News Update
Pemerintah Bentuk Tim Independen Pengawas Pembangunan Smelter
Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM membentuk tim independen untuk mengawasi jalannya pembangunan smelter perusahaan-perusahaan tambang. Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot mengatakan tim pengawas ini bertugas untuk melakukan verifikasi atas pembangunan smelter.
Pemerintah Evaluasi Kemajuan Smelter Tiap 6 Bulan
Pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter yang dilakukan perusahaan tambang, setiap enam bulan sekali, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan pemerintah. Jika tidak terdapat kemajuan, maka pemerintah akan mencabut fasilitas ekspor konsentrat yang diberikan kepada perusahaan tambang.
Menyoal Ekspor Minerba Mentah
Di tengah penolakan masif terhadap kebijakan relaksasi ekspor Minerba Mentah, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan.
Wakil Menteri ESDM Ancam Cabut Izin Ekspor Konsentrat Perusahaan yang Tak Serius Bangun Smelter
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengingatkan kepada pengusaha mineral dan batu bara (minerba) untuk membuat smelter jika ingin melakukan kegiatan ekspor.
ESDM Tak Bergeming Terhadap Gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Relaksasi Ekspor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tetap akan menerapkan dua Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
Dua Permen dalam Proses Gugatan, ESDM Tak Boleh Beri Rekomendasi Izin Ekspor
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Kementerian ESDM untuk tidak menerbitkan rekomendasi izin eskpor mineral mentah dan konsentrat selama dua peraturan yaitu Permen ESDM No.5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No.6 Tahun 2017 masih dalam proses gugatan.
Industri Smelter Siap Serap Nikel Kadar Rendah
PEMERINTAH kini mewajibkan industri hilir menyerap nikel kadar rendah di bawah 1,7% dari total kapasitas produksi fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter).
Berkompromi dengan Industri
Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara idealnya menjadi jalan tengah untuk merangsang tata kelola industri yang efektif.
