News Update
Selama Tiga Tahun Kapasitas Smelter Timah di Babel dan Kepri Capai 21Selama Tiga Tahun, Kapasitas Smelter Timah di Babel dan Kepri Capai 21%
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, kapasitas terpasang fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) timah di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau selama 2013 sampai 2015 rata-rata 21 persen.
Audit Smelter Timah ESDM 29 Smelter Produksi dan 18 Smelter Tak ProduksiAudit Smelter Timah, ESDM: 29 Smelter Produksi dan 18 Smelter Tak Produksi
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Mochtar Husein menyebutkan, dari 47 smelter timah di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang aktif atau berproduksi sebanyak 29 smelter dan 18 smelter tidak aktif atu tidak berproduksi.
Audit Smelter Timah di Babel dan Kepri ESDM Kesulitan Dapatkan DataAudit Smelter Timah di Babel dan Kepri‎, ESDM Kesulitan Dapatkan Data
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku kesulitan untuk mendapatkan data saat melakukan audit smelter timah di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
HARGA NIKEL 16 MEI Lanjut Melemah Di Hari Ke2 Ditutup Turun Tipis 006HARGA NIKEL 16 MEI: Lanjut Melemah Di Hari Ke-2, Ditutup Turun Tipis 0,06%
Harga nikel untuk kontrak September 2016 di Shanghai Futures Exchange ditutup melemah tipis pada perdagangan hari ini, Senin (16/5/2016).
Timah berharap tendangan proyek tanah jarangTimah berharap tendangan proyek tanah jarang
Gejolak harga komoditas mineral termasuk timah memang tak menyenangkan bagi pebisnis. Karenanya mereka berupaya mencari penghasilan lain sebagai sampingan, agar tak tergantung pada satu komoditas saja.
News Update
Hilirisasi jadi fokus revisi UU PertambanganHilirisasi jadi fokus revisi UU Pertambangan
Pembahasan revisi Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masuk babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi inisiator perubahan UU Minerba sudah menuntaskan naskah akademik RUU Minerba yang baru.
Sanksi Tegas Izin Tambang NonCCSanksi Tegas Izin Tambang Non-C&C;
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Awang Ferdian Hidayat mendukung pemerintah dalam memberikan sanksi pencabutan izin terhadap ratusan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim yang hingga kini belum mengantongi sertifikat clean and clear (C&C;).
News Update
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT