News Update
Bakal Punya Smelter, Ekonomi Sulteng Diharapkan Tumbuh Dua Digit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas untuk membahas mengenai evaluasi proyek infrastruktur di daerah. Hari ini, ratas dilakukan dengan pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Harga Nikel Melemah Sementara Seiring Tambahan Suplai Indonesia
Harga nikel mengalami pelemahan dalam jangka pendek seiring dengan proyeksi bertumbuhnya ekspor dari Indonesia.
Perusahaan Smelter Rugi Gara-Gara Harga Tembaga Olahan Anjlok
Perusahaan smelter di Cina dan Jepang mengalami penurunan produksi menyusul berhentinya produksi dua tambang tembaga terbesar di dunia, Indonesia dan Chilie dua tahun terakhir. Menurunnya produksi memaksa perusahaan smelter harus menelan pil pahit sebab anjloknya harga tembaga konsentrat.
Smelter Gresik Beroperasi Lagi, Produksi Freeport Pulih 40%
PT Freeport Indonesia bisa sedikit bernafas lega. Smelter di Gresik yang biasa menyerap 40% konsentrat Freeport mulai kembali beroperasi setelah sempat lumpuh akibat pekerjanya melakukan aksi pemogokan pada 19 Januari 2017.
Perusahaan Smelter Rugi Gara-Gara Harga Tembaga Olahan Anjlok
Perusahaan smelter di Cina dan Jepang mengalami penurunan produksi menyusul berhentinya produksi dua tambang tembaga terbesar di dunia, Indonesia dan Chilie dua tahun terakhir. Menurunnya produksi memaksa perusahaan smelter harus menelan pil pahit sebab anjloknya harga tembaga konsentrat.
Perubahan KK Jadi IUPK Tak Bisa Ditawar
Sementara itu, Staf Khusus bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid menuturkan, perundingan dengan PTFI dilakukan secara intensif sejak pekan lalu. Dia menyebut ada hal yang tidak bisa ditawar terkait perubahan KK menjadi IUPK. Perubahan status itu merupakan jalan keluar bagi Freeport untuk bisa ekspor konsentrat.
Anggota Komisi VII: PHK 309 Pekerja Smelting Dinilai Tidak Transparan
Pemutusan Hubungan Kerja atau kontrak terhadap 309 karyawan PT Smelting Gresik dinilai tidak transparan.
DPR Minta Pemerintah Batalkan PP 72/2016
Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana meminta pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT).
