News Update
Sri Mulyani Patok Bea Keluar Tinggi untuk Nikel dan Bauksit
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merilis peraturan mengenai penyesuaian bea keluar bagi ekspor mineral setelah pemerintah kembali melakukan pelonggaran ekspor hingga lima tahun mendatang. Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 yang ditandatangani Sri Mulyani tanggal 9 Februari 2017 silam.
Tarik Ulur Ekspor Konsentrat
Mengacu pada Undang- Undang tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 dan baru diberlakukan tahun 2014, perusahaan tambang sejatinya dilarang mengekspor konsentrat. Namun, mereka boleh mengekspor dengan catatan membangun pabrik pengolahan bijih mineral dan konsentrat (smelter).
ESDM: Terserah Mau Bilang Operasi Freeport Ilegal atau Tidak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan menegaskan status usaha PT Freeport Indonesia, dan mengklaim kondisi operasional perusahaan masih berjalan dengan baik meski tidak melakukan ekspor selama sebulan terakhir.
Rencana Gugat Aturan Ekspor Mineral Jonan Ditentukan Besok
Rencana gugatan terhadap dua Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di awal Januari lalu, yang disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi rupanya masih jalan di tempat menunggu hasil penyelidikan dari Ombudsman.
Kenaikan BK Dilakukan Bagi Pembangunan Fasilitas Smelter
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan kenaikan tarif bea keluar dilakukan untuk kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) yang pengembangannya belum optimal.
Relaksasi Ekspor Mineral Jadi Ancaman Smelter
Sejumlah pengusaha smelter kecewa dengan kebijakan yang membuka kembali keran ekspor nikel dan bauksit. Aturan tersebut memberikan dampak negatif terhadap komitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan meningkatkan nilai tambah pertambangan sesuai amanat konstitusi.
Bangun Smelter Lebih 75 Persen, Bebas Bea Keluar Ekspor Mineral
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bagi pengusaha tambang mineral dan batubara (minerba).
Disetujui Pemerintah, Status Freeport jadi IUPK
Kementerian ESDM resmi menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
