News Update
Greenpeace: Pemerintah Jangan Gampang Beri Izin PertambanganIzin pertambangan di berbagai daerah harus benar-benar mempertimbangkan dampak permanen terhadap lingkungan hidup karena telah terbukti berbagai kerusakan alam yang terjadi karena dipengaruhi beragam aktivitas pertambangan
Menteri Rini nilai moratorium lahan tambang genjot hilirisasiMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai rencana moratorium perluasan lahan tambang yang digagas Presiden Joko Widodo tak bakal mengganggu kinerja perusahaan pelat merah pada sektor tersebut. Pihaknya justru merasa kebijakan itu akan menjadi dorongan bagi BUMN tambang untuk memaksimalkan hasil produksinya.
Larangan Ekspor Mineral Malah Rugikan IndonesiaLarangan ekspor bijih mineral yang dilaksanakan pada awal 2014 nampaknya tidak berjalan dengan baik. Larangan ekspor nikel dan bauksit yang belum diproses hingga 2017 bertujuan meningkatkan posisi Indonesia yang ujungnya menarik minat investor untuk berinvestasi di smelter di Indonesia.
Smelter Berlisensi IUI Lebih Signifikan Dibanding IUPKPembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) berlisensi Izin Usaha Industri (IUI) lebih signifikan ketimbang smelter berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUI diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan IUPK diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Perusahaan Jerman Siap Bangun Smelter Rp10,4 T di IndonesiaBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan ke Jerman berbuah penandatanganan komitmen investasi smelter senilai US0 juta atau setara Rp10,4 triliun di Sulawesi.
Putra NTT Bangun Smelter Pertama di KaltengPengusaha asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menunjukan taringnya di level nasional. Umbu S. Samapaty - putra NTT asal Sumba Tengah kini tengah membangun smelter atau pemurnian hasil tambang di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Pelaku Usaha Minta Pemerintah Segera Selesaikan Masalah Perizinan SmelterJAKARTA - Para pelaku usaha berharap pemerintah segera memberi kejelasan terkait perizinan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter
Jokowi Bakal Bekukan Penerbitan Izin Lahan Sawit dan TambangDengan adanya rencana moratorium pengelolaan lahan tambang maka pemerintah tidak akan membuka keran ekspor untuk komoditas mineral mentah sesuai program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Pemerintah Akan Moratorium Lahan Tambang BaruPemerintah berencana menerapkan moratorium pembukaan lahan tambang baru. Kebijakan ini akan diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres), tujuannya agar jadi stimulus perusahaan tambang membangun pabrik pemurnian (smelter).
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT