News
BKPM Optimistis Nikel Ore Bisa Berhenti Diekspor
Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya dengan pengusaha telah menyepakati ekspor nikel dihentikan mulai sekarang. Beberapa faktor yang menjadi alasan adalah untuk menjaga cadangan nikel di Tanah Air, penyediaan bahan baku bagi perusahaan smelter nikel yang mulai beroperasi di Indonesia, dan adanya indikasi pelanggaran implementasi relaksasi ekspor nikel ore.
”Dapat saya tekankan bahwa saya tidak bermaksud menganulir atau membatalkan Permen ESDM (mengenai relaksasi ekspor nikel), namun atas dasar rasa cinta Tanah Air, marilah kita bersama-sama menyepakati keputusan ini,” ujar Bahlil melalui keterangan resminya, Rabu, 13 November 2019.
Hal tersebut dikatakan Bahlil usai memimpin rapat fasilitasi yang mengundang perusahaan di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Bahlil meminta komitmen para pengusaha mendukung kebijakan ekspor komoditas nikel yang berlaku di Indonesia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Meningkatkan nilai tambah terhadap Sumber Daya Alam (SDA) merupakan cita-cita dan keinginan bersama dari pengusaha, baik itu penambang nikel ore, pemilik smelter, serta pemerintah. Pengusaha tambang yang telah mendapatkan izin ekspor nikel ore dan telah diverifikasi secara aturan oleh pihak-pihak terkait teknis yang mempunyai kewenangan dan dinyatakan lolos, diberi kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan ekspornya. Sedangkan, yang tidak ingin melakukan ekspor bisa menjual kepada pemilik smelter," paparnya.
Bahlil menambahkan komoditas nikel nasional saat ini diperkirakan hanya dapat menjamin pasokan nikel ore bagi perusahaan smelter selama 7-8 tahun. Sehingga perlu dilakukan penyediaan bahan baku nikel lebih banyak untuk menjamin produksi perusahaan smelter tidak terhambat.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyampaikan dukungannya terhadap program hilirisasi yang dilakukan pemerintah. “Kami menyampaikan terima kasih telah diberi kesempatan untuk dilakukan pertemuan dengan pengusaha smelter dan berharap keputusan hasil rapat dapat direalisasikan.” ujar Katrin.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubies menyatakan kesiapan dalam melaksanakan hasil rapat. “Kami akan lakukan keputusan yang telah disepakati dalam rapat,” ujar Haykal.
Adapun tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam implementasi moratorium ekspor nikel ore di Indonesia adalah penetapan harga jual beli bussiness to bussiness (B2B) antara pengusaha penghasil nikel dan perusahaan smelter. Penetapan kebijakan yang tepat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya illegal trading nikel ore ke luar negeri yang menawarkan harga lebih tinggi.
Untuk itu, pengusaha smelter diimbau untuk dapat memberlakukan harga internasional dalam transaksi pembelian bahan bakunya di dalam negeri. Dengan adanya moratorium ekspor nikel, pemerintah berharap dapat menjamin ketersedian dan sustainability bahan baku industri smelter di Indonesia.
"Harga nikel ore dengan kadar di bawah 1,7 persen yang disepakati maksimal USD30 per metrik ton. Asumsinya adalah harga internasional di kurangi biaya kirim dan pajak,” tegas Bahlil.
”Dapat saya tekankan bahwa saya tidak bermaksud menganulir atau membatalkan Permen ESDM (mengenai relaksasi ekspor nikel), namun atas dasar rasa cinta Tanah Air, marilah kita bersama-sama menyepakati keputusan ini,” ujar Bahlil melalui keterangan resminya, Rabu, 13 November 2019.
Hal tersebut dikatakan Bahlil usai memimpin rapat fasilitasi yang mengundang perusahaan di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Bahlil meminta komitmen para pengusaha mendukung kebijakan ekspor komoditas nikel yang berlaku di Indonesia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Meningkatkan nilai tambah terhadap Sumber Daya Alam (SDA) merupakan cita-cita dan keinginan bersama dari pengusaha, baik itu penambang nikel ore, pemilik smelter, serta pemerintah. Pengusaha tambang yang telah mendapatkan izin ekspor nikel ore dan telah diverifikasi secara aturan oleh pihak-pihak terkait teknis yang mempunyai kewenangan dan dinyatakan lolos, diberi kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan ekspornya. Sedangkan, yang tidak ingin melakukan ekspor bisa menjual kepada pemilik smelter," paparnya.
Bahlil menambahkan komoditas nikel nasional saat ini diperkirakan hanya dapat menjamin pasokan nikel ore bagi perusahaan smelter selama 7-8 tahun. Sehingga perlu dilakukan penyediaan bahan baku nikel lebih banyak untuk menjamin produksi perusahaan smelter tidak terhambat.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyampaikan dukungannya terhadap program hilirisasi yang dilakukan pemerintah. “Kami menyampaikan terima kasih telah diberi kesempatan untuk dilakukan pertemuan dengan pengusaha smelter dan berharap keputusan hasil rapat dapat direalisasikan.” ujar Katrin.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubies menyatakan kesiapan dalam melaksanakan hasil rapat. “Kami akan lakukan keputusan yang telah disepakati dalam rapat,” ujar Haykal.
Adapun tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam implementasi moratorium ekspor nikel ore di Indonesia adalah penetapan harga jual beli bussiness to bussiness (B2B) antara pengusaha penghasil nikel dan perusahaan smelter. Penetapan kebijakan yang tepat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya illegal trading nikel ore ke luar negeri yang menawarkan harga lebih tinggi.
Untuk itu, pengusaha smelter diimbau untuk dapat memberlakukan harga internasional dalam transaksi pembelian bahan bakunya di dalam negeri. Dengan adanya moratorium ekspor nikel, pemerintah berharap dapat menjamin ketersedian dan sustainability bahan baku industri smelter di Indonesia.
"Harga nikel ore dengan kadar di bawah 1,7 persen yang disepakati maksimal USD30 per metrik ton. Asumsinya adalah harga internasional di kurangi biaya kirim dan pajak,” tegas Bahlil.
