News Update
Menteri Sudirman Analisis Akuisisi Medco terhadap NewmontMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan tengah mempelajari kewajiban divestasi saham bagi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sebelumnya, PT Medco Energi Internasional Tbk menyatakan divestasi saham tidak lagi diperlukan karena akuisisi Medco terhadap NNT merupakan bagian dari nasionalisasi.
Progres Smelter Lamban, Pemerintah Ingatkan Aturan Harus DipatuhiPemerintah mengakui bahwa progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik berjalan lamban dan diingatkan bahwa peraturan terkait kewajiban pembangunan smelter tidak berubah dan harusnya smelter jadi pada 2017.
PT AKR Siap Jual 100 Hektar Lahan ke FreeportPT AKR Corporindo Tbk. siap menjual lahan seluas 100 hektare kepada PT Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE). Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk fasilitas smelter dengan investasi mencapai Rp 30 triliun.
Pemerintah Segera Terbitkan Perpres RUENPemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional.
Cabut Izin Tambang Abal-abal, Menteri ESDM: Produksi Tak TergangguMenteri ESDM Sudirman Said berupaya menertibkan industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri. Sebab, banyak sekali Izin Usaha Pertambangan (IUP) abal-abal yang tidak sesuai aturan.
Revisi UU Minerba Sulit Rampung Tahun IniMeskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, Revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemungkinan tidak selesai tahun ini.
DPR tak sanggup bahas revisi UU MinerbaRevisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) hingga kini masih jalan di tempat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai inisiator revisi UU Minerba tak sanggup membahas revisi itu akhir tahun ini.
Bahkan, DPR menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Perundangan-undangan (Perppu) agar kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini dan seterusnya tidak melanggar UU Minerba.
Bahkan, DPR menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Perundangan-undangan (Perppu) agar kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini dan seterusnya tidak melanggar UU Minerba.
UU Minerba akan ubah enam isu renegosiasi kontrakKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan akan mengubah enam isu strategis dalam renegosiasi kontrak yang wajib dipenuhi oleh Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT