News Update
Luhut: Indonesia andalkan hilirisasi mineral untuk tekan defisit transaksi berjalanPemerintah tengah fokus untuk menggenjot hilirisasi mineral hingga bisa menghasilkan produk lanjutan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal itu sebagai strategi untuk menekan defisit transaksi berjalan alias Current Account Deficit (CAD).
Luhut: Saya Perlu Belajar Mendengar Karena Maunya Didengar Saja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hari ini menghadiri pertemuan Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas. Dalam pertemuan itu Luhut ikut sharing pengalaman antar sesama peserta
Uni Eropa Akan Konsultasikan Larangan Ekspor Nikel RI di WTO
Larangan ekspor komoditas bijih nikel Indonesia disebut Duta Besar Uni Eropa Untuk RI dan Brunei Darussalam, Vincent Piket melukai industri olahan nikel terutama perusahaan baja Eropa, mengingat Indonesia merupakan eksportir utama biji nikel
144 Proyek Nasional Ditargetkan Rampung Akhir 2020Pemerintah menargetkan 144 proyek strategis nasional (PSN) rampung pada kuartal IV 2020. Saat ini, dari 223 PSN, baru 88 PSN yang rampung dengan nilai investasi Rp421,1 triliun
DPR: Revisi UU Minerba paling lambat rampung Agustus 2020Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mematok target untuk bisa merampungkan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 alias UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) paling lambat pada Agustus 2020
Tarif Royalti Nikel Naik Jadi 10% Mulai 25 Desember 2019 Pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Mengatur soal tarif royalti nikel yang naik menjadi 10%
Presdir Amman Mineral: sektor swasta perlu didorong untuk "Beyond Compliance"
Pemerintah harus terus mendorong sektor swasta untuk melakukan kegiatan perusahaan secara lebih baik dan melampaui standar aturan yang ada (beyond compliance) dalam menanggulangi perubahan iklim
Revisi UU Minerba Harus Konsisten Usung Amanat Pasal 33 UUD 1945
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dimaklumi karena terdapat sejumlah ketentuan yang perlu disempurnakan menyangkut perubahan status kontrak, luas wilayah, penerimaan negara, dampak sosial dan lingkungan, hilirisasi, divestasi saham, dan lain‐lain. Namun, perubahan berbagai ketentuan dalam UU Minerba tersebut tetap harus konsisten dengan amanat Pasal 33 UUD 1945
Pro kontra perubahan tarif royalti tambang, pengusaha nikel protesPemerintah telah mengubah jenis dan tarif iuran produksi atau royalti tambang, khususnya untuk komoditas mineral. Peraturan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT