Dafitri Sebut Ada Oknum Kolektor yang Tampung Timah IlegalTempilang
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tak hanya mengkritisi soal penyaluran BBM Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Lampu Merah Tempilang saja, namun anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Dafitri, juga mempertanyakan muara pasir-pasir timah para penambang.
Sebab menurut anggota DPRD Dapil Tempilang tersebut, tidak mungkin timah-timah tersebut ditampung PT Timah atau smelter, mengingat status penambangan TI apung di perairan Tempilang tersebut ilegal.
Dirinyapun mensinyalir, pasir timah tersebut diarikan dan ditampung oknum dan colector tertentu.
" Kalau hasil timah larinya ke PT Timah , berarti PT Timah salah karena menampung barang illegal. Sama juga jika timahnya lari ke smelter, berarti juga demikian. Disini kami duga ada oknum colector tertentu yang bermain," ungkap Dafitri kepada sejumlah awak media, Senin (5/12/2016)
Polemik Freeport Indonesia dengan pemerintah kini sudah mereda. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya CEO Freeport McMoran Richard Adkerson yang bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mencabut rencana gugatan arbitrase dari Freeport.
SEKITAR 60 ribu hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung sudah sangat kritis dan lebih dari 150 ribu hektare kritis akibat aktivitas pertambangan timah.
Pemerintah tengah memfokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya berbasis bijih nikel dan stainless steel di kawasan Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan adalah Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.