Saat ini, Haris menjelaskan, Kemenperin membahas pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), yang akan difokuskan untuk membantu pendanaan hilirisasi industri.
“Kami tengah mengkaji urgensi lembaga pembiayaan ini. Kebanyakan, hilirisasi industri merupakan program jangka panjang dan padat modal. Ini membuat kebanyakan investor tidak tertarik,” paparnya.
Lembaga pembiayaan itu akan fokus pada proyek infrastruktur dan industri pengolahan yang menelan investasi besar dan lama balik modal. Contohnya, investasi industri petrokimia hulu atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter), yang membutuhkan teknologi dan berisiko tinggi.
“Industri sangat butuh lembaga pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Lembaga ini bisa saja mendanai pengembangan kawasan industri,” kata Haris.
Haris mengatakan, tahun ini, pihaknya masih memprioritaskan industri padat karya yang berorientasi ekspor, IKM berorientasi ekspor, serta vokasi industri. Kemenperin akan mengusulkan, industri yang turut serta mengembangkan pendidikan vokasi dengan menggandeng Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau lembaga kejuruan mendapatkan insentif pemotongan pajak (tax allowance).
“Nanti, perusahaan seperti itu diusulkan masuk kategori yang bisa mengajukan tax allowance,” kata Haris. (dho/ac)
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan kembali mengingatkan jajarannya agar tidak memberikan pelayanan investasi dalam bentuk perijinan yang terlampau panjang.
Rencana PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membangun pabrik pemurnian konsentrat atau smelter di Pulau Sumbawa belum diketahui Pemprov NTB. Hingga saat ini, perusahaan tambang itu belum memberikan penjelasan apa-apa pada pemprov.