logo
Short Landscape Advertisement Short industri pengolahan
News Update
IUPKSementara Freeport Melanggar Hukum Dan Asas Diskresi
IUPK-Sementara Freeport Melanggar Hukum Dan Asas Diskresi
Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar menyatakan kebijakan pemerintah untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus berstatus Sementara (IUPK-S) merupakan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum.
Bahana Kinerja Emiten Tambang Terdongkrak Aturan Baru
Bahana: Kinerja Emiten Tambang Terdongkrak Aturan Baru
PT Bahana Securities memprediksikan kinerja sejumlah emiten pertambangan akan terdongkrak oleh aturan baru dari pemerintah. Awal tahun ini, Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang cukup mengejutkan pasar dengan merelaksasi aturan ekspor mineral.
Duh Harga Nikel Melemah PascaBabak Baru Sektor Tambang
Duh, Harga Nikel Melemah Pasca-Babak Baru Sektor Tambang
Di tengah-tengah sentimen positif yang sedang membayangi harga komoditas dan mineral secara global, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam saja. Saat prospek harga mulai membaik dan beberapa kalangan sudah mengonfirmasikan bahwa perbaikan harga ini masih akan berlanjut, mengawali tahun ini, Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang cukup mengejutkan pasar dengan merelaksasi aturan ekspor mineral.
Freeport Diberi Izin Ekspor Sementara Ini Alasannya
Freeport Diberi Izin Ekspor Sementara, Ini Alasannya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara untuk PT Freeport Indonesia. Izin ini diberikan agar penambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga, yang tak dilakukan sejak 11 Januari lalu.
Kejar Pertumbuhan Industri 55 Persen Pemerintah Pacu Pengembangan Smelter
Kejar Pertumbuhan Industri 5,5 Persen, Pemerintah Pacu Pengembangan Smelter
Pemerintah terus berupaya memacu program hilirisasi industri pertambangan melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Hal ini dalam upaya mencapai sasaran pembangunan industri non-migas pada 2017 yang ditargetkan tumbuh 5,5 persen.
Ekspor Mineral Mentah Dibuka Kemenperin Jangan Sampai Rugikan Industri Smelter
Ekspor Mineral Mentah Dibuka, Kemenperin: Jangan Sampai Rugikan Industri Smelter
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 1/2017). Aturan ini membuka peluang bagi perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk mengekspor mineral mentah jenis tertentu.
Amman Mineral Disebut Ajukan Status Izin Pertambangan
Amman Mineral Disebut Ajukan Status Izin Pertambangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang merupakan nama baru dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), telah mengajukan perubahan status izin usaha dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Mengapa Izin Smelter Tak Masuk ke Dalam Perizinan Tiga Jam ESDM
Mengapa Izin "Smelter" Tak Masuk ke Dalam Perizinan Tiga Jam ESDM?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja meluncurkan layanan perizinan tiga jam bernama ESDM3J untuk usaha di bidang minyak dan gas bumi (migas) dan bidang ketenagalistrikan.
Member PT Indotama Ferro Alloys
Member PT Tinindo Internusa
Member PT Kasmaji Inti Utama
Member PT Central Omega Resources Indonesia
Member PT Sulawesi Mining Investment
Member PT Huadi Nikel Alloy
Member PT Gebe Industri Nikel
Member PT Refined Bangka Tin
Member PT Monokem Surya
Member PT Macika Mineral Industri
Member PT karyatama Konawe Utara
Member PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara
Member PT Eunindo Usaha Mandiri
Member PT Delta Prima Steel
Member PT Century Metal indo
Member PT Cahaya Modern Metal Industri
Member PT Meratus Jaya Iron  Steel
Member PT Indoferro
Member PT Bintang Smelter Indonesia
Member PT Batutua Tembaga Raya
Member PT Smelting