News Update Luhut Cabut Larangan Ekspor Nikel Dengan Syarat
News

Luhut Cabut Larangan Ekspor Nikel Dengan Syarat

Luhut Cabut Larangan Ekspor Nikel Dengan Syarat
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mencabut larangan ekspor bijih mentah (ore) nikel bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan. Sebelumnya, pemerintah melarang sementara ekspor ore nikel sejak Selasa Selasa (29/10) lalu.

"Sekarang posisinya sedang dirapatkan sama Pak Bahlil (Kepala BKPM Bahlil Lahadalia), tapi kami kira semua yang telah memenuhi ketentuan itu akan dilepas," katanya, Kamis (7/11).

Sebelumnya, Luhut menjelaskan pemerintah mengevaluasi perusahaan eksportir ore nikel selama pemberhentian sementara tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi eksportir meliputi kuota ekspor, kadar nikel sebesar 1,7 persen dan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).


Namun demikian, Luhut tak merincikan jumlah perusahaan tersebut.


Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menuturkan pembahasan terkait ekspor ore nikel belum selesai. BKPM bersama pemerintah dan pengusaha akan kembali mengadakan rapat.

"Kami hari Senin (11/11) akan bahas kelanjutan dari ekspor ore nikel di BKPM," ucapnya.

Larangan ekspor ore nikel sementara berlaku kurang lebih 1-2 minggu. Alasannya, pemerintah mendapati lonjakan ekspor ore nikel sejak penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sebagai catatan, beleid tersebut mempercepat larangan ekspor ore dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Rata-rata ekspor bijih nikel mencapai 100-130 kapal per bulan.

Padahal, biasanya, ekspor bijih nikel hanya 30 kapal.

"Dari laporan yang kami dapat, ekspor nikel ore itu sudah melampaui kuota sampai tiga kali, lebih dari kuota yang ada," kata Luhut pekan lalu. (ulf/agt)

Latest News

True digitalization of underground mines with double digit productivity increases
It’s about going digital – to carry out the digitalization of its operations. It’s about re-engineering the shift, it’s about going Operations Excellence. All synchronized in a digitalization roadmap.
Tingkatkan Nilai Tambah Pemerintah Perlu Dorong Pengusaha Lokal Bangun HilirisasiTingkatkan Nilai Tambah, Pemerintah Perlu Dorong Pengusaha Lokal Bangun Hilirisasi
Pemerintah diharapkan terus mendorong perusahaan-perusahaan tambang domestik membangun pabrik pemurnian (smelter) dalam negeri untuk peningkatkan nilai tambah (harga jauh lebih baik) dan mekarnya industri di daerah. Jika pengusaha domestik tak memiliki niat membangun smelter, dominasi kepemilikan asing dalam pembangunan pabrik tak terhindar.
ESDM Belum Restui Freeport Tunda Bangun Smleter
Kementerian ESDM belum memberikan restu bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) menunda pembangunan smleter. Sebelumnya, PTFI sempat meminta kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan kelonggaran waktu membangun smelter karena dampak Covid-19
Member PT Virtue Dragon Nickel Industry
Member PT Hengtai Yuan
Member PT Indotama Ferro Alloys
Member PT Smelting
Member PT Bintang Smelter Indonesia
Member PT Meratus Jaya Iron  Steel
Member PT Cahaya Modern Metal Industri
Member PT Century Metal indo
Member PT Delta Prima Steel
Member PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara
Member PT karyatama Konawe Utara
Member PT Refined Bangka Tin
Member PT Gebe Industri Nikel
Member PT Huadi Nikel Alloy
Member PT Central Omega Resources Indonesia
Member PT Kasmaji Inti Utama
Member PT Monokem Surya
Member PT Tinindo Internusa
Member PT Macika Mineral Industri
Member PT Indra Eramulti Logam Industri
Member PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
Member PT AMMAN MINERAL INDUSTRI AMIN
Member PT GROWTH JAVA INDUSTRY
Bersama Kita Membangun Kemajuan Industri Smelter Nasional
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT