News
Menunggu Gebrakan Menteri Jonan
Tugas Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, sungguh tidak mudah. Pos Menteri ESDM menyimpan banyak pekerjaan rumah yang pelik dan sarat konflik. Kemampuan manajerial Jonan dan wakilnya, Arcandra Tahar, akan diuji mengingat banyak target kementerian yang tenggatnya kian dekat.
Soal proyek pembangunan infrastruktur listrik 35 ribu MW (36.722 megawatt), misalnya. Presiden Jokowi telah menargetkan ketersediaan listrik melalui program tersebut pada 2019. Realisasinya, sampai September lalu, pembangkit yang beroperasi secara komersial baru berkapasitas 164 megawatt. Ini artinya kurang dari 1 persen target total kapasitas tahap pertama 2017 sebesar 18.685 megawatt. Jonan harus mencari akar penyebab tertatih-tatihnya program ini.
Saat menjabat Menteri Perhubungan, juga ketika sebelumnya menjadi bos PT Kereta Api Indonesia, Jonan dikenal tegas dan “keras kepala" dalam menjalankan program-programnya. Karakter itu sekarang tetap diperlukan untuk menegakkan larangan ekspor mineral mentah dan kewajiban perusahaan tambang menyediakan smelter. Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mewajibkan perusahaan tambang mengolah dan memurnikan hasil penambangan di dalam negeri. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, mineral tembaga, mangan, seng, timbel, timah, dan besi tidak dapat lagi diekspor terhitung mulai 12 Januari 2017.
Daftar pekerjaan rumah Jonan masih panjang. Ada soal nasib hampir 4.000 izin usaha tambang yang berstatus non-clean and clear, dari soal tumpang-tindih lahan hingga tunggakan royalti tambang. Juga rencana pemangkasan subsidi listrik yang memerlukan verifikasi data agar subsidi tepat sasaran.
Masalah harga gas dan tata kelola gas domestik juga harus ditangani. Belum lagi perkara revitalisasi kilang agar pemerintah tak selalu jadi korban permainan harga bahan bakar minyak.
Dengan beban begitu besar, tak mengherankan jika banyak yang ragu apakah kali ini Jonan mampu. Memimpin ESDM tak hanya memerlukan kemampuan manajerial yang mumpuni. Untuk soal ini, Jonan sudah teruji. Yang akan menjadi tantangan baru bagi alumnus International Relations and Affairs Fletcher School of Law and Diplomacy, Amerika Serikat, ini adalah keberanian menegakkan aturan.
Keberanian itu akan diuji dalam menghadapi gurita mafia migas. Sudirman Said, menteri pendahulunya di ESDM, sudah membuka jalan untuk memerangi jaringan mafia. Petral, unit bisnis anak usaha PT Pertamina yang dituding menjadi sarang mafia, telah dibubarkan. Skandal pemerasan saham PT Freeport juga terungkap ke publik.
Jonan harus meneruskan “jalan perang" itu dengan segala risikonya. Kita berharap Jonan cukup memiliki keberanian, juga kecerdikan, dalam menjalankan tugasnya.
Soal proyek pembangunan infrastruktur listrik 35 ribu MW (36.722 megawatt), misalnya. Presiden Jokowi telah menargetkan ketersediaan listrik melalui program tersebut pada 2019. Realisasinya, sampai September lalu, pembangkit yang beroperasi secara komersial baru berkapasitas 164 megawatt. Ini artinya kurang dari 1 persen target total kapasitas tahap pertama 2017 sebesar 18.685 megawatt. Jonan harus mencari akar penyebab tertatih-tatihnya program ini.
Saat menjabat Menteri Perhubungan, juga ketika sebelumnya menjadi bos PT Kereta Api Indonesia, Jonan dikenal tegas dan “keras kepala" dalam menjalankan program-programnya. Karakter itu sekarang tetap diperlukan untuk menegakkan larangan ekspor mineral mentah dan kewajiban perusahaan tambang menyediakan smelter. Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mewajibkan perusahaan tambang mengolah dan memurnikan hasil penambangan di dalam negeri. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, mineral tembaga, mangan, seng, timbel, timah, dan besi tidak dapat lagi diekspor terhitung mulai 12 Januari 2017.
Daftar pekerjaan rumah Jonan masih panjang. Ada soal nasib hampir 4.000 izin usaha tambang yang berstatus non-clean and clear, dari soal tumpang-tindih lahan hingga tunggakan royalti tambang. Juga rencana pemangkasan subsidi listrik yang memerlukan verifikasi data agar subsidi tepat sasaran.
Masalah harga gas dan tata kelola gas domestik juga harus ditangani. Belum lagi perkara revitalisasi kilang agar pemerintah tak selalu jadi korban permainan harga bahan bakar minyak.
Dengan beban begitu besar, tak mengherankan jika banyak yang ragu apakah kali ini Jonan mampu. Memimpin ESDM tak hanya memerlukan kemampuan manajerial yang mumpuni. Untuk soal ini, Jonan sudah teruji. Yang akan menjadi tantangan baru bagi alumnus International Relations and Affairs Fletcher School of Law and Diplomacy, Amerika Serikat, ini adalah keberanian menegakkan aturan.
Keberanian itu akan diuji dalam menghadapi gurita mafia migas. Sudirman Said, menteri pendahulunya di ESDM, sudah membuka jalan untuk memerangi jaringan mafia. Petral, unit bisnis anak usaha PT Pertamina yang dituding menjadi sarang mafia, telah dibubarkan. Skandal pemerasan saham PT Freeport juga terungkap ke publik.
Jonan harus meneruskan “jalan perang" itu dengan segala risikonya. Kita berharap Jonan cukup memiliki keberanian, juga kecerdikan, dalam menjalankan tugasnya.
