News
Tambang Stop Beroperasi, Kemenaker Minta BHP Billiton Perhatikan Faktor Tenaga Kerja
Rencana divestasi saham BHP Biliton di PT IndoMet Coal (IMC) diyakini akan menimbulkan efek berantai. Pasalnya, selain pemutusan hubungan kerja bagi karyawan lokal, 500 kontraktor di tujuh proyek PT IMC di Kalimantan Tengah terancam berhenti beroperasi.
Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Kementerian Tenaga Kerja, Sahat Sinurat meminta kepada BHP Billiton memperhatikan faktor tenaga kerja. Dia berharap ada forum komunikasi intensif antara perusahaan dan karyawan.
”Walaupun bukan merupakan hak dari pekerja dan bukan domain pekerja, tetapi kalau sudah merasa menjadi mitra antara pengusaha dan pekerja, secara etika moral sebenarnya hal-hal tentang perubahan kepemilikan itu dapat diinformasikan kepada pekerja karena menyangkut dengan proses berjalannya usaha mereka,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya berharap rencana divestasi BHP Billiton tidak akan berdampak PHK. Apabila terjadi pergantian kepemilikan dan ada proses lay off, maka kewajiban karyawan harus diselesaikan sesuai regulasi ketenagakerjaan.
Saat ini sektor ketenagakerjaan mengacu kepada UU Ketenagakerjaan No 3 Tahun 2003. PT IMC memegang tujuh konsesi PKP2B proyek batubara di Kalimantan, yakni PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Pari Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal dan PT Maruwai Coal. Ratusan kontraktor juga khawatir peralihan saham akan mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka di proyek PT IMC.
Sumber : www.energitoday.com
Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Kementerian Tenaga Kerja, Sahat Sinurat meminta kepada BHP Billiton memperhatikan faktor tenaga kerja. Dia berharap ada forum komunikasi intensif antara perusahaan dan karyawan.
”Walaupun bukan merupakan hak dari pekerja dan bukan domain pekerja, tetapi kalau sudah merasa menjadi mitra antara pengusaha dan pekerja, secara etika moral sebenarnya hal-hal tentang perubahan kepemilikan itu dapat diinformasikan kepada pekerja karena menyangkut dengan proses berjalannya usaha mereka,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya berharap rencana divestasi BHP Billiton tidak akan berdampak PHK. Apabila terjadi pergantian kepemilikan dan ada proses lay off, maka kewajiban karyawan harus diselesaikan sesuai regulasi ketenagakerjaan.
Saat ini sektor ketenagakerjaan mengacu kepada UU Ketenagakerjaan No 3 Tahun 2003. PT IMC memegang tujuh konsesi PKP2B proyek batubara di Kalimantan, yakni PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Pari Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal dan PT Maruwai Coal. Ratusan kontraktor juga khawatir peralihan saham akan mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka di proyek PT IMC.
Sumber : www.energitoday.com
Tweet
