News
Pemerintah rencana Alihkan 9,36% Saham Freeport Indonesia ke Holding BUMN Tambang
JAKARTA - Pemerintah berencana mengalihkan 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia ke holding company Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, rencana tersebut bergulir setelah pejabat Kementerian BUMN, PT Aneka Tambang, dan Bank Mandiri melakukan pertemuan di Direktorat Minerba untuk membahas valuasi saham PT Freeport Indonesia, Selasa (15/11).
Dikatakannya, pertemuan kemarin (15/11) mempertanyakan mengenai bagaimana mengalihkan saham pemerintah ke holding company.
“Kemarin bicara masalah yang 9,36 persen dialihkan ke holding company itu bagaimana proses dan persyaratannya. Itu saja,” ujar Bambang saat ditemui di kantor Ditjen Minerba, Jl. Supomo, No.10, Jakarta, Rabu (16/11).
Menurutnya, tata cara peralihan saham 9,36 persen sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. “Minta persetujuan. Seperti proses biasa, transfer saham,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, pertemuan kemarin tidak disinggung soal keinginan pemerintah untuk mengambil saham 10,64 persen. Pasalnya, perusahaan asal Amerika Serikat ini belum menawarkan kembali kepada pemerintah terkait divestasi saham tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah sudah melayangkan surat ke Freeport Indonesia pada 11 April 2016. Dalam surat itu meminta Freeport menghitung nilai saham mengacu pada mekanisme replacement cost. Mekanisme tersebut yakni biaya penggantian atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi.
Mekanisme tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan perhitungan replacement cost maka nilai saham 10,64 persen hanya mencapai US$630 juta.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, rencana tersebut bergulir setelah pejabat Kementerian BUMN, PT Aneka Tambang, dan Bank Mandiri melakukan pertemuan di Direktorat Minerba untuk membahas valuasi saham PT Freeport Indonesia, Selasa (15/11).
Dikatakannya, pertemuan kemarin (15/11) mempertanyakan mengenai bagaimana mengalihkan saham pemerintah ke holding company.
“Kemarin bicara masalah yang 9,36 persen dialihkan ke holding company itu bagaimana proses dan persyaratannya. Itu saja,” ujar Bambang saat ditemui di kantor Ditjen Minerba, Jl. Supomo, No.10, Jakarta, Rabu (16/11).
Menurutnya, tata cara peralihan saham 9,36 persen sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. “Minta persetujuan. Seperti proses biasa, transfer saham,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, pertemuan kemarin tidak disinggung soal keinginan pemerintah untuk mengambil saham 10,64 persen. Pasalnya, perusahaan asal Amerika Serikat ini belum menawarkan kembali kepada pemerintah terkait divestasi saham tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah sudah melayangkan surat ke Freeport Indonesia pada 11 April 2016. Dalam surat itu meminta Freeport menghitung nilai saham mengacu pada mekanisme replacement cost. Mekanisme tersebut yakni biaya penggantian atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi.
Mekanisme tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan perhitungan replacement cost maka nilai saham 10,64 persen hanya mencapai US$630 juta.
