News

Makin Cepat Bangun Smelter, Makin Kecil Bayar Bea Keluar Ekspor

Makin Cepat Bangun Smelter, Makin Kecil Bayar Bea Keluar Ekspor
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang belum mengeluarkan aturan baru terkait tarif bea keluar ekspor konsentrat. Namun, sejumlah ketentuan dipastikan akan tertera dalam aturan baru nantinya.

Salah satu hal penting dalam hal ini adalah besaran tarif bea keluar ekspor konsentrat akan tergantung dengan progres pembangunan pabrik pengolahan atau smelter yang dibangun perusahaan tambang.

"Bagi yang makin cepat, makin tinggi progres smelter-nya, maka bea keluar makin rendah," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Nantinya, kata Suahasil, ketentuan itu akan masuk di dalam formula tarif baru bea keluar ekspor konsentrat. Formula itu akan tetap mengadopsi prinsip mendorong percepatan hilirisasi di sektor tambang.

"Diubah sih enggak (formulanya) tetap dengan logika sebelumnya. Tarif tunggu deh. Prinsipnya sama," kata Suahasil.

Sebelumya, pengenaan bea keluar ekspor konsentrat sudah mempertimbangkan kemajuan fisik pembangunan smelter.

Misalnya, bila progres smelter 0-7,5 persen, maka bea keluar yang dikenakan adalah 7,5 persen. Bila kemajuan smelter 7,5-30 persen, maka bea keluar yang dikenakan adalah 5 persen.

Sementara itu, bila progres smelter mencapai 30 persen, maka perusahaan bisa bebas dari bea keluar.

Namun, Kemenkeu mengatakan, ada diskusi baru terkait formula tarif bea keluar ekspor konsentrat.

Untuk mempercepat hilirisasi, ada kemungkinan tarif bea keluar ekspor konsentrat mencapai 10 persen. Nantinya, formula itu akan tertuang di peraturan menteri keuangan (PMK).

Latest News

Pertumbuhan Industri Nasional Ditopang Laju Investasi
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan industri nasional salah satunya ditopang oleh laju investasi di dalam negeri yang semakin meningkat.
Freeport Wajib Patuhi Aturan Jika Ingin Perpanjangan KontrakFreeport Wajib Patuhi Aturan Jika Ingin Perpanjangan Kontrak
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan PT Freeport Indonesia harus mematuhi aturan di Indonesia jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak. Luhut...
Karena Masalah Freeport Pertumbuhan Ekonomi TurunKarena Masalah Freeport, Pertumbuhan Ekonomi Turun
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I sebesar 5,01 persen. Nilai positif tersebut karena hampir semua sektor tumbuh kecuali di pertambangan yang mengalami penurunan sebesar 0,49 persen.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT