News Update
Pemerintah Disarankan Ubah Kebijakan Hilirisasi MineralCentre For Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) menyarankan pemerintah untuk mengubah kebijakan hilirisasi mineral. Selama ini, hilirisasi lebih fokus pada pengolahan dan pemurnian mineral dengan pembangunan smelter.
Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Bisa Ancam Kepercayaan InvestorPemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal melakukan relaksasi ekspor konsentrat. Relaksasi ini dilakukan karena perusahaan tambang masih belum bisa mengolah hasil bumi melalui smelter. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah berhati-hati dalam membuka keran ekspor konsentrat. Hal ini karena relaksasi ini menyangkut kepercayaan dan masa depan investasi smelter jangka panjang.
Hipmi: Pemerintah harus Hati-hati Buka Keran Ekspor Konsentrat Pemerintah diminta agar berhati-hati dalam membuka keran ekspor konsentrat karena menyangkut kepercayaan dan masa depan investasi smelter jangka panjang.
Antam Siapkan Program Pasca Tambang Pangkor Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam. Namun, sebanyak apapun cadangan sumber daya yang ada di perut bumi, suatu saat pasti akan habis. Lalu seperti apa nasib tambang emas ketika cadangan emasnya sudah habis?
Antam Bantah Pernah Minta Relaksasi Ekspor Bijih Nikel Corporate Secretary PT Aneka Tambang (Persero), Trenggono Sutioso mengatakan, pihaknya secara tegas membantah pernah menyampaikan secara resmi keinginan untuk mendapatkan izin ekspor bijih nikel kadar rendah kepada pemerintah. Bijih nikel tersebut tidak terserap smelter dalam negeri dan terus menumpuk distockpile.
Antam Pede Siap Pasok Kebutuhan Smelter Dalam Negeri Bijih mineral yang ada di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang tidak seluruhnya dapat diolah di dalam negeri. Pasalnya keragaman teknologi pengolahan masing-masing karakteristik mineral bijih dan tingkat keekonomian yang ditentukan oleh besaran investasi dan biaya produksi.
Ciruss: Wajib Smelter Perlu Dikaitkan Langsung Dengan Industri HilirKebijakan hilirisasi mineral lewat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter perlu dikaitkan langsung dengan industri logam di sektor hilir.
Polri Diminta Perketat Pengawasan Ekspor Hasil TambangLemahnya pengawasan aparat kepolisian dalam ekspor hasil tambang belakangan ini disesalkan Anggota Komisi VII DPR RI Endre Saifoel. Pasalnya, mengambil hasil tambang di lahan milik orang lain dan kemudian mengekspornya, merupakan suatu kesalahan besar.
Polisi dan KPK Didorong Perketat Pengawasan Pertambangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mulai mengusut berbagai penyimpangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, langkah tersebut masih dinilai lamban oleh anggota Komisi VII DPR RI, Endre Saifoel.
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT