News Update
Perizinan Smelter akan Dilayani Satu Pintu
Pemerintah akan menyederhanakan perizinan untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) pada setiap perusahaan pertambangan. Dari dua izin melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemeperin), perizinan ini nantinya akan dijadikan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pungutan Royalti Tambang akan Diambil di Hulu, Tak Lagi di Hilir
JAKARTA- Pemerintah berencana mengubah konsep pengambilan royalti dari produk pertambangan. Yakni pengutipan royalti yang saat ini dari hilir, akan berubah di sektor hulu. Dalam wacana tersebut, royalti akan dipungut dari perusahaan eksplorasi pertambangan yang menghasilkan mineral mentah, tanpa pengolahan.
Banyak Mineral Tambang Belum Diatur Pemerintah
KARAWANG—Pelaku industri pengolahan dan pemurnian atau smelter meminta pemerintah memperbaiki tata niaga mineral tambang dengan memperkuat dasar hukum, karena masih banyak yang belum memiliki regulasi.
Izin & Insentif Smelter Sudah Diatur, Silahkan Jalan
Jakarta - Terkait kewajiban industri tambang membangun unit pengolahan dan permurnian mineral mentah (smelter), Menko Perekonomian Darmin Nasution ikut urun rembug.
Bangun Smelter, Antam-Inalum Bentuk Perusahaan Patungan IAA
Akhirnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Alumunium Tbk (Inalum) melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) Grade Alumina Refinery (SGAR).
Dorong Industri Tembaga, Menperin Ingin Perluasan Smelter
Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) memperluas produksi dan investasi sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.
Freeport akan Cairkan Dana Smelter US Juta
PT Freeport Indonesia rencana mau mencairkan dana kesungguhan kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) katoda tembaga sebesar US juta.
DMO Mineral akan Ditetapkan per Wilayah
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) berencana akan menetapkan jumlah kewajiban pemenuhan mineral dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) bagi komoditas mineral. Rencana tersebut akan ditetapkan setelah fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sudah terbangun.
