News Update
KPK Diminta Awasi Izin Relaksasi Ekspor MineralSejumlah pengamat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi korupsi dalam relaksasi ekspor bahan tambang mentah. Hal ini setelah adanya permintaan perpanjangan Peraturan Pemerintah dalam relaksasi ekspor bahan tambang mentah.
LPEM UI Klaim Larangan Ekspor Mineral Mentah Berdampak PositifKebijakan larangan ekspor mineral mentah yang berlaku sejak Januari 2014 mendorong sejumlah dampak positif diantaranya turunnya praktik pertambangan ilegal, mendorong perkembangan industri pengolahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi laju degradasi lingkungan. Karena itu, LPEM UI merekomendasikan agar kebijakan larangan ekspor tersebut wajib dipertahankan.
Hilirisasi Mineral: BUMN Antam Memang Harus Dibantu
HILIRISASI bukan hal baru, karena UU 11/1967 berkaitan dengan pertambangan sudah mendefinisikan pertambangan sebagai kegiatan usaha yang meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Bahkan rezim undang undang ini mengelompokkan beberapa mineral logam kedalam strategis seperti timah, tembaga dan nikel atas dasar penggunaannya untuk industri strategis nasional, kelompok lainnya vital dan non sttrategis dan vital.
ISPA Minta Pemerintah Bantu Antam Atasi Masalah Tumpukan NikelIndonesian Smelter & Mineral Processing Association (ISPA) meminta pemerintah membantu PT Antam (persero) Tbk dalam menyelesaikan masalah bijih nikel kadar rendah yang tak terserap di dalam negeri. Pemberian izin ekspor mineral mentah (ore) itu dinilai merusak tatanan yang sudah berjalan.
Pembahasan relaksasi ekspor ore alotRencana pemerintah untuk melonggarkan kebijakan ekspor konsentrat mineral atawa ore masih terganjal. Kementerian ESDM menyatakan Tim Perumus Relaksasi Ekspor Mineral yang membahas beleid tersebut hingga kini belum memiliki kesimpulan pasti.
Perpanjangan Izin Tambang Dinilai Rawa SuapPermintaan perpanjangan peraturan pemerintah tentang relaksasi ekspor bahan tambang mentah oleh perusahaan perusahaan tambang yang belum memiliki pabrik smelter atau pabrik untuk proses mineral tambang di Indonesia ,kepada pemerintah Joko Widodo dalam hal ini Kementerian ESDM sangat rawan dengan dugaan suap menyuap di kementeriannya ESDM
Pengurangan Royalti Dorong Pembangunan SmelterJakarta: Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Bambang Gatot menyarankan adanya pengurangan sedikit pembayaran royalti bagi kontraktor yang sudah membangun smelter (fasilitas pengolah hasil tambang).
Bos Medco Pastikan Pembangunan Smelter Tetap Berjalan
Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro memastikan pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) Newmont Nusa Tenggara (NTT) tetap berjalan. Hal ini akan dilakukan baik dengan atau tanpa PT Freeport Indonesia.
Jonan: Percepatan Amendemen Kontrak Tambang Selesai 2017Nantinya, semua kontrak yang belum diamandemen akan diikutsertakan dalam amandemen, termasuk Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT