News
Pengusaha Smelter Minta Kepastian Pasokan Bahan Baku
Sebanyak 27 smelter yang beroperasi di Indonesia meminta pemerintah dengan DPR konsisten terkait UU Minerba, karena berpengaruh pada bisnis mereka.
Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (APE3I), Jonatan Handojo menurutkan, salah satu pertimbangan dunia usaha pertambangan saat ini adalah ketersediaan pasokan bahan baku. Kalangan pelaku usaha butuh kepastian pasokan bahan baku yang salah satunya ditentukan oleh konsistensi kebijakan larangan ekspor mineral mentah.
“Sejauh ini larangan ekspor mineral mentah sudah bisa diterima oleh Ditjen Minerba,” ujar Jonathan, Rabu (3/8/2016).
Dia menginginkan pemerintah memberikan kepastian terkait UU tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus dipertahankan untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha.
“Alasan investor butuh uang untuk menyelesaikan pembangunan smelter sudah kami bantah. Mana ada investor yang berani bangun kalau tidak memiliki dana yang cukup. Demikian juga dengan alasan PHK di sektor pertambangan juga tidak bisa diterima karena belum pernah ditemukan di tambang ada padat karya,” jelasnya lagi.
Oleh karenanya, Ia dan pengusaha smelter meminta Pemerintah dan DPR untuk tetap konsisten menerapkan kebijakan larangan ekspor.
“Kami berharap revisi UU Minerba dilakukan dengan bijak terutama soal smelter. Perusahaan yang sudah membangun smelter telah menunjukkan komitmennya da memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” ujar dia.
Sementara Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menegaskan komitmen DPR untuk tetap mendukung semangat hilirisasi. Bahkan Ia memastikan bahwa kebijakan hilirisasi ini akan semakin diperkuat dalam revisi UU Minerba. “Nanti akan diperkuat dalam revisi UU Minerba yang sedang kami bahas saat ini,” terangnya.
Ia menghargai perusahaan yang sudah membangun smelter dan menegaskan bahwa para wakil rakyat akan konsisten dengan kebijakan hilirisasi. “Kami sangat konsisten untuk mendorong hilirisasi dan menegakkan kebijakan larangan ekspor untuk mineral mental,” pungkasnya.
Sumber : www.liputan6.com
Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (APE3I), Jonatan Handojo menurutkan, salah satu pertimbangan dunia usaha pertambangan saat ini adalah ketersediaan pasokan bahan baku. Kalangan pelaku usaha butuh kepastian pasokan bahan baku yang salah satunya ditentukan oleh konsistensi kebijakan larangan ekspor mineral mentah.
“Sejauh ini larangan ekspor mineral mentah sudah bisa diterima oleh Ditjen Minerba,” ujar Jonathan, Rabu (3/8/2016).
Dia menginginkan pemerintah memberikan kepastian terkait UU tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus dipertahankan untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha.
“Alasan investor butuh uang untuk menyelesaikan pembangunan smelter sudah kami bantah. Mana ada investor yang berani bangun kalau tidak memiliki dana yang cukup. Demikian juga dengan alasan PHK di sektor pertambangan juga tidak bisa diterima karena belum pernah ditemukan di tambang ada padat karya,” jelasnya lagi.
Oleh karenanya, Ia dan pengusaha smelter meminta Pemerintah dan DPR untuk tetap konsisten menerapkan kebijakan larangan ekspor.
“Kami berharap revisi UU Minerba dilakukan dengan bijak terutama soal smelter. Perusahaan yang sudah membangun smelter telah menunjukkan komitmennya da memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” ujar dia.
Sementara Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menegaskan komitmen DPR untuk tetap mendukung semangat hilirisasi. Bahkan Ia memastikan bahwa kebijakan hilirisasi ini akan semakin diperkuat dalam revisi UU Minerba. “Nanti akan diperkuat dalam revisi UU Minerba yang sedang kami bahas saat ini,” terangnya.
Ia menghargai perusahaan yang sudah membangun smelter dan menegaskan bahwa para wakil rakyat akan konsisten dengan kebijakan hilirisasi. “Kami sangat konsisten untuk mendorong hilirisasi dan menegakkan kebijakan larangan ekspor untuk mineral mental,” pungkasnya.
Sumber : www.liputan6.com
Tweet
