News Update
Dua Smelter Senilai Rp 6,4 Triliun Segera Beroperasi di Bantaeng
Dua smelter senilai Rp 6,4 triliun yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan akan segera beroperasi pada 2017 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah usai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulsel di Makassar, Senin (23/1/2017).
SENTIMEN PASAR 24 JANUARI: Peluang Kebijakan Trump, Aturan Free-Float
Kebijakan Trump. Sebagian besar pelaku usaha di Tanah Air optimistis, bahkan mengincar peluang dari arah kebijakan Presiden Ke-45 AS Donald J. Trump yang bakal lebih protektif terhadap sejumlah mitra dagangnya, terutama China. (Bisnis Indonesia)
Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin (23/1/2017), terkait dugaan maladministrasi dalam pembuatan regulasi tentang relaksasi mineral.
ANTM fokus memperluas pabrik feronikel tahun ini
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan menggenjot konstruksi Proyek Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH). Perusahaan tambang pelat merah ini menyiapkan Rp 2,56 triliun untuk belanja modal 2017.
Sri Mulyani Keluarkan Aturan Bea Keluar Konsentrat Pekan Ini
Menurut Suahasil, tarif bea keluar sebesar 10 persen ditetapkan untuk bahan mineral mentah. Sementara untuk yang sudah diolah berdasarkan proses kemajuan pembangunan smelter, tarif akan terbagi dalam beberapa layer.
"Yang 10 persen itu benara-benar untuk raw (mentah). Kalau belum sama sekali diolah, bea keluar paling tinggi. Sedangkan kalau sudah ada kemajuan pembangunan smelter, makin maju progress-nya, bea keluar makin rendah," jelas dia.
Terkait layer, Suahasil menegaskan masih dalam proses diskusi. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi perusahaan tambang dalam pembangunan smelter. Artinya semakin tinggi kemajuan pembangunan smelter, bea keluar yang ditetapkan semakin rendah.
"Layer bisa jadi berubah, ini lagi didiskusikan apakah sama atau ada alternatif yang lain. Pokoknya untuk memastikan perusahaan memiliki insentif mengejar progres. Dikasih insentif, makin tinggi progresnya, maka bea keluar makin rendah," ujar dia.
Sebelumnya, untuk kemajuan fisik smelter nol sampai 7,5 persen, tarif bea keluar ekspor dikenakan 7,5 persen. Sedangkan kemajuan fisik 7,5 persen sampai 30 persen, bea keluar dipungut tarif 5 persen, sementara di atas 30 persen, maka bebas tarif bea keluar.
"Yang 10 persen itu benara-benar untuk raw (mentah). Kalau belum sama sekali diolah, bea keluar paling tinggi. Sedangkan kalau sudah ada kemajuan pembangunan smelter, makin maju progress-nya, bea keluar makin rendah," jelas dia.
Terkait layer, Suahasil menegaskan masih dalam proses diskusi. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi perusahaan tambang dalam pembangunan smelter. Artinya semakin tinggi kemajuan pembangunan smelter, bea keluar yang ditetapkan semakin rendah.
"Layer bisa jadi berubah, ini lagi didiskusikan apakah sama atau ada alternatif yang lain. Pokoknya untuk memastikan perusahaan memiliki insentif mengejar progres. Dikasih insentif, makin tinggi progresnya, maka bea keluar makin rendah," ujar dia.
Sebelumnya, untuk kemajuan fisik smelter nol sampai 7,5 persen, tarif bea keluar ekspor dikenakan 7,5 persen. Sedangkan kemajuan fisik 7,5 persen sampai 30 persen, bea keluar dipungut tarif 5 persen, sementara di atas 30 persen, maka bebas tarif bea keluar.
Soal Smelter, Menko Luhut: Saya Akan Turun Langsung!
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan jaminan bahwa fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat segera terbangun dengan waktu lima tahun. Jaminan yang diberikannya adalah dirinya sendiri.
Proggres Smelter Perusahaan Tambang Tentukan Izin Ekspor Minerba
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan ekspor mineral konsentrat ke tangan perusahaan pertambangan yang saat ini membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Menko Luhut 'Pasang Badan' Buat Pemerintah kepada Pelaku Usaha Minerba Bikin Smelter
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku bakal menjaminkan dirinya buat para pelaku industri minerba dalam membangun persyaratan pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat dengan jangka waktu lima tahun.
