News
Pengusaha Usul Izin Pembuatan Smelter Harus Dibatasi
Jakarta - Kementerian Perindustrian menggelar Focus Group Disscussion (FGD) tentang pengembangan industri smelter di Indonesia bersama beberapa pengusaha smelter.
Salah satu usulan pengusaha dalam diskusi tersebut adalah meminta agar izin pembuatan smelter nikel baru harus dibatasi karena khawatir dengan ketersediaan bahan baku.
Salah satu usulan tersebut datang dari anggota AP3I (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia) Mery yang mengusulkan izin pembuatan smelter baru ingin dibatasi. Hal itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan harga yang layak.
Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronikal Kemenperin Gusti Putu Suryawirawan yang hadir dalam acara ini usulan tersebut dimasukkan ke dalam rekomendasi dari hasil FGD tentang pemanfaatan nikel. Hal itu untuk menjamin harga bahan baku dan ketersediaan bahan baku.
"Ini ada orang mau bikin smelter kasih semua atau izinnya dibatasi, bagaimana menjamin harga bahan baku dengan harganya yang layak. Sehingga nanti ada rekomendasi perlunya suatu mekanisme bahwa pembelian itu, kita itu kan industrinya besar, yang belinya itu besar," kata Putu, di kantornya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Ia mengatakan, saat ini, izin tidak ditentukan sehingga orang bisa saja mengajukan izin baru tanpa melihat risikonya. Ke depan dengan adanya aturan tersebut nanti akan diatur jumlahnya, teknologi, kapasitas, dan lokasinya.
"Saat ini baru mengeluarkan kesepakatan berdasarkan teknologi dan kapasitas. Salah satu isi rekomendasinya, Kementerian ESDM dan Kemenperin untuk menyusun kriteria dan jumlah smelter baru di daerah tertentu," ujar Putu.
Putu mengatakan, hal tersebut akan menjadi rekomendasi terhadap izin baru pembuatan smelter. Acuan yang menjadi batas misalnya jumlah yang dibatasi, kapasitas, dan teknologinya.
"Yang penting kalau mau dibatasi mereka setuju, ini menjadi bagian dari rekomendasi smelter itu pantasnya jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa. Kalau nggak, nanti semua ngajuin izin tapi nanti bahan bakunya nggak cukup atau lingkungan kita rusak," kata Putu.
Rekomendasi tersebut akan khusus untuk pembuatan baru smelter nikel tetapi selanjutkan akan diusulkan komoditas lain seperti bauksit. Hasil dari diskusi ini akan dibahas dengan Kementerian ESDM. (drk/drk)
Salah satu usulan pengusaha dalam diskusi tersebut adalah meminta agar izin pembuatan smelter nikel baru harus dibatasi karena khawatir dengan ketersediaan bahan baku.
Salah satu usulan tersebut datang dari anggota AP3I (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia) Mery yang mengusulkan izin pembuatan smelter baru ingin dibatasi. Hal itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan harga yang layak.
Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronikal Kemenperin Gusti Putu Suryawirawan yang hadir dalam acara ini usulan tersebut dimasukkan ke dalam rekomendasi dari hasil FGD tentang pemanfaatan nikel. Hal itu untuk menjamin harga bahan baku dan ketersediaan bahan baku.
"Ini ada orang mau bikin smelter kasih semua atau izinnya dibatasi, bagaimana menjamin harga bahan baku dengan harganya yang layak. Sehingga nanti ada rekomendasi perlunya suatu mekanisme bahwa pembelian itu, kita itu kan industrinya besar, yang belinya itu besar," kata Putu, di kantornya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Ia mengatakan, saat ini, izin tidak ditentukan sehingga orang bisa saja mengajukan izin baru tanpa melihat risikonya. Ke depan dengan adanya aturan tersebut nanti akan diatur jumlahnya, teknologi, kapasitas, dan lokasinya.
"Saat ini baru mengeluarkan kesepakatan berdasarkan teknologi dan kapasitas. Salah satu isi rekomendasinya, Kementerian ESDM dan Kemenperin untuk menyusun kriteria dan jumlah smelter baru di daerah tertentu," ujar Putu.
Putu mengatakan, hal tersebut akan menjadi rekomendasi terhadap izin baru pembuatan smelter. Acuan yang menjadi batas misalnya jumlah yang dibatasi, kapasitas, dan teknologinya.
"Yang penting kalau mau dibatasi mereka setuju, ini menjadi bagian dari rekomendasi smelter itu pantasnya jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa. Kalau nggak, nanti semua ngajuin izin tapi nanti bahan bakunya nggak cukup atau lingkungan kita rusak," kata Putu.
Rekomendasi tersebut akan khusus untuk pembuatan baru smelter nikel tetapi selanjutkan akan diusulkan komoditas lain seperti bauksit. Hasil dari diskusi ini akan dibahas dengan Kementerian ESDM. (drk/drk)
