News Update
Serius Bangun Smelter, Dapat Izin Ekspor Konsentrat
Pemerintah memberikan batas waktu lima tahun untuk membangun pabrik pemurnian yang progress pembangunannya dimonitor secara periodik per enam bulan.
PP Minerba untuk Kepastian Usaha
Penerbitan sejumlah aturan baru dalam pengelolaan sumber daya mineral oleh perusahaan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Bayar Mahal Bea Keluar atau Bangun Smelter
Tim tarif yang dikomandoi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, segera menetapkan tarif bea keluar ekspor mineral dan batubara (batubara) yang baru direlaksasi.
Pemerintah Didesak Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah maupun konsentrat.
Sulawesi jadi Andalan Kemenperin Genjot Industri Smelter
Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara dan Morowali di Sulawesi Tengah sebagai salah satu prioritas dalam program pengembangan basis industri logam.
Kemenkeu Segera Tetapkan Besaran Bea Keluar Ekspor Konsentrat
Kementerian Keuangan menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait ketentuan bea keluar ekspor konsentrat mineral tambang oleh pengusaha tambang di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Dua Permen ESDM Melanggar UU, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan ke MA
Koalisi Masyarakat Sipil akan mengajukan uji materil Peraturan Menteri ESDM No.05 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA) minggu ini.
PWYP Indonesia Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat.
