Pemerintah akan menyederhanakan perizinan untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) pada setiap perusahaan pertambangan. Dari dua izin melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemeperin), perizinan ini nantinya akan dijadikan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pemerintah terus mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil tambang pada setiap perusahaan pertambangan. Sebab, keberadaan smelter bisa meningkatkan produk tambang.
Kementerian ESDM akan mulai menetapkan jumlah kewajiban pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation bagi komoditas mineral setelah banyak fasilitas pemurnian (smelter) yang terbangun.
Pengusaha nasional pemilik PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), Arifin Panigoro, tak lama lagi menguasai seluruh saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Pembangunan smelter akan dilanjutkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menargetkan kajian dan putusan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia akan dikeluarkan menjelang akhir 2016.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) hingga saat ini masih belum memutuskan kebijakan terkait divestasi Freeport. Pemerintah pun belum melakukan pertemuan lebih lanjut bersama anak perusahaan Freeport McMoran tersebut untuk membahas mengenai perkembangan pembelian saham Freeport.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution melakukan rapat singkat membahas sektor energi, diantaranya adalah pembangunan smelter dan harga komoditas tambang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat bahwa PT Freeport Indonesia baru menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur sebesar 30 persen. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan progress pada Januari lalu yang hanya mencapai sekira 14 persen.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, produksi pabrik alumina milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang, Kalimantan Barat, dapat menekan impor hasil olahan bauksit tersebut.