News
Pemerintah akan Relaksasi Ekspor Konsentrat
Pemerintah berencana merelaksasi ekspor olahan mineral (konsentrat) agar program hilirisasi sektor minerba terus berjalan. Apalagi saat ini banyak perusahaan tambang yang kesulitan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, bersama tim, sedang mengkaji lebih mendalam dan mencari solusi terbaik tentang rencana relaksasi tersebut. Arcandra mengatakan, relaksasi ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Minerba.
"Soal hilirisasi dan UU Minerba atau berkaitan dengan PP 1 Tahun 2014 kita sekarang sedang mengkaji solusi terbaik yang mungkin kita capai sehingga kondisi ideal di mana suatu UU dibikin 2009, bahwa hilirisasi harus jalan itu kondisi idealnya," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
metrotvnews.com
Arcandra menjelaskan, meskipun kenyataannya banyak perusahaan yang kesulitan membangun smelter karena harga komoditas anjlok, pemerintah akan menyikapinya dengan membuat relaksasi ekspor konsentrat.
"Kondisi di lapangan tidak semua mengikuti atau melaksanakan hilirisasi lewat pembangunan smelter. Itu kenyataannya. Nah bagaimana menyikapi ini?" ucap Arcandra.
Pada saat Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, usulan yang disampaikan terkait relaksasi ekspor ini adalah dengan merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Namun, Kementerian ESDM saat ini mengkaji lagi usulan tersebut.
"Salah satunya apa mungkin kita revisi UU-nya, atau ada sasaran antara kita revisi PP-nya. Hal ini yang kita kaji sehingga memberi solusi bermanfaat baik bagi smelter juga penambang dan juga untuk menstabilkan harga," pungkas Arcandra.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, bersama tim, sedang mengkaji lebih mendalam dan mencari solusi terbaik tentang rencana relaksasi tersebut. Arcandra mengatakan, relaksasi ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Minerba.
"Soal hilirisasi dan UU Minerba atau berkaitan dengan PP 1 Tahun 2014 kita sekarang sedang mengkaji solusi terbaik yang mungkin kita capai sehingga kondisi ideal di mana suatu UU dibikin 2009, bahwa hilirisasi harus jalan itu kondisi idealnya," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
metrotvnews.com
Arcandra menjelaskan, meskipun kenyataannya banyak perusahaan yang kesulitan membangun smelter karena harga komoditas anjlok, pemerintah akan menyikapinya dengan membuat relaksasi ekspor konsentrat.
"Kondisi di lapangan tidak semua mengikuti atau melaksanakan hilirisasi lewat pembangunan smelter. Itu kenyataannya. Nah bagaimana menyikapi ini?" ucap Arcandra.
Pada saat Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, usulan yang disampaikan terkait relaksasi ekspor ini adalah dengan merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Namun, Kementerian ESDM saat ini mengkaji lagi usulan tersebut.
"Salah satunya apa mungkin kita revisi UU-nya, atau ada sasaran antara kita revisi PP-nya. Hal ini yang kita kaji sehingga memberi solusi bermanfaat baik bagi smelter juga penambang dan juga untuk menstabilkan harga," pungkas Arcandra.
Tweet
