditions are met_YahooFinance14Des2016
Indonesia to allow export of mineral concentrates if conditions are met_YahooFinance14Des2016
Selengkapnya klik URL ini Gandeng China, Cakra Mineral (CKRA) Bangun 2 Smelter Rp1,7 Triliun
Emiten tambang PT Cakra Mineral Tbk. membangun dua unit membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter feronikel dan baja dengan menggandeng perusahaan asal China senilai Rp1,7 triliun.
Selengkapnya klik URL ini Izin ekspor bijih mineral sesuai realisasi smelter
Rencana pemerintah tetap membuka keran ekspor bijih mineral tambang pada 12 Januari 2017 tak menggugurkan kewajiban perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang alias smelter.
Selengkapnya klik URL ini APB3I Klaim Ekspor Mineral akan Datangkan Devisa Rp18 Triliun
Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyampaikan pendapat, informasi dan dukungan atas rencana revisi kebijakan ekspor mineral khususnya bauksit.
Selengkapnya klik URL ini Jokowi Resmikan Smelter Terbesar di Dunia Milik China Di Indonesia,Freeport jilid 2 kah?
Sejarah baru diukir di Sulawesi Tengah. Pabrik pengolahan bijih nikel (smelter) yang disebut-sebut bakal terbesar di dunia, diresmikan Presiden Joko Widodo, di lokasi pabrik itu di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (29/5).
Selengkapnya klik URL ini Revisi PP Minerba, ESDM Tegaskan Tidak akan Memberikan Izin Ekspor Mineral Mentah
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan izin ekspor terhadap tambang mineral nikel dan bauksit (Mineral mentah).
Selengkapnya klik URL ini Vale Indonesia Jajaki Rangkul Mitra Bangun Smelter Soroako
PT Vale Indonesia berencana merangkul sejumlah mitra demi membangun kembali pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel di Soroako, Sulawesi Selatan.
Selengkapnya klik URL ini Boleh Ekspor, Perusahaan Tambang Tetap Wajib Bangun Smelter
"Setiap tahun harus ada (kemajuan), sampai tahun kelima harus 100 persen (selesai pembangunan smelternya). Kalau tidak, tahun pertama pun akan ada sanksinya"
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Kerek Bea Keluar untuk Paksa Pembangunan Smelter
Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif bea keluar mineral mentah, untuk memaksa perusahaan tambang membangun pabrik pengolahan (smelter) di Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Copper Supply From Top Mine Threatened as Export Ban Looms_Bloomberg14Des2016
Selengkapnya klik URL ini Gandeng Swasta, Antam Bangun Smelter di Maluku
PT Antam (Persero) Tbk akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Halmahera Timur, Maluku. Untuk membangun smelter ini, Antam menunjuk konsorsium yang berisikan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
Selengkapnya klik URL ini Smelter dipaksa pakai nikel kadar rendah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru yang memaksa perusahan pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) supaya bisa menyerap nikel kadar rendah.
Selengkapnya klik URL ini Antam Dikejar Waktu Berburu Pendanaan Pabrik Halmahera
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dikejar waktu mencari pendanaan untuk merampungkan proyek feronikel di Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, perusahaan baru merampungkan satu fase pembangunan dan masih terdapat dua fase lain yang perlu diselesaikan.
Selengkapnya klik URL ini Dirut Antam Sebut Ekspansi di Pomalaa Mengalami Kemajuan
Direktur PT Antam Tbk Tato Miraza menceritakan perkembangan pabrik Feronikel di Pomalaa. Menurutnya, hingga November ini, ekspansi proyek di Pomalaa sudah mencapai 80 persen.
Selengkapnya klik URL ini Bangun Smelter, Antam Gandeng Wika dan Kawasaki
PT Aneka Tambang (Antam) hendak membangun smelter untuk feronikel di Halmahera Timur. Proyek pembangunan smleter ini akan dikerjakan oleh konsorsium antara PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Kawasaki Heavy Industri.
Selengkapnya klik URL ini Studi ekstimasi Potensi Ekspor Illegal Pasca Pemberlakuan Larangan Ekspor Mineral Mentah, 15 Des 2016, di Hotel Atlet Century Park
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Buka Peluang Ekspor Mineral dengan Bea Keluar
Pemerintah menegaskan akan tetap menghormati kontrak pertambangan yang telah disepakati dengan para pelaku usaha hingga akhir kontrak. Ke depan, pemerintah akan berupaya menetapkan kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Selengkapnya klik URL ini Diskusi Akhir Tahun MINERAL DAN BATU BARA CAPAIAN KINERJA 2016 DAN OUTLOOK 2017, 20 Des 2016
Selengkapnya klik URL ini Antam Teken Kontrak EPC Proyek Feronikel dengan Konsorsium Wika dan Kawasaki
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), badan usaha milik negara di sektor pertambangan, dijadwalkan menandatangani kontrak engineering, procurement, and consctruction (EPC) Tahap 1 Line 1 Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH), Maluku Utara dengan konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan Kawasaki Heavy Industries Ltd di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (21/12) sore.
Selengkapnya klik URL ini Jonan: Percepatan Amendemen Kontrak Tambang Selesai 2017
Nantinya, semua kontrak yang belum diamandemen akan diikutsertakan dalam amandemen, termasuk Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.
Selengkapnya klik URL ini Bos Medco Pastikan Pembangunan Smelter Tetap Berjalan
Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro memastikan pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) Newmont Nusa Tenggara (NTT) tetap berjalan. Hal ini akan dilakukan baik dengan atau tanpa PT Freeport Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Pengurangan Royalti Dorong Pembangunan Smelter
Jakarta: Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Bambang Gatot menyarankan adanya pengurangan sedikit pembayaran royalti bagi kontraktor yang sudah membangun smelter (fasilitas pengolah hasil tambang).
Selengkapnya klik URL ini Perpanjangan Izin Tambang Dinilai Rawa Suap
Permintaan perpanjangan peraturan pemerintah tentang relaksasi ekspor bahan tambang mentah oleh perusahaan perusahaan tambang yang belum memiliki pabrik smelter atau pabrik untuk proses mineral tambang di Indonesia ,kepada pemerintah Joko Widodo dalam hal ini Kementerian ESDM sangat rawan dengan dugaan suap menyuap di kementeriannya ESDM
Selengkapnya klik URL ini Pembahasan relaksasi ekspor ore alot
Rencana pemerintah untuk melonggarkan kebijakan ekspor konsentrat mineral atawa ore masih terganjal. Kementerian ESDM menyatakan Tim Perumus Relaksasi Ekspor Mineral yang membahas beleid tersebut hingga kini belum memiliki kesimpulan pasti.
Selengkapnya klik URL ini ISPA Minta Pemerintah Bantu Antam Atasi Masalah Tumpukan Nikel
Indonesian Smelter & Mineral Processing Association (ISPA) meminta pemerintah membantu PT Antam (persero) Tbk dalam menyelesaikan masalah bijih nikel kadar rendah yang tak terserap di dalam negeri. Pemberian izin ekspor mineral mentah (ore) itu dinilai merusak tatanan yang sudah berjalan.
Selengkapnya klik URL ini Hilirisasi Mineral: BUMN Antam Memang Harus Dibantu
HILIRISASI bukan hal baru, karena UU 11/1967 berkaitan dengan pertambangan sudah mendefinisikan pertambangan sebagai kegiatan usaha yang meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Bahkan rezim undang undang ini mengelompokkan beberapa mineral logam kedalam strategis seperti timah, tembaga dan nikel atas dasar penggunaannya untuk industri strategis nasional, kelompok lainnya vital dan non sttrategis dan vital.
Selengkapnya klik URL ini LPEM UI Klaim Larangan Ekspor Mineral Mentah Berdampak Positif
Kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang berlaku sejak Januari 2014 mendorong sejumlah dampak positif diantaranya turunnya praktik pertambangan ilegal, mendorong perkembangan industri pengolahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi laju degradasi lingkungan. Karena itu, LPEM UI merekomendasikan agar kebijakan larangan ekspor tersebut wajib dipertahankan.
Selengkapnya klik URL ini Rapat Pemanfaatan Tailing atau limbah pemurnian timah, Gedung Kementerian Perindustrian, 19122016
Selengkapnya klik URL ini KPK Diminta Awasi Izin Relaksasi Ekspor Mineral
Sejumlah pengamat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi korupsi dalam relaksasi ekspor bahan tambang mentah. Hal ini setelah adanya permintaan perpanjangan Peraturan Pemerintah dalam relaksasi ekspor bahan tambang mentah.
Selengkapnya klik URL ini Harga nikel kadar rendah bakal diatur
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bakal mengatur harga bijih mineral yang tidak boleh diekspor, khususnya untuk nikel berkadar rendah.
Selengkapnya klik URL ini Smelter bakal wajib serap nikel ore kadar rendah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter menyerap nikel ore kadar rendah dengan tingkat 1,7% sebesar 50% dari kemampuan pengolahan.
Selengkapnya klik URL ini Asosiasi Smelter Usul Konsentrat Freeport Diolah Swasta
Asosiasi Smelter Indonesia mengusulkan, konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia bisa ditawarkan kepada pengusaha swasta untuk mengolahnya lantaran perusahaan tambang itu belum juga membangun fasilitas pemurnian.
Selengkapnya klik URL ini Undangan Rapat DitJen Minerba kepada AP3I Komoditas Nikel
Kepada Yth.
Anggota AP3I Komoditas Nikel
Terlampir Undangan Rapat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2016
Pukul : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung C Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10 Jakarta Selatan
Demikian kami sampaikan, terima kasih.
Salam,
Karno
Sekretariat AP3I
Selengkapnya klik URL ini Anggota AP3I Komoditas Nikel
Terlampir Undangan Rapat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2016
Pukul : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung C Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10 Jakarta Selatan
Demikian kami sampaikan, terima kasih.
Salam,
Karno
Sekretariat AP3I
FGD Kebutuhan Bahan Baku dan Harga Acuan Bijih Nikel
Yth. Bapak/Ibu Anggota AP3I / Pemegang Izin Usaha Pemurnian Nikel (IUI & IUP),
Dalam rangka penyusunan peraturan hilirisasi Mineral, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berdiskusi bersama Perwakilan Pemerintah (KESDM, Kemenperin dan Kemendag) serta Asosiasi mengenai Kebutuhan Bahan Baku dan Harga Acuan Bijih Nikel. Yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin, 5 Desember 2016
Pukul : 18.00 - selesai
Tempat : Hotel Westin, Surabaya Room lt.1 - Gedung Gama, Kuningan.
Ditunggu kehadiran Bapak/Ibu, Terimakasih.
Salam
Poppy
Humas AP3I
Selengkapnya klik URL ini Dalam rangka penyusunan peraturan hilirisasi Mineral, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berdiskusi bersama Perwakilan Pemerintah (KESDM, Kemenperin dan Kemendag) serta Asosiasi mengenai Kebutuhan Bahan Baku dan Harga Acuan Bijih Nikel. Yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin, 5 Desember 2016
Pukul : 18.00 - selesai
Tempat : Hotel Westin, Surabaya Room lt.1 - Gedung Gama, Kuningan.
Ditunggu kehadiran Bapak/Ibu, Terimakasih.
