News Update
Mahfud: DPR Bisa Ajukan Judicial Review PP Holding BUMN
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai ada skema judicial review yang bisa dilakukan oleh DPR jika DPR menilai landasan hukum holding tambang, PP 72 Tahun 2016 masih belum tepat. Mahfud menilai, hal ini bisa menjadi cara pembuktian dimana letak kekurangan dari landasan hukum tersebut.
Pemerintah Tetap Kontrol Antam Cs
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang sebentar lagi tidak tersemat status (Persero) di belakang namanya. PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) akan diubah statusnya dari persero menjadi non persero
PT Bukit Asam Berkarya Mengabdi Untuk Negeri
Sebagai perusahaan pertambangan plat merah, PT Bukit Asam (Persero), Tbk. memiliki andil besar dalam menyukseskan program Nawa Cita yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi.
Holding BUMN Tambang akan Garap Smelter Freeport
Induk usaha (holding) tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan bertanggung jawab membangun smelter atau pemurnian mineral dari PT Freeport Indonesia jika sudah sepakat pada divestasi mayoritas 51 persen dimiliki Indonesia.
Holding BUMN Tambang Dinilai Strategis
Pembentukan holding BUMN pertambangan dinilai strategis karena menge-depankan hilirisasi pertambangan yang mengutamakan pasokan bahan baku dalam negeri demi memajukan pertumbuhan industri hilir.
Slag & Balok Timah AA Ditangkap
Sebanyak 22 kampil atau 22 karung limbah pabrik peleburan (smelter) timah berupa slag dan tiga balok timah diduga milik AA (32), berhasil diamankan Subdit IV Tipiter Ditreskimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di hutan Cambai Selatan, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah.
10 Industri Jatim Nusra Kontrak Jual Beli Listrik PLN Berdaya 129 MVA
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (JTBN) telah ditandatangani. Komitmen kerja sama melalui kontrak jual beli listrik sebesar 129 Mega Volt Ampere (MVA) itu dilakukan PLN dengan 10 pelanggan bisnis dan industri di Jawa Timur dan Nusa Tenggara (Nusra/NTT/NTB).
Pemerintah Putus Kontrak PKP2B Asmin Koalindo Tuhup
Pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup, perusahaan tambang batu bara yang juga anak usaha PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk karena dianggap melanggar kontrak. Sanksi yang diberikan berupa pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah tersebut sebelum kontraknya berakhir pada 2029.
