News Update
Amman Mineral Berencana Bangun Smelter di Sumbawa Barat
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter tersebut memiliki kapasitas satu juta ton konsentrat tembaga. Ditargetkan pembangunan smelter itu paling lambat 2022.
Penolakan Freeport Bangun Smelter Berdampak ke Perusahaan Lain
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengingatkan Pemerintah agar berdialog dengan DPR RI guna mencari solusi dalam menyikapi persoalan perusahaan pertambangan PT Freeport karena menyangkut kepentingan nasional.
Hamdan Zoelva: Hilirisasi Tambang Mineral sesuai Konstitusi
Peningkatan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri mampu memberikan manfaat dan partisipasi masyarakat.
Hilirisasi Tambang Mineral Tumbuhkan Daya Saing Perekonomian Indonesia di Dunia
Peningkatan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri (hilirisasi) akan menumbuhkan daya saing perekonomian Indonesia di dunia.
Menteri ESDM Terbitkan Peraturan tentang Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM 2017
Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Ignasius Jonan tanggal 19 Januari 2017 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 240 K/06/MEM/2017 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2017.
Bagaimana Peluang RI Menang Lawan Freeport di Arbitrase?
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih bernegosiasi soal perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila dalam 6 bulan tidak menemui kesepakatan, maka Freeport akan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional.
Kenapa Freeport Akhirnya Mau Ganti Kontrak Karya Jadi IUPK?
Menteri ESDM Ignasius Jonan hari ini menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dengan demikian, Kontrak Karya (KK) Freeport dan AMNT tak berlaku lagi, status pengusahaan pertambangannya berubah menjadi IUPK.
Daftar Tarif Baru Bea Keluar Mineral Racikan Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan tarif baru bea keluar (BK) ekspor mineral dan barang tambang. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru pengganti PMK Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini.