Salam
Poppy
Humas AP3I
LPEM UI: Pelarangan Ekspor Mineral Mentah Pacu Sejumlah Dampak Positif
Kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang berlaku sejak Januari 2014 mendorong sejumlah dampak positif diantaranya turunnya praktik pertambangan ilegal, mendorong perkembangan industri pengolahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi laju degradasi lingkungan. Karena itu, LPEM UI merekomendasikan agar kebijakan larangan ekspor tersebut wajib dipertahankan.
Selengkapnya klik URL ini Vale Lirik Investor China Bangun Smelter di Sulawesi
Emiten tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan membangun smelter (pabrik pengolahan) baru di Bahodopi di Sulawesi Selatan, dan Pomalaa di Sulawesi Tenggara. Dua lokasi ini merupakan bagian dari 118.435 ha wilayah konsesi perusahaan.
Selengkapnya klik URL ini Pemda NTT minta Amman bangun smelter di Sumbawa Barat
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi meminta PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) tetap memprioritaskan bangun pabrik pengolahan dan pemurnian di Sumbawa Barat, NTT. Saat ini, smelter yang dimiliki Newmont berada di Gresik, Jawa Timur.
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi Ekspor Ore Tidak Ganggu Pasokan Smelter Nasional
Rencana pemerintah memberikan relaksasi ekspor mineral mentah (ore) secara terbatas, sebuah langkah yang tepat untuk bisa memompa penerimaan negara dari sektor pajak ekspor pertambangan yang bisa digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun 2017.
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Tambang Emas Harus Bangun Smelter di NTB
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M. Zainul Majdi berharap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tetap memprioritaskan pembangunan pabrik pengolahan mineral (smelter) di Kabupaten Sumbawa Barat, bukan tawar menawar di tempat lain.
Selengkapnya klik URL ini ESDM: Anoda Slime Hasil Produk Pemurnian Tidak Dikenakan Bea Keluar
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono menegaskan bahwa Anoda Slime (lumpur Anoda) tidak dikenakan bea keluar (BK) pasca 12 Januari 2017.
Selengkapnya klik URL ini Cita Mineral (CITA) Kantongi Utang Rp5,65 Triliun
Emiten pertambangan PT Cita Mineral Investindo Tbk. mengantongi pinjaman dari konsorsium perbankan untuk modal kerja dan refinancing senilai US5 juta, setara Rp5,65 triliun.
Selengkapnya klik URL ini Bauksit boleh diekspor mulai 2017
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membolehkan konsentrat mineral bijih nikel dan bauksit untuk bisa diekspor kembali mulai tahun depan. Untuk itu saat ini ESDM tengah mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Andalkan Swasta dalam Proyek 35 Ribu MW, Pelaku Usaha Minta Akses Bebas Hambatan
Pelaku usaha meminta dukungan penuh pemerintah untuk memuluskan kontribusinya dalam proyek pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt (MW). Apalagi saat ini swasta menjadi tulang punggung untuk merealisasikan proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2015 tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Kemenperin Usul Larangan Ekspor Nikel Tahun Depan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan telah menyiapkan formulasi standar harga komoditas mineral dan batubara (minerba) yang tak boleh diekspor saat kebijakan relaksasi ekspor minerba diberlakukan. Salah satu komoditas yang bakal dilarang dijual ke luar negeri adalah nikel.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Siapkan Formulasi Harga Dasar Komoditas Mineral
Pemerintah menyiapkan formulasi harga dasar komoditas mineral tambang sebagai acuan produsen dalam memasarkan produk bijih mineral. Langkah ini dibuat agar serapan komoditas mineral dalam negeri lebih kencang sehingga mendukung target hilirisasai mineral tambang.
Selengkapnya klik URL ini Jonan Putuskan Gantung Perpanjangan Kontrak Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi sinyal akan menggantungkan permohonan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021 mendatang.
Selengkapnya klik URL ini Saat bos Freeport disentil bertele-tele bangun smelter
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot. Dalam rapat ini, anggota DPR menyentil Chappy Hakim yang dinilai bertele tele dalam membangun smelter.
Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000
Selengkapnya klik URL ini Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000
Freeport Habis US2 juta untuk Smelter yang Belum Terlihat
PT Freeport Indonesia mengaku telah menggelontorkan dana US2,9 juta hingga November 2016 untuk membangun fasilitas pemurnian bahan galian tambang (smelter) di lahan milik PT Petrokimia Gresik. Realisasi ini baru mencapai 9,6 persen dari total komitmen investasi smelter perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut sebesar US,2 miliar.
Selengkapnya klik URL ini Setneg Belum Sepakat Pelonggaran Ekspor Mineral
Pembahasan beleid pelonggaran ekspor mineral yang sedianya berlaku 12 Januari 2017 masih belum beres. Sekretariat Negara (Setneg) menginginkan aturan yang keluar ataupun direvisi berupa Peraturan Menteri ESDM. Sedangkan Kementerian ESDM menginginkan Peraturan Pemerintah (PP) yang direvisi.
Selengkapnya klik URL ini Akan Bangun Smelter, Freeport Minta Kejelasan Pemerintah
PT Feeport Indonesia meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan kejelasan perpanjangan kontrak karya di Indonesia. Kepastian tersebut akan menjadi landasan bagi perusahaan untuk membangun fasilitas pengilahan dan pemurnian (smelter).
Selengkapnya klik URL ini Freeport Enggan Bangun Smelter Sebelum Kontrak Diperpanjang
PT Freeport Indonesia menegaskan baru akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter), jika pemerintah memperpanjang kontrak perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Padahal Freeport sendiri memiliki kewajiban membangun smelter seperti yang dipersyaratkan pemerintah untuk mendapatkan izin ekspor mineral mentah.
Selengkapnya klik URL ini Komisi VII Pertanyakan Keseriusan Freeport Bangun Smelter ke Chappy Hakim
Komisi VII DPR RI memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim untuk meminta kejelasan mengenai lanjutan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik, Jawa Timur.
Selengkapnya klik URL ini Pekan teknologi mineral 2016 dan FGD terkait pengolahan mineral, 28-30 Nov 2016 di Balai Penelitian Teknologi Mineral-LIPI. Tanjung Bintang Lampung
Selengkapnya klik URL ini Draf Revisi PP 77/2014 Final, Wamen ESDM: Tapi Belum sampai di Setneg
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, kementerian sudah memfinalisasi draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini FGD Perwakilan Pemerintah (KESDM, Kemenperin dan Kemendag) serta Asosiasi mengenai Kebutuhan Bahan Baku dan Harga Acuan Bijih Nikel, 5 Des 16
Selengkapnya klik URL ini Bank Mandiri Beri Fasilitas Dana ke PTBA Rp 1,7 Triliun
PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mendapat fasilitas pendanaan dari PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp 1,7 triliun dan US$ 230 juta. Pinjaman tersebut untuk membantu membiayai pengembangan bisnis yang dilakukan PTBA misalnya di sektor operasional.
Selengkapnya klik URL ini Dewan Temukan Pelanggaran, PT SSU Serobot Hutan Lindung
Satu persatu pelanggaran yang dilakukan PT Surya Saga Utama (SSU) terkuak. Tak hanya belum mampu menunjukkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan, perusahaan asal Rusia itu pun disinyalir telah menyerobot kawasan hutan lindung. Hal tersebut terungkap saat tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sultra melakukan investigasi ke lokasi pembangunan pabrik smelter PT SSU di Kabaena Utara, Bombana, pekan lalu.
Selengkapnya klik URL ini Sulawesi dan Kalimantan Motor Pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia
Kamar Dagang dan Industri Indonesia memperkirakan Sulawesi dan Kalimantan masih akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada 2017 karena pertumbuhannya di atas rata-rata nasional.
Selengkapnya klik URL ini Dafitri Sebut Ada Oknum Kolektor yang Tampung Timah IlegalTempilang
Tak hanya mengkritisi soal penyaluran BBM Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Lampu Merah Tempilang saja, namun anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Dafitri, juga mempertanyakan muara pasir-pasir timah para penambang.
Selengkapnya klik URL ini Investasi dan Timbulnya Masalah Yang Dilakukan Pekerja Cina
Ketua Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, mengatakan, masalah pekerja asing asal Cina memang menjadi suatu persoalan besar di tanah air.
Selengkapnya klik URL ini Pemgembangan EBT Butuh Peran Serta Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi. Saat ini tercatat 12.659 desa di enam provinsi di wilayah timur Indonesia yang belum terjamah jaringan listrik PT PLN (Persero), sebanyak 2.519 desa masih gelap gulita.
Selengkapnya klik URL ini Bijih Nikel Kadar Rendah, Perhapi Desak Pemerintah Turun Tangan
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah untuk turun tangan terkait menumpuknya bijih nikel kadar rendah yang tidak bisa dimanfaatkan di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Berikan Kepastian Investasi, ESDM Akan Revisi Dua PP Minerba
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memberi kepastian investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara. Hal tersebut dilakukan melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Kaji Batas Waktu Pengajuan Perpanjangan Kontrak Tambang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji tenggat waktu permohonan pengajuan perpanjangan kontrak. Hal ini seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP 77 menyatakan permohonan perpanjangan operasi diajukan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir.
Selengkapnya klik URL ini FGD Rapat Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Dalam Negeri di Minerba, 30 Nov 2016
Selengkapnya klik URL ini Bimbang Masuk Tambang
Perbankan belum berani menaruh harapan besar terhadap sektor pertambangan mengingat gairah industri tersebut masih melemah menjelang tutup tahun ini.
Selengkapnya klik URL ini Draf Revisi PP 77/2014 Final, Wamen ESDM: Tapi Belum sampai di Setneg
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, kementerian sudah memfinalisasi draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selengkapnya klik URL ini Dirjen Minerba Batas Sertifikasi CC IUP Sampai 2 Januari 2017
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan batas akhir sertifikasi clean and clear (CnC) pada perusahaan pemegang lisensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2 Januari 2017.
Selengkapnya klik URL ini Konservasi Dalam Pertambangan dan Pengolahan Nikel Indonesia
Tarik ulur wacana pemberian insentif ekspor komoditas bahan mineral akan segera berakhir pada Januari 2017. Arah kebijakan pemerintah sampai bulan tersebut akan menjadi sorotan kalangan dunia usaha, khususnya yang berkepentingan dengan pertambangan dan pengolahan mineral.
Selengkapnya klik URL ini Wajib Smelter Apa Kabar?
Apa yang menyebabkan rendahnya minat perusahaan tambang untuk membangun smelter? Ikuti dialognya bersama Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia Raden Sukhyar.
Selengkapnya klik URL ini Copper's Capacity Problem_Blooberg28Nov2016
Selengkapnya klik URL ini Jokowi Didesak Bentuk Tim Satgas Tata Kelola Sektor Pertambangan
Presiden RI Joko Widodo didesak membentuk tim satuan tugas dalam mereformasi tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Perpanjangan operasi tambang menentukan investasi
Rencana pemerintah melonggarkan prosedur perpanjangan kontrak pertambangan sebelum masa kontrak habis dari dua tahun menjadi lima tahun disambut beragam. Aturan baru ini akan membuat kepastian usaha bagi produsen tambang baik mineral dan batubara.
Selengkapnya klik URL ini Tahun Ini, Dirjen Minerba: Amandemen Kontrak Pertambangan Selesai
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menyelesaikan amandemen kontrak pertambangan pada tahun ini. Pasalnya, amandemen kontrak ini erat kaitannya dengan kewajiban semua perusahasaan tambang membangun smelter pada 12 Januari 2017.
Selengkapnya klik URL ini PTBA bersiap mengakuisisi tambang lagi
PT Bukit Asam Tbk nampaknya akan terus menambah cadangan batubara. Saat ini, Bukit Asam memiliki cadangan sebesar 3,33 miliar ton, terbesar di antara pemain batubara nasional.
Selengkapnya klik URL ini Rapat Internal di Kemenperin, 29 Nov 2016
Selengkapnya klik URL ini Berkibar di Ternate, Bendera China Diturunkan
Bendera Republik Rakyat China sempat berkibar di Pulau Obi, Ternate, Maluku Utara, Jumat (25/11). Menurut Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Dispenal Kolonel Laut Heddy Sakti, masyarakat dan aparat yang melihat keadaan itu langsung meminta agar bendera tersebut segera diturunkan.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Susun Tim Khusus Relaksasi Ekspor Mineral
Pemerintah mengatakan telah menyusun tim kecil lintas kementerian untuk membahas poin-poin penting ihwal relaksasi ekspor mineral mentah yang dimulai tahun depan.
Selengkapnya klik URL ini Kementerian ESDM Akan Pangkas Royalti Nikel Jadi 2 Persen
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas royalti dari penjualan nikel yang telah melalui proses pemurnian. Jika awalnya royalti dipatok 4 persen dari penjualan, maka Kementerian ESDM meminta royalti diturunkan menjadi dua persen.
Selengkapnya klik URL ini IPO Divestasi Saham Freeport, Dirjen Minerba: Belum Ada Aturannya
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan belum ada aturan mengenai pelepasan saham ke publik (initial public offering/IPO) untuk divestasi PT Freeport Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Izin Sudah Diberikan, Belasan Perusahaan Tambang Belum Beroperasi
Berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 2004. Tapi hingga kini, belum ada satu pun perusahaan yang beroperasi. Hanya 13 perusahaan tambang yang diizinkan menambang di hutan lindung. Tapi hingga kini, belum ada satu pun perusahaan yang beroperasi.
Selengkapnya klik URL ini Bangun Smelter Akhir 2017, Medco Berharap Newmont Masih Bisa Ekspor
Setelah mengakuisisi Newmont Nusa Tenggara, PT Medco Energi Internasional Tbk. menyatakan komitmennya untuk membangun smelter pada akhir tahun 2017. Dengan komitmen ini Medco berharap Newmont yang telah berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara masih bisa mengekspor mineral mentah tahun depan.
Selengkapnya klik URL ini Bos Medco Pastikan Pembangunan Smelter Tetap Berjalan
Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro memastikan pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) Newmont Nusa Tenggara (NTT) tetap berjalan. Hal ini akan dilakukan baik dengan atau tanpa PT Freeport Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Medco Bahas Pembangunan Smelter dengan Pemerintah
PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco Energi) terus mengomunikasikan langkah untuk membangun pabrik pemurnian barang tambang atau smelter setelah mengakuisis saham PT Newmont Nusa Tenggara. Terlebih pemerintah akan melarang ekspor konsentrat jika perusahaan tambang tidak berkomitmen membangun smelter.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Ingin Holding Tambang Miliki 20 Persen Saham Freeport
Alyosius juga memastikan, holding pertambangan ini tidak akan mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk mencaplok 10,34 persen saham Freeport Indonesia
Selengkapnya klik URL ini Newmont Ternyata Masih Boleh Ekspor Konsentrat, ESDM Membatasi Maksimal Satu Bulan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan Surat Rekomendasi Ekspor (SPE) kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) atau PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Selengkapnya klik URL ini Bos Besar Freeport Temui Jonan, Bahas Smelter Hingga Divestasi Saham
Hari ini, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, kedatangan dua petinggi besar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), yaitu Freeport. Pertama adalah CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim.
Selengkapnya klik URL ini Tarik Ulur Divestasi Saham dan Pembangunan Smelter Freeport
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur baru PT Freeport Indonesia (PT FI) Chappy Hakim. Pertemuan itu dihelat untuk membahas soal kewajiban Freeport terkait dua hal yakni, masalah pembangunan fasilitas permunian bahan tambang (smelter) dan divestasi saham.
Selengkapnya klik URL ini Pengusaha Tambang Minta Menteri Jonan Jamin Kepastian Hukum
Belum lama ini berberapa CEO dan pemegang saham perusahaan tambang melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha tambang juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Jonan. Terutama, soal kepastian hukum di sektor pertambangan.
Selengkapnya klik URL ini RENCANA 2017: Vale Indonesia (INCO) Pasang Target Produksi Konservatif
Emiten pertambangan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membidik target produksi dan ekspansi pada 2017 masih konservatif lantaran harga tambang nikel diproyeksi belum pulih tahun depan.
Selengkapnya klik URL ini Vale Indonesia Tawarkan 70% Saham Smelter Feronikel
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menawarkan masing-masing sekitar 60-70% saham pada proyek smelter feronikel di Bahodopi, Sulawesi Tengah dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Sejumlah investor dari Tiongkok, Jepang, dan Kanada dikabarkan berminat membeli saham tersebut dan menjadi mitra strategis perseroan.
Selengkapnya klik URL ini Jadi Presdir Freeport, Ini Tugas Berat Chappy Hakim
PT Freeport Indonesia menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada Januari 2016 lalu. Namun tugas baru Chappy sebagai orang nomor 1 di Freeport dinilai tidak akan mudah.
Selengkapnya klik URL ini Direstui Pemerintah, Chappy Hakim Jadi Bos Freeport Indonesia
Chappy akan dihadapkan pada masalah besar, yaitu kepastian perpanjangan kontrak Freeport Indonesia yang akan habis pada tahun 2021.
Selengkapnya klik URL ini Chappy Hakim Jadi Presdir Freeport, Bagaimana Nasib Pembangunan Smelter?
Nasib proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian alias smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan tidak memiliki masa depan. Meskipun, Chappy Hakim baru saja disetujui oleh President and Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard C Adkerson untuk menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia (PTFI)
Selengkapnya klik URL ini BKPM : Australia Berminat Investasi di Sektor Minerba Indonesia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan, Australia memiliki minat yang tinggi untuk berinvestasi pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Holding Tambang akan Jadi Kendaraan Hilirisasi Mineral
Pemerintah akan menyerahkan 9,36% saham PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoRan Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang dikuasainya ke holding badan usaha milik negara (BUMN) tambang. Langkah tersebut dinilai akan memperkuat portofolio aset induk usaha perusahaan-perusahaan tambang milik negara tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Divestasi Saham Freeport melalui IPO, ESDM Siapkan Regulasinya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka opsi untuk initial public offering atau penawaran umum perdana divestasi saham.
Selengkapnya klik URL ini Arcandra Tegaskan Pemerintah Masih Berminat Beli Saham Freeport
Pemerintah masih belum memastikan apakah akan membeli saham PT Freeport Indonesia yang ditawarkan (divestasi) sebanyak 10,64% senilai USD1,7 miliar. Harga saham divestasi tersebut dianggap terlalu mahal.
Selengkapnya klik URL ini Jonan Ingin Percepat Renegosiasi Kontrak Tambang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan malam ini mengumpulkan pengusaha tambang pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan batubara (PKP2B). Melalui pertemuan ini, Jonan menginginkan agar renegosiasi KK dan PKP2B dapat dipercepat.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah rencana Alihkan 9,36% Saham Freeport Indonesia ke Holding BUMN Tambang
Pemerintah berencana mengalihkan 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia ke holding company Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selengkapnya klik URL ini Kuota Ekspor Newmont Berlaku Hanya sampai 12 Januari 2017
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kuota ekspor konsentrat tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang saat ini sudah diakuisisi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) lebih kecil dari jumlah ekspor yang diajukan dalam permohonan.
Selengkapnya klik URL ini Insentif ekspor bakal diterapkan berbeda setiap komoditas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memutuskan jenis mineral apa saja yang bakal mendapat kelonggaran kegiatan ekspor. Pasalnya, tiap komoditas memiliki karakteristik yang berbeda.
Selengkapnya klik URL ini 2017, Proyek PLTGU 600 MW di Kawasan Industri Bantaeng akan Mulai Dibangun
Mulai tahun 2017 mendatang, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 600 megawatt (MW) di Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, akan dimulai dibangun. Diperkirakan nilai investasinya mencapai US$ 725-750 juta atau sekitar Rp 9,7 triliun.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Pertimbangkan beberapa Opsi Payung Hukum untuk Hilirisasi Mineral
Pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa opsi payung hukum terkait program hilirisasi mineral tambang dalam negeri. Pasalnya, hilirisasi mineral tambang sudah harus terealisasi sejak 12 Januari 2017 melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini DEN: Perindustrian Harus Jadi Leading Sector Proyek 35.000 MW
Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian menyiapkan industri pendukung proyek pembangkit 35.000 mega watt (MW).
Selengkapnya klik URL ini Ribuan Ijin Tambang Abal-abal akan Segera Ditertibkan
Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengklaim pembangunan pabrik smelter sudah cukup bagus dan terus berjalan. Bahkan ditarget tahun depan sudah bisa mengekspor hasil produksinya. Meski selama ini masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Minta Perpanjangan Kontrak Lagi, Sampai 2041
PT Freeport Indonesia (FI) meminta pemerintah segera memberikan kepastian perpanjangan kontrak menjadi tahun 2041, untuk memastikan investasi smelter dan bawah tanah. Kontrak karya Freeport sendiri akan berakhir pada tahun 2021.
Selengkapnya klik URL ini Mineral Melimpah, Smelter Tak Seberapa
Pemerintah menjamin jumlah cadangan komoditas mineral di Indonesia masih mencukupi kebutuhan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian atau smelter dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi Bea Keluar Mineral tak Kurangi Pendapatan Negara
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan relaksasi izin ekspor bea keluar mineral olahan kepada pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tak akan mengurangi permintaan atas pendapatan negara. Dia mengatakan bahwa tarif ini akan melihat komponen pembiayaan penerimaan negara
Selengkapnya klik URL ini Inalum Targetkan Produksi Alimunium 1 Juta Ton per Tahun di 2025
PT Indonesia Asahan aluminium (Inalum) berencana meningkatkan produksi aluminiumnya dari 260.000 ton di tahun ini menjadi 1 juta ton di 2025. Peningkatan produksi aluminium akan dilakukan secara bertahap untuk mencukupi kebutuhan aluminium di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Minta Pemerintah Perpanjang Operasi Tambangnya Hingga 2041
Direktur PT Freeport Indonesia, Clementino Lamury mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera memberi perpanjangan operasi hingga 2041.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Tak akan Intervensi Revisi UU Minerba
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan mengintervensi dalam revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Selengkapnya klik URL ini FGD Kebijakan Hilirisasi Mineral Pasca 12 Jan 2017, di Hotel Borobudur, tanggal 10 Nov 2016
Selengkapnya klik URL ini FGD Pembangun Kemandirian ESDM dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, Hotel sari pan pasific, 09102016
Selengkapnya klik URL ini Antam Jalin Aliansi Strategis dengan Newcrest Mining Limited
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membentuk aliansi strategis dengan Newcrest Mining Limited. Aliansi ini bertujuan melakukan eksplorasi emas dan deposito tembaga di beberapa wilayah Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Roadmap PLTN Disiapkan, Antisipasi Pembangkit EBT Tidak Capai Target
Pemerintah berencana menyusun roadmap pengembangan energi nuklir untuk pembangkit listrik pada tahun depan.
