Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah agar tidak menggantungkan diri pada Freeport untuk menyukseskan hilirisasi sektor pertambangan dan pembangunan smelter.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), bijih nikel dengan kadar rendah di bawah 1,7% yang tak terserap oleh smelter (fasilitas pemurnian mineral) boleh diekspor.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tim verifikator yang terbentuk nanti benar-benar independen dalam mengevaluasi dan mengawasi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Laporan tim menjadi patokan perpanjangan izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat maupun nikel kadar rendah serta bauksit hasil pencucian.
Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk tim pengawas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Tim ini akan mengawal pembangunan smelter dari perusahaan mineral sehingga bisa selesai sesuai dengan target lima tahun.
Pelaku industri pemurnian logam masih menunggu regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah No 1/2017 yang poin pentingnya berisi tentang relaksasi keran ekspor nikel dan bauksit. Pasca penerbitan beleid itu, saat ini tercatat ada sembilan proyek investasi smelter yang tidak dilanjutkan pembangunannya.
Hasil analisa Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM memperkirakan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak akan pernah merealisasikan ancaman untuk memperkarakan Indonesia ke Arbitase. Alasannya, selain peluang menang kecil, juga resiko besar. Salah satu resikonya adalah potensi semakin mersosotnya harga saham McMoRan Copper & Gold Inc di Bursa New York (FCX).
Penghiliran industri berbasis sumber daya alam melalui pengembangan industri smelter diyakini bakal menjadi sumber penopang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur.
Kementerian Perindustrian sedang fokus mengembangkan hilirisasi industri pengolahan dan pemurnian atau smelter di kawasan Indonesia timur. Salah satu industri berbasis smelter yang masuk dalam prioritas pengembangan yakni Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP).