News Update
ITMG incar lahan tambang baru
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) masih mencari area baru, pengganti Tambang Tandung Mayang di Kalimantan Timur yang telah memasuki proses penutupan lahan dan Tambang Jorong yang segera menyusul tahun depan.
Pembahasan Progress Smelter Freeport Bakal Berjalan Alot
Pembahasan perhitungan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga PT Freeport Indonesia bakal menjadi pembahasan alot terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga. Freeport dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki parameter berbeda dalam melihat progres pembangunan smelter.
Pembangunan Smelter Jadi Pembahasan Alot Terkait Perpanjangan Tembaga
Perhitungan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga PT Freeport Indonesia bakal menjadi pembahasan alot terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga.
Pemrov NTB Hentikan Eksplorasi Enam Perusahaan Tambang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menghentikan kegiatan eksplorasi enam perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan karena tidak melaksanakan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Tidak Mengantongi Izin, Pemkab Bombana Tegur PT. SSU
Pemerintah Kabupaten Bombana melayangkan Surat Peringatan Terulis Kepada PT. Surya Saga Utama (SSU) yang tengah beroperasi membangun pabrik smelter di Kecamatan Kabaena Utara tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO).
Tapsel Ajak Tambang Mertabe untuk Tingkatkan Sinergitas
Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) mengajak, managemen tambang emas Martabe Batangtoru (PT. AR) untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi dengan seluruh stakeholder.
UU Minerba akan ubah enam isu renegosiasi kontrak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan akan mengubah enam isu strategis dalam renegosiasi kontrak yang wajib dipenuhi oleh Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
DPR tak sanggup bahas revisi UU Minerba
Revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) hingga kini masih jalan di tempat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai inisiator revisi UU Minerba tak sanggup membahas revisi itu akhir tahun ini.
Bahkan, DPR menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Perundangan-undangan (Perppu) agar kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini dan seterusnya tidak melanggar UU Minerba.
Bahkan, DPR menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Perundangan-undangan (Perppu) agar kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini dan seterusnya tidak melanggar UU Minerba.