Selengkapnya klik URL ini UU Otonomi Daerah Rangsang Izin Tambang Naik 10 Kali Lipat
Pada saat era pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang (UU) otonomi daerah (otda) dikeluarkan. Kebijakan ini bertujuan untuk semakin memperkuat kewenangan pemerintah daerah (pemda), baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selengkapnya klik URL ini Indonesia Terancam Krisis Listrik pada 2018 Dipicu Peningkatan Permintaan Konsumen
Indonesia diperkirakan mengalami krisis listrik sebesar 1.000 megawatt (MW) pada 2018 karena setiap tahun ada tambahan kebutuhan listrik masyarakat sekitar 5.000 MW. Padahal PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, hanya mampu menyediakan pasokan listrik sekitar 4.000 MW setiap tahunnya.
Selengkapnya klik URL ini Tahun Depan Cakra Mineral Akuisisi Tambang Zirko
PT Cakra Mineral Tbk / CKRA akan mengakuisisi tambang zirkon tahun depan. Perusahaan ini telah menyiapkan anggaran maksimal Rp 200 miliar untuk mendanai aksi korporasi tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Hedge Funds Get Bullish on Copper_Bloomberg5Oct2016
Selengkapnya klik URL ini Energy, mining, financial services holdings to be formed first SOE minister_TheJakartaPost04Nov16
Selengkapnya klik URL ini Izin Ekspor Konsentrat Habis, Dirjen Minerba: Terserah Newmont!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kegiatan ekspor konsentrat tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) berlaku hanya sampai 12 Januari 2014. Artinya, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Insentif Ekspor Mineral
Pemerintah menegaskan kembali akan memberikan insentif bagi perusahaan tambang yang meningkatkan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini UU Minerba Direvisi, Pengusaha Minta Dipertegas - Video Diskusi Dengan Eddy Santoso, Kabid Investasi AP3I di Metro TV
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) ditargetkan selesai sebelum Januari 2017. Kabid Humas Investasi AP3I, Eddy Santoso Setiawan meminta aturan tersebut dipertegas mengenai batasan pengolahan dan pemurnian.
Selengkapnya klik URL ini Di Depan Menteri ESDM Era Orde Baru, Dirjen Minerba Curhat Soal Pertambangan
Selengkapnya klik URL ini
Rapat usulan revisi permen no.8 thn 2015, di Kemenperin, 07112016
Selengkapnya klik URL ini Terkendala Listrik, Smelter Bantaeng Baru Beroperasi Februari 2017
Pengoperasian pabrik Smelter di Bantaeng, molor hingga awal tahun depan. Sistem kelistrikan masih jadi masalah.
Selengkapnya klik URL ini CKRA punya Rp 200 M untuk tambang zirkon
PT Cakra Mineral Tbk / CKRA akan mengakuisisi tambang zirkon tahun depan. Perusahaan ini telah menyiapkan anggaran maksimal
Rp 200 miliar untuk mendanai aksi korporasi tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Rp 200 miliar untuk mendanai aksi korporasi tersebut.
Berstatus BUMN Termuda, Inalum Miliki PLTA Sendiri
PT Inalum merupakan BUMN termuda yang dimiliki Indonesia saat ini. Sebelumnya, Inalum berdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) investor Jepang sebanyak 58 persen. Tapi sejak Desember 2013, Inalum dimiliki oleh pemerintah Indonesia 100 persen.
Selengkapnya klik URL ini ANTM bidik peningkatan produksi saat harga tinggi
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berharap bisa meningkatkan produksi nikel pada tahun ini dan tahun depan. ANTM menilai, kondisi pasar komoditas membaik sehingga bisa menambah produksi lebih dari target semula.
Selengkapnya klik URL ini Walau Tak Terpengaruh, PT BTR Ingin Relaksasi Ekspor Dicegah
Kekhawatiran pengelola dan investor smelter jika ekspor mineral mentah diberlakukan lagi, bahan baku akan menghilang di pasaran.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Siap Rombak Aturan Progres Smelter
Pemerintah menyatakan serapan dana investasi tidak akan lagi menjadi indikator utama di dalam menghitung tingkat kemajuan pembangunan (progres) fasilitas pemurnian hasil mineral (smelter). Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pada masa perpanjangan relaksasi ekspor mineral yang dimulai Januari 2017 mendatang.
Selengkapnya klik URL ini Insentif Bangun Smelter, Wajib Bukti Fisik
PEMERINTAH menyatakan, serapan dana investasi tidak akan lagi menjadi indikator utama di dalam menghitung tingkat kemajuan pembangunan (progres) fasilitas pemurnian hasil mineral (smelter). Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pada masa perpanjangan relaksasi ekspor mineral yang dimulai Januari 2017 mendatang.
Selengkapnya klik URL ini Perusahaan Tanpa Smelter, Ini Kata Arcandra
Saat ini masih banyak dari perusahaan minyak dan gas yang tidak mentaati peraturan untuk bangun smelter sebagai syarat beroperasi di Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Insentif yang Diberikan Jika Perusahaan Bangun Smelter
Pemerintah berencana akan memberikan insentif bagi perusahaan tambang yang mampu meningkatkan nilai tambah pertambangan melalui pemurnian mineral di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Cari Tandem Freeport untuk Kembangkan Smelter
Pemerintah saat ini menargetkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara produsen stainless steel kedua terbesar di dunia. Untuk mencapai target ini, investor asing pun telah berniat untuk masuk ke Indonesia, salah satunya adalah China.
Selengkapnya klik URL ini Sanksi Tegas Ini Hantui Perusahaan yang Belum Bangun Smelter
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, pemerintah akan memberi sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang menunda pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau smelter di dalam negeri. Sebab, itu kewajiban dari pengusaha tambang mineral dalam menjalankan usahanya di Indonesia.
Selengkapnya klik URL ini Indonesia Bisa Jadi Penghasil "Stainless Steel" Terbesar Setelah China
Kebijakan hilirisasi mineral terkait pelarangan ekspor biji nikel telah mendorong pembangunan smelter-smelter di berbagai wilayah di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini RI Kaya Bauksit, Tapi Pabrik Aluminium Masih Impor Bahan Baku
Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan mineral, termasuk bauksit. Biji bauksit adalah bahan mentah untuk aluminium. Tapi meski kaya akan bauksit, PT Inalum (Persero), BUMN yang memproduksi aluminium, terpaksa harus mengimpor bahan baku.
Selengkapnya klik URL ini Newmont Ganti Nama Usai Aksi Akuisisi Selesai
PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) telah berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) setelah proses pengambilalihan saham NNT sebesar 82,2 persen selesai.
Selengkapnya klik URL ini Pembentukan Induk BUMN, Pertambangan Paling Siap
Pemerintah berupaya merampungkan pembentukan induk usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nantinya akan ada holding BUMN untuk sektor keuangan, energi, pertambangan, pangan, perumahan, dan kontruksi jalan tol.
Selengkapnya klik URL ini Darmin dan 3 Menteri Rapat Bahas Kelonggaran Ekspor Tambang Mentah
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, siang ini memanggil Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, dan Menkum HAM Yasonna Laoly, untuk membahas rencana perpanjangan relaksasi ekspor tambang mentah.
Selengkapnya klik URL ini Dirjen Minerba: Penataan Pertambangan di Dalam Negeri Belum Optimal
Hingga saat ini penataan sektor pertambangan belum optimal, dikarenakan belum semua Bupati/Walikota menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Gubernur. Padahal batas waktu penataan pertambangan itu berakhir 2 Januari 2017 mendatang.
Selengkapnya klik URL ini Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Insentif Ekspor Mineral
Pemerintah menegaskan kembali akan memberikan insentif bagi perusahaan tambang yang meningkatkan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di dalam negeri.
Selengkapnya klik URL ini Berapa Jumlah Smelter? Ini Catatan KESDM
Meski berencana membuka keran ekspor mineral olahan (konsentrat) di 2017, pemerintah mengklaim realisasi pembangunan smelter menunjukkan tanda positif.
Selengkapnya klik URL ini Ada 18 Smelter Rp 71,7 Triliun yang Sudah Beroperasi, Ini Daftarnya
Pemerintah telah menutup ekspor mineral mentah sejak 12 Januari 2014 lalu, hanya mineral yang telah melalui proses pengolahan dan pemurnian yang boleh diekspor. Tujuannya untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri, sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
Selengkapnya klik URL ini Dirjen Minerba Sebut Izin Ekspor Merupakan Insentif
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) belum perlu diterbitkan terkait pemberian izin ekspor mineral. Namun, belum bisa dipastikan payung hukum untuk legalitas ekspor tersebut.
Selengkapnya klik URL ini ESDM Ganti Istilah 'Relaksasi' Ekspor Tambang Mentah Jadi 'Insentif'
Kementerian ESDM telah memfinalisasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP 1/2014).
Selengkapnya klik URL ini Relaksasi Ekspor Konsentrat 2017, KESDM Ngeles
Pemerintah akan membuka keran ekspor mineral olahan (konsentrat) guna membantu perusahaan tambang yang berproduksi namun kesulitan membangun pabrik smelter.
Selengkapnya klik URL ini Jonan Minta Dirjen Minerba segera Selesaikan Status CnC terhadap 3687 IUP di Awal 2017
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot Ariyono untuk segera menyelesaikan status clear and clean (CnC) bagi perusahaan tambang pemegang lisensi izin usaha pertambangan (IUP).
Selengkapnya klik URL ini Asosiasi Smelter Dukung Larangan Ekspor Mineral
Asosiasi Smelter Indonesia mengapresiasi sikap pemerintah yang konsisten dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah.
Selengkapnya klik URL ini Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap Peraturan Pelaksana UU Tak Hambat Perubahan Jaman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan akan tetap menjalankan Undang Undang yang berlaku di sektor energi dan Sumberdaya Mineral. Seperti diketahui, saat ini UU Minerba dan UU Migas masuk dalam program legislasi nasional.
Selengkapnya klik URL ini Larangan Ekspor Tambang Tegaskan Visi Hilirisasi Pemerintah RI
Sikap konsisten pemerintah terhadap kebijakan larangan ekspor mineral mentah demi kesinambungan program hilirisasi patut diapresiasi mengingat sejumlah dampak positif yang dapat dipetik dari kebijakan tersebut.
Selengkapnya klik URL ini Jonan: Tidak Ada Kekhususan untuk Freeport soal Hilirisasi
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan kebijakan hilirisasi mineral bukan hanya mengincar PT Freeport Indonesia saja, tetapi semua perusahaan tambang mineral.
Selengkapnya klik URL ini Kementerian ESDM Kaji Ulang Aturan Smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus mengkaji Peraturan Pemerintah atau PP 1/2014 dan Hilirisasi Undang-undang Minerba.
Selengkapnya klik URL ini BKPM sebut 2 investor China minat bangun smelter di Sulsel
Direktur Promosi Sektoral Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah dalam pembahasan dengan 2 investor China untuk berinvestasi di Indonesia. Para investor tersebut berencana akan membangun sebuah fasilitas pemurnian mineral atau smelter.
Selengkapnya klik URL ini Freeport Nilai Revisi PP Minerba Belum Berikan Kepastian Usaha
PT Freeport Indonesia menilai, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum memberi kepastian hukum. Pasalnya beleid itu tidak memuat kepastian usaha pasca Kontrak Karya berakhir.
Selengkapnya klik URL ini Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT